Kelompok pengelola sampah ini diharapkan bisa menyaring sampah dari rumah tangga dan mengolahnya menjadi barang yang bernilai ekonomi.
BACA JUGA:XL Axiata dan Smartfren Merger, MoU Bersifat Tidak Mengikat
Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengiming-imingi kelompok pengelola sampah tersebut dengan berbagai program bantuan.
Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memasukan penilaian kelompok pengelolaan sampah di masyarakat menjadi salah satu kategori penilaian bagi daerah yang ingin meraih adipura.
Selain itu pemerintah juga diwajibkan memaksimalkan pengolahan sampah di tempa pembuangan sampah akhir yang dimiliki masing-masing daerah.
Pengelolaan sampah mulai dari komposisasi hingga pengolahan sampah menjadi barang bernilai ekonomi harus terus dilakukan.
BACA JUGA:Tahun Ini, 39 Persen Pekerja di Bengkulu Ditarget Dapat Jamsostek
Meskipun sejauh ini tidak sampai setengah dari sampah yang diproduksi masyarakat bisa diolah kembali baik pupuk kompos maupun barang bernilai ekonomi lainnya.
Selain itu, pemerintah juga mengkampanyekan terkait tidak menggunakan barang-barang yang tidak bias didaur ulang seperti plastik.
Memperkecil penggunaan plastik bisa mencegah mkenumpuknya sampah karena plastik adalah salah satu sampah yang tidak bisa diurai kembali.
Sedangkan pola membakar sampah juga dilarang karena asap yang ditimbulkan bisa sangat merusak lingkungan.
Namun nyatanya sejauh ini program yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut belum berhasil menekan angka atau jumlah produksi sampah di Indonesia.
Bahkan, jumlahproduksi sampah terutama yang dihasilkan rumah tangga cenderung meningkat dari tahun ke tahun. (*)