Reforma Agraria Dongkrak Pendapatan Per Kapita 20 Persen

KORANRB.ID – Salah satu kebijakan yang terus didorong pemerintah adalah reforma agraria bagi masyarakat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, kebijakan reforma agraria atau distribusi ulang lahan yang tak terpakai turut mendongkrak pendapatan masyarakat.

’’Program Reforma Agraria ini berdampak langsung kepada ekonomi masyarakat, di mana pendapatan per kapita dari reform agraria meningkat 20 persen pada 2022,” ujarnya usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Reforma Agraria di Jakarta, Selasa (31/10).

Sejak dilangsungkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap pada 2017 hingga 2022, pemerintah mencatat telah terjadi pertambahan nilai ekonomi sebesar Rp 5.219 triliun. Hasil dari penerimaan pendapatan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan lainnya, serta terjadi peningkatan pendapatan per kapita dari 22.304 penerima reforma agraria mencapai 20 persen pada 2022.

BACA JUGA:Kasi Intel dan Kasi Pidsus Berganti, Wabup: Jangan Lupa Berbagi

Sebagai bagian dari RPJMN 2020-2024, Reforma Agraria memiliki target hingga 9 juta hektare yang terdiri atas penataan aset dan penataan akses. Tercatat hingga Oktober 2023 capaian Sertifikasi Hak Milik Tanah Transmigrasi telah seluas 140.590,72 hektare dan pendaftaran tanah atau PTSL mencapai 9.173.953 hektare.

Meski begitu, Airlangga mengatakan masih terdapat beberapa aspek yang perlu untuk ditingkatkan terkait pelaksanaan reforma agraria. ’’Seperti penyediaan integrasi data, terutama di kawasan hutan, penyelesaian konflik agraria, penguatan kelembagaan, serta percepatan pelaksanaan penataan aset dan akses,’’ imbuhnya.

Menurutnya, permasalahan itu kini telah diakomodasi melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria sebagai upaya dalam mempercepat pencapaian target Reforma Agraria.

BACA JUGA:Didesak Mundur, Ketua MK Sebut Jabatan ditentukan Allah

Selain memperkuat regulasi, pemerintah berupaya meningkatkan efektivitas integrasi data reforma agraria melalui pembentukan sistem Bhumi GTRA.

Sistem Bhumi-GTRA merupakan platform untuk mengintegrasikan kegiatan penataan aset dan akses dengan merujuk model konseptual Land Management Paradigm (LMP) yang merupakan fitur dari laman Bhumi ATR/BPN.(dee/fal)