Selain itu, opsi lainnya yaitu lahan masyarakat yang bisa dihibahkan untuk Bakamla RI.
BACA JUGA: Kemendagri Proses SK Hasil Fit and Proper Test JPT Kadis Dukcapil Provinsi Bengkulu
BACA JUGA:Target Operasi Akhir 2024, SPAM Benteng Kobema Bakal Diuji Coba
"Nanti kita undang aparat desa setempat termasuk juga tokoh masyarakat maupun pemuka adat di Enggano untuk menawarkan lahan mereka ataupun aset desa yang bisa dihibahkan bagi kepentingan Bakamla," terang Khairil.
Hal itu dilakukan, ujarnya, mengingat keamanan laut ini bukan hanya untuk kepentingan Pulau Enggano maupun Provinsi Bengkulu saja, namun lebih dari itu untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Itu opsi lainnya, namun yang jelas dari Pemerintah Provinsi Bengkulu akan kita coba tawarkan lahan yang di SMAN 6 Enggano," kata Khairil.
Sekadar mengulas, Bakamla RI berencana membangun Pangkalan Keamanan di Provinsi Bengkulu.
Menanggapi hal tersebut, Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri, S.Sos, M.Kes., menyambut baik setiap rencana pemerintah pusat untuk membangun kantor di Provinsi Bengkulu. Termasuk rencana Bamkala ini.
"Pada prinsipnya kita, akan selalu mendukung institusi pusat yang akan membuat kantor di Provinsi Bengkulu," ungkap Isnan, Rabu, 21 April 2024 lalu.
Sebelumnya memang sudah ada pembicaraan Bakamla RI kepada Pemprov Bengkulu.
Sehingga akan dijadwalkan audensi ke Gubernur Bengkulu untuk menindaklanjuti pembangunan pangkalan tersebut.
"Kita memang sudah ada sebatas obrolan, dan ini akan kita tindaklanjuti dengan diagendakan audiensi dengan pak Gubernur," katanya.
Selanjutnya Isan, menyatakan untuk tempat pembuatan pangkalan keamanan laut tersebut, kemungkinan besar akan dibangun di lahan PT. Pelindo yang berlokasi di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
Sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu akan melakukan negosiasi dengan PT. Pelindo.
"Mungkin akan pangkalanya di kawasan PT Pelindo, karena di sana masih banyak lahan tidur, lebih baik kita manfaatkan untuk pembangunan pangakalan ini," demikian Isnan.
Sementara itu, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Dr. Irvansyah, SH, CHRMP., M.Tr.Oplsa, menyampaikan, pihaknya telah memberikan surat kepada pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu.