Mudik Pakai Randis, PNS Diminta Melapor

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Ade HR |

Senin , 01 Apr 2024 - 21:52

DIIZINKAN: Pemkab Lebong memperbolehkan PNS menggunakan randis untuk keperluan mudik lebaran. --Muharista Delda/RB

TUBEI, KORANRB.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong memperbolehkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggunakan kendaraan dinas (randis) untuk keperluan mudik lebaran.

Justru itu, seluruh PNS di lingkungan Pemkab Lebong yang berniat menggunakan randis saat mudik lebaran 1445 Hijriah, diminta melapor ke Bidang Aset, Badan Keuangan Daerah (BKD).

Hal itu berkaitan dengan tertib administrasi penggunaan randis.

Sehingga seluruh identitasnya, baik orang yang akan memakai maupun randis yang akan dipakai mudik harus dilaporkan secara terinci.

‘’Kalau tidak melapor ke Bidang Aset, PNS tidak boleh memakai randis untuk keperluan mudik lebaran,’’ ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si.

Sekalipun randis yang dibawa mudik itu memang kendaraan operasional yang dipinjamkan Pemkab Lebong untuk menunjang kinerja PNS bersangkutan, saat dipakai mudik identitas orang maupun kendaraannya tetap harus dilaporkan ke Bidang Aset.

Laporan itu tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban ketika randis yang dipakai mudik mengalami kerusakan.

Baik dalam pemakaian biasa mapun akibat lain seperti mengalami kecelakaan lalu lintas.

Jadi saat dilaporkan ke Bidang Aset, randis yang akan dipakai mudik lebaran juga harus dibawa untuk memastikan kondisinya dalam keadaan prima

‘’Jangan sampai randis yang dibawa mudik mengalami kendala di perjalanan karena kurangnya perawatan,’’ terang Mustarani.

Untuk teknisnya, Pemkab Lebong akan segera menerbitkan prasyarat penggunaan randis untuk keperluan mudik lebaran.

Tidak dipungkirinya, setiap pengguna randis harus bertanggung jawab penuh atas kerusakan atau kendala yang dialami saat mudik.

mudik pakai randis, pns diminta melapor                            tubei, koranrb.id - pemerintah kabupaten (pemkab) lebong memperbolehkan pegawai negeri sipil (pns) menggunakan kendaraan dinas (randis) untuk keperluan mudik lebaran. 
justru itu, seluruh pns di lingkungan pemkab lebong yang berniat menggunakan randis saat mudik lebaran 1445 hijriah, diminta melapor ke bidang aset, badan keuangan daerah (bkd). 
hal itu berkaitan dengan tertib administrasi penggunaan randis.
sehingga seluruh identitasnya, baik orang yang akan memakai maupun randis yang akan dipakai mudik harus dilaporkan secara terinci.
baca juga:ajuan nikah usai lebaran masih sedikit
‘’kalau tidak melapor ke bidang aset, pns tidak boleh memakai randis untuk keperluan mudik lebaran,’’ ujar sekretaris daerah (sekda) kabupaten lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si.
sekalipun randis yang dibawa mudik itu memang kendaraan operasional yang dipinjamkan pemkab lebong untuk menunjang kinerja pns bersangkutan, saat dipakai mudik identitas orang maupun kendaraannya tetap harus dilaporkan ke bidang aset. 
laporan itu tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban ketika randis yang dipakai mudik mengalami kerusakan.
baik dalam pemakaian biasa mapun akibat lain seperti mengalami kecelakaan lalu lintas.
baca juga:terkenal licin, komplotan curanmor belum juga tertangkap
jadi saat dilaporkan ke bidang aset, randis yang akan dipakai mudik lebaran juga harus dibawa untuk memastikan kondisinya dalam keadaan prima
‘’jangan sampai randis yang dibawa mudik mengalami kendala di perjalanan karena kurangnya perawatan,’’ terang mustarani.
untuk teknisnya, pemkab lebong akan segera menerbitkan prasyarat penggunaan randis untuk keperluan mudik lebaran. 
tidak dipungkirinya, setiap pengguna randis harus bertanggung jawab penuh atas kerusakan atau kendala yang dialami saat mudik. 
baca juga:ini penyebab kebakaran yang sering terjadi di kabupaten kaur, dinas damkar minta lakukan hal ini
‘’artinya randis tidak boleh dipinjam pakaikan kepada pihak lain yang tidak berhak,’’ terang mustarani.
kalau yang dipakai itu randis operasional organisasi perangkat daerah (opd), bukan perorangan pejabat harus dibuat berita acaranya dengan jelas.
kebijakan pemkab lebong membolehkan randis dipakai mudik oleh pns menimbang kondisi daerah yang sampai saat ini belum memiliki garasi umum. 
dengan waktu libur dan cuti bersama yang panjang tidak memungkinkan bagi pemkab lebong melakukan penjagaan yang ketat terhadap randis jika dikumpulkan di kantor pemkab lebong. 
baca juga:kpu rejang lebong tetapkan persyaratan dukungan pasangan cabup dan cawabup jalur perseorangan
sementara kabid aset, badan keuangan daerah (bkd) kabupaten lebong, gundala, se memastikan randis yang dipakai mudik oleh pns akan disesuaikan dengan identitas berita acara pinjam pakai. 
kalaupun dipinjamkan lagi, tanggung jawabnya tetap dikembalikan pada identitas di berita acara. 
‘’artinya bagi pns maupun opd yang difasilitasi randis diharap tidak meminjamkan randis kepada orang lain untuk keperluan mudik lebaran,'' tukas gundala. 
selain itu, randis yang akan dipakai mudik lebaran juga harus lunas pajak, dalam artian tidak menunggak pajak kendaraan bermotor (pkb).
baca juga:111 pppk di bengkulu tengah belum bisa dilantik, ini kendalanya
bahkan jika pajaknya tidak juga dibayarkan, sejumlah randis operasional opd yang mati pajak akan dialihkan ke opd lain yang lebih membutuhkan. 
bahkan puluhan randis yang tahun ini terdata masih menunggak pajak terancam dikandangkan kembali oleh pemkab lebong. 
‘’kami harap opd pengguna segera melunasi tunggakan pajak kendaraan dinasnya,'' ujar gundala. 
terpisah, bupati lebong, kopli ansori meminta bidang aset, bkd mendata kembali randis yang menunggak bayar pajak. 
baca juga:sudah menikah siri, oknum pns wanita di salah satu smp ditetapkan tersangka
termasuk bidang anggaran, bkd juga dimintanya mengecek apakah dananya sudah diplot dalam rencana kerja dan anggaran (rka) masing-masing opd pengguna randis. 
‘’saya minta datanya segera disampaikan ke saya dan akan kami lakukan evaluasi terhadap pejabat maupun opd yang tidak kooperatif membayarkan pajak randisnya,'' tegas kopli.
diakuinya, pembayaran pajak randis sudah menjadi tanggung jawab opd pengguna, baik randis yang diperuntukan dinas maupun pejabat perorangan. 
data dihimpun, dari 1.500 an randis milik pemkab lebong hampir 30 persen diantaranya menunggak pajak.
baca juga:ini 5 jenis makanan yang harus dihindari pengidap asam urat
rata-rata randis yang menunggak pajak itu dalam kondisi rusak. 
namun ada juga yang memang belum dibayarkan pajaknya karena opd pengguna tidak mengajukan anggarannya. 
dilansir sebelumnya, tahun 2024 ini pemkab lebong kembali membeli mobil dinas (mobnas) baru yang alasannya untuk menunjang kinerja opd yang kondisinya memang kekurangan kendaraan operasional. 
jumlah mobnas baru yang dibeli pemkab lebong mencapai 16 unit dengan biaya mencapai rp4,7 miliar sesuai dana yang diplot dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) 2024. 
baca juga:bpbd pastikan mayat di lampung bukan warga bengkulu selatan 
mobnas baru itu terdiri dari 15 unit toyota avanza tipe 1,3 e m/t dan 1 unit lainnya toyota fortuner tipe 2,8 vrz a/t gr sprot.
berdasarkan data yang berhasil dihimpun rb, untuk mobnas toyota avanza tipe 1,3 e m/t disiapkan pagu kurang lebih rp3,8 miliar. 
namun sesuai dengan e-katalog harga mobil tersebut terbeli dengan harga rp261,2 juta per unitnya untuk wilayah kabupaten lebong. 
setelah dilakukan penawaran, harga untuk 1 unitnya menjadi rp254,4 juta. dengan pagu yang tersedia, jumlah mobil yang bisa dibeli hanya 15 unit. 
baca juga:subhanallah! ini 4 ciri orang mendapatkan malam lailatul qadar, berikut penjelasan buya yahya
sementara itu untuk 1 unit lainnya, toyota fortuner tipe 2,8 vrz a/t gr sport warna hitam pagu yg disiapkan rp655 juta. setelah dilakukan penawaran disepakati harga rp643,4 juta.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 2 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan