KOTA MANNA, KORANRB.ID – Tunjangan 50 persen di luar gaji pokok (gapok) yang diharap-harapkan guru di bawah naungan Dinas Dikbud Bengkulu Selatan (BS) belum kunjung cair. Anggaran tunjangan tersebut berasal dari Kemendikbudristek, namun Badan Keuangan Daerah (BKD) BS menyebutkan belum bisa dibayar karena keterbatasan anggaran daerah.
Tanggapan BKD tersebut tentu memunculkan keraguan dan tanda tanya di induk organisasi para guru, PGRI. "Ini kan sifatnya nasional, apalagi sudah ada beberapa daerah yang sudah pencairan. Kalau memang janjinya tidak dapat dipenuhi, ya sampaikan secara gamblang, biar semuanya jelas,’’ tegas Ketua PGRI Kabupaten BS, Guswarli Efendi M.Pd.I kepada awak media.
BACA JUGA: Bawaslu: Penertiban APS Tugas Pemkab
Tunjangan di luar gapok yang digelontorkan pemerintah pusat disebut Guswarli bertujuan semata-mata memperbaiki kesejahteraan guru PNS. Dan para guru di BS sudah lama menanti, mengingat daerah lain sudah dicairkan.
"Jujur kami sampaikan, kawan-kawan guru di Bengkulu Selatan ini menunggu tunjangan ini. Sudah masuk bulan November, belum juga cair. Takutnya tahun anggaran berjalan habis, dan tunjangan hangus. Karena ini kami minta dalam bulan ini bisa dicairkan,’’ ujar Guswarli.
Kalaupun ada kendala atau keterlambatan pemberkasan oleh guru, menurut Guswarli Pemkab BS mesti cepat memberikan informasi. Dengan demikian guru segera melengkapi berkasnya.
Diakui Guswarli, PGRI BS sudah berkoordinasi ke BKD BS. Jawaban BKD, pencairan belum bisa dilakukan karena masih kekurangan anggaran. Adapun anggaran tersedia di BKD hanya Rp 2,2 miliar. Sedangkan, kebutuhan untuk membayar gapok sebesar Rp 4,8 miliar.
"Tapi kalau dana dari pusat kami rasa pencairannya tidak akan bertahap. Contohnya dana untuk pembayaran gaji maupun tunjangan lain. Ini menimbulkan tanda tanya. Karena itu kami akan kembali koordinasi ke BKD supaya semua ini jelas,’’ pungkasnya.(tek)