Sebab, perubahan nomenklatur punya dampak besar.
BACA JUGA:BPK Sentil Pemkab Kepahiang Soal JPO Al Latief Bukan Milik Pemerintah
BACA JUGA:Rakor dengan KPK, Bupati Tegaskan Siap Dukung Upaya Pencegahan Korupsi
Mulai dari birokrasi, infrastruktur, hingga alokasi anggaran.
’’Energinya luar biasa. Yang paling sederhana, plang saja harus ganti. Ini sebagai gambaran,’’ terang Lina .
Apalagi jika ditambah sampai enam lembaga.
Belajar dari kasus-kasus sebelumnya, peleburan atau pemisahan nomenklatur kementerian butuh adaptasi.
BACA JUGA:44 Calon Panwascam di Kepahiang Bersaing
BACA JUGA:Sukseskan Gertam, Sekda Panen Cabai Merah di Kantor Bupati
Dia mencontohkan saat Pendidikan Tinggi dikeluarkan dari Kementerian Pendidikan ke Kementerian Riset beberapa tahun lalu, penyesuaiannya sangat lama.
’’Ujung-ujungnya, kita nggak bisa kerja cepat untuk transisi. Karena energi habis di situ,’’ terangnya.
Di sisi lain, Partai Golkar selaku koalisi mendukung wacana itu.
Ketua DPP Golkar Dave Laksono menilai penambahan kementerian bakal mempercepat kerja-kerja pemerintah.
Postur kabinet akan sangat menentukan kerja pemerintah.
’’Gerak presiden jangan dihambat dalam membentuk kabinet,’’ terangnya.
BACA JUGA:Tahun Ini, Kuota Replanting Kelapa Sawit Mencapai 2.300 Hektare