Rencana tersebut merupakan slaah satu tahapan dari rangkaian proses penyusunan Dokumen RADKSB sebelum nanti akan diuji ke Publik dan Finalisasi menjadi Peraturan Bupati.
"Rencana aksi ini diharapkan nantinya akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh pihak terkait dalam rangka membangun sinergi antar pemerintah dan stake holder dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi daerah dibidang pembangunan perkebunan sawit di daerah," kata Ahmad.
Ahmad menambahkan Dinas Pertanian juga memiliki tim penyusun yang sangat luar biasa.
Dinas tersebut menampung aspirasi atau masukan dari pihak terkait.
Hal ini bertujuan cara daerah merumuskan kebijakan yang akan dimbil terkait pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.
"FGD yang dilaksanakan hari ini merupakan proses awal dari beberapa tahapan yang akan dikerjakan, kedepan Dinas Pertanian akan mengundang Asosiasi kelapa sawit di daerah sampai dengan pekebun untuk menggali informasi lain yang diperlukan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan dituangkan dalam rencana aksi sebelum ditetapkan pada level Peraturan Kepala Daerah," pungkasnya.