Belum Juga Terima NI, PPPK 2023 Datangi DPRD

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Ade HR |

Senin , 18 Mar 2024 - 22:39

AUDIENSI: Para guru yang sudah lulus PPPK 2023 mempertanyakan NIPPK yang hingga saat ini belum diterima kepada Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Senin 18 Maret 2024.--BELA/RB

BENGKULU, KORANRB.ID - Tiga bulan berlalu pasca pengumuman 21 Desember 2023, Nomor Induk (NI) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu yang sudah lulus pengadaan 2023, belum juga diterbitkan.

Hal tersebutlah yang menjadi alasan puluhan PPPK Pemprov mendatangi DPRD Provinsi Bengkulu.

Kedatangan mereka disambut langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, di ruang Rapat Komisi DPRD Provinsi Bengkulu, Senin 18 Maret 2024.

Dijelaskan Edwar, pihaknya sudah melakukan konfirmasi terkait penerbitan NIPPK ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Harusnya pengusulan NIPPK oleh Pemprov Bengkulu tidak selama ini. Karena menurutnya deadline pengusulan NIP ini secara nasional yakni tanggal 27 Februari 2024.

Sementara saat ini, hanya Pemprov Bengkulu yang belum melakukan pengusulan NIP ini.

Hal tersebut dapat dipantau oleh para melalui situs Mola BKN.

"Saat ini sudah tanggal 18 Maret. Sementara per 1 Maret kemarin di website MenPAN RB itu yang kosong hanya Bengkulu," terang Edwar usai melakukan audiensi, Senin, 18 Maret 2024.

Untuk itu, ia meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu sebagai OPD yang menaungi, untuk segera mengusulkan NI PPPK ini.

Dikhawatirkan, keterlambatan ini akan berdampak dengan ditolaknya usulan Provinsi Bengkulu untuk penerbitan NI PPPK.

"Itu yang menimbulkan gejolak.

Kita meminta agar Gubernur untuk memerintah BKD, sesegera mungkin mengusulkan kepada MenPAN RB terkait ini, sebab anggaran sudah dianggarkan," tegasnya.

belum juga terima ni, pppk 2023 datangi dprd                            bengkulu, koranrb.id - tiga bulan berlalu pasca pengumuman 21 desember 2023, nomor induk (ni) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu yang sudah lulus pengadaan 2023, belum juga diterbitkan.
hal tersebutlah yang menjadi alasan puluhan pppk pemprov mendatangi dprd provinsi bengkulu.
kedatangan mereka disambut langsung oleh ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, di ruang rapat komisi dprd provinsi bengkulu, senin 18 maret 2024.
dijelaskan edwar, pihaknya sudah melakukan konfirmasi terkait penerbitan nippk ke badan kepegawaian nasional (bkn).
baca juga:polisi sita bekas kompor di tkp, dana btt diajukan untuk kebakaran padang jaya
harusnya pengusulan nippk oleh pemprov bengkulu tidak selama ini. karena menurutnya deadline pengusulan nip ini secara nasional yakni tanggal 27 februari 2024. 
sementara saat ini, hanya pemprov bengkulu yang belum melakukan pengusulan nip ini. 
hal tersebut dapat dipantau oleh para melalui situs mola bkn. 
"saat ini sudah tanggal 18 maret. sementara per 1 maret kemarin di website menpan rb itu yang kosong hanya bengkulu," terang edwar usai melakukan audiensi, senin, 18 maret 2024.
baca juga: ini jadwal penukaran uang keliling bank indonesia, disiapkan 9 mobil kas keliling 
untuk itu, ia meminta kepada badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu sebagai opd yang menaungi, untuk segera mengusulkan ni pppk ini.
dikhawatirkan, keterlambatan ini akan berdampak dengan ditolaknya usulan provinsi bengkulu untuk penerbitan ni pppk.
"itu yang menimbulkan gejolak.
kita meminta agar gubernur untuk memerintah bkd, sesegera mungkin mengusulkan kepada menpan rb terkait ini, sebab anggaran sudah dianggarkan," tegasnya.
baca juga:10 pasar tradisional di bengkulu selatan akan dibangun tahun depan
dari segi penganggaran, menurut edwar tidak ada permasalahan. 
pada tahun 2023 lalu, pada saat rapat di bulan november anggaran pppk ini sudah ditransfer dari pusat itu rp21 miliar.
sementara kebutuhan untuk menggaji mereka ini sampai rp46 miliar.
untuk menutupi itu, pihaknya sudah mengkondisikan untuk mengurangi kegiatan, untuk menutup gaji mereka selama 14 bulan. termasuk thr dan gaji ke-13 para pppk ini. 
baca juga:guru di bengkulu utara gigit jari, kuota cpns dan pppk hanya untuk formasi ini
"kalau sk belum mereka terima, ni belum ada, bagaimana mau bayar.
yang dirugikan teman-teman pppk inilah.
makanya kita tekankan kepada gubernur untuk memerintahkan bkd segera sampaikan berkas itu agar bisa diproses," tekan edwar.
selain itu, edwar juga meminta agar proses pengangkatan honorer yang lulus pengadaan pppk tahun 2023 tersebut dilakukan dengan adil, transparan dan mengikuti kebijakan yang mengatur. 
baca juga:dprd provinsi bengkulu panggil petinggi bpjs, bahas keluhan masyarakat 
terutama untuk penempatan pppk, dirinya tidak menginginkan adanya manipulasi atau praktik kecurangan  yang dilakukan.
"saya kira tempatkanlah di sekolah asalnya.
tidak usahlah misalnya digertak-gertak, kalau ngasih sekian ditempatkan kembali.
kita tidak mau seperti itu," tegas edwar samsi.
baca juga:pejabat eselon iii dan iv kembali dirotasi, dalam 2 bulan bupati gusnan 3 kali lakukan mutasi
selain itu, ia juga meminta agar opd terkait dapat melakukan penempatan terhadap para calon pppk sesuai dengan formasi yang ada dan kebutuhan setiap sekolah.
sehingga proses pendidikan dapat dilakukan dengan optimal tanpa meninggalkan polemik.
"harapan kita, mereka yang mengikuti pppk sesuai dengan formasi dan sekolah tersebut, ditempatkan disitu, biar tidak terjadi polemik,'' pungkas edwar.
sementara itum ketua forum guru prioritas pertama negeri dan swasta (fgppns), elya oktarina yang juga merupakan perwakilan guru yang sudah lulus pppk pengadaan 2023, menuturkan pihaknya mempertanyakan mengenai masalah yang dialami pemprov sehingga belum adanya pengusulan nip ini.
baca juga:pemkab lebong perbaiki sendiri jalan provinsi ambles  
"pengusulan ini bisa kita cek secara online melalui situs mola bkn makanya tidak bisa disembunyikan. apakah sudah pengusulan, apakah belum," ucapnya.
pada pelaksanaan audiensi itu pula, juga sudah terhubung dengan kepala bkd provinsi bengkulu, gunawan suryadi, s.sos., m.ap., karena belum adanya pengusulan ini.
dari hasil konfirmasi tersebut gunawan mengatakan semua masih dalam proses. 
"tadi sudah disampaikan masih dalam proses.
baca juga:9 paket proyek di bengkulu selatan dibiayai dak fisik rp 48 miliar, perbaiki jalan rusak
prosesnya dimana, kita belum tahu. kami berharap dprd bisa menggiring ini ke pemprov untuk segera melakukan pengusulan nip kami yang lulus di tahun 2023 ini," harap elya.
menurutnya, di provinsi lain sudah ada progresnya hanya pemprov bengkulu yang masih 0 pengusulan di sumatera regional vii.
"sampai hari ini bengkulu masih 0, artinya belum ada pengusulan," ucapnya.
di sisi lain, elya juga mengeluhkan untuk pengusulan penempatan yang juga belum ada. 
baca juga:sekaligus 3 bulan, tpp asn lebong dibayar jelang lebaran 
"untuk provinsi bengkulu juga belum melakukan penempatan sama sekali progresnya.
ketika saya pulang dari jakarta saya tanyakan langsung di disdikbud, dipertegas oleh disdikbud memang belum mendapat perintah dari bkd," tutup elya.
secara keseluruhan, pppk yang sudah lulus pada pengadaan 2023 yakni sebanyak 678 orang .
dengan rincian, 616 orang tenaga fungsional guru, 55 orang tenaga kesehatan dan 7 orang tenaga teknis penyuluh pertanian.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 19 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan