Dana Hibah Rp30 Miliar, KPU Mesti Maksimal Sosialisasikan Pilkada Serentak

Kamis 16 May 2024 - 21:18 WIB
Reporter : Heru Pramana Putra
Editor : Sumarlin

KORANRB.ID - Besarnya alokasi dana hibah buat hajatan Pilkada 2024 dari Pemkab Kepahiang, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin agar gebyar pilkada makin terasa di Kabupaten Kepahiang.

Tentunya dana hibah tersebut bukan sekedar memenuhi kebutuhan kegiatan atau honor buat penyelenggara pilkada.

Gelontoran dana hibah Pilkada hingga Rp30 miliar dari APBD Kabupaten Kepahiang 2024, secara tidak langsung sudah membuat anggaran kegiatan di dinas instansi terpangkas.

Demi hajatan Pilkada 2024, APBD Kepahiang 2024 hanya bisa membiayai kegiatan-kegiatan pokok yang sebelumnya sudah termasuk dalam visi dan misi daerah.

Besarnya dana hibah pilkada, diharapkan benar-benar bisa dirasakan gaungnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kepahiang.

BACA JUGA:Resmi Dilantik, Ini Lampiran Gaji dan Masa Kerja PPK Pilkada 2024, Setara UMP  

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang, Jono Antoni, S.Sos, MM memastikan, dana hibah sebesar Rp30 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2024 sudah dialokasikan kepada penyelenggara.

Dengan rincian, Rp23 miliar diserahkan kepada KPU Kepahiang serta Rp7 miliar dialokasikan kepada Bawaslu Kepahiang selaku pengawas jalannya Pilkada serentak 2024. 

"Untuk dana hibah Pilkada Rp30 miliar sudah kita cairkan semua," kata Jono.

Besaran dana hibah Pilkada 2024 ini sendiri, memang telah terjadi pemangkasan dari usulan yang dilayangkan KPU dan Bawaslu Kabupaten Kepahiang. 

Baik Ketua KPU Ikrok dan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang Mirzan P Hidayat sebelumnya, juga membenarkan alokasi dana hibah Pilkada sudah dikucurkan.

BACA JUGA:55 PPK Bengkulu Tengah Dilantik, Segini Besaran Gajinya

Disampaikan, alokasi dana hibah akan dialokasikan semaksimal mungkin untuk suksesnya penyelenggaraan tahapan Pilkada 2024 di Kabupaten Kepahiang. 

"Untuk dana hibah, sudah masuk sejak beberapa hari terakhir," singkat Ikrok.

Semula, KPU mengusulkan dana hibah mencapai Rp 30 miliar, kemudian dirasionalisasi Rp23 miliar.

Kategori :