Selain itu, sesuai dengan saran Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemda Bengkulu Utara juga terus memperkuat Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
Inspektorat daerah sebagai APIP terus diperkuat dan diminta melakukan pengawasan maksimal terutama dalam pencegahan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan anggaran.
“APIP terus kita perkuat, selain menekankan pada seluruh jajaran untuk patuh pada aturan, namun pengawasan tidak boleh melemah. Melalui APIP pengawasan dalam rangka pencegahan kita kedepankan,” ujarnya.
Selain itu, tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan juga terus ditekankan Bupati Mian.
Ia bahkan tak mengambil jeda hingga langsung mengumpulkan seluruh kepala OPD setiap menerima laporan hasil pemeriksaan dari BPK.
Hal ini dalam rangka percepatan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tersebut.
Hal ini yang membuat Bengkulu Utara mendapatkan nilai tertinggi dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dan mendapatkan nilai dengan status terbaik se-Provinsi Bengkulu.
“Apa yang memang menjadi kesalahan, segera dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari BPK. Bukan hanya menuntaskan tindak lanjut, namun harus ditekankan jika kesalahan serupa tidak boleh kembali terulang kedepannya,” tegas Mian. (qia./adv)