BENGKULU, KORANRB.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, PT. Pelindo serta 2 asosiasi sepakat pengerukan alur pelayaran kawasan Pulau Baai, Kota Bengkulu bakal menggunakan mekanisme Private Company atau menggunakan perusahaan swasta/perusahaan bisnis yang dimiliki organisasi non-pemerintah.
Hal itu, merupakan upaya untuk terus mendorong percepatan pengerukan pendangkalan alur pelayaran yang ada di kawasan Pelabuhan Pulau Baai.
Diketahui, wacana pengerukan tersebut dikarenakan kedalaman alur hanya berkisar 3-4 meter yang seharusnya kedalaman alur minimal 8 meter.
Sehingga akibat pendangkalan tersebut, menyebabkan kapal yang berukuran besar tidak bisa masuk dan berlabuh di dermaga Pulau Baai II.
BACA JUGA:Meningkat Drastis, 298 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Terjadi Tahun Ini
Dan dikalaim menghambat perekonomian, terutama pada aktivitas bongkar muat barang yang merupakan aktivitas penting disana.
Pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu juga menghambat penyaluran BBM dari kapal tanker pengangkut ke depot pertamina yang ada di Pulau Baai.
Hal ini lantaran kapal yang biasanya bisa masuk hanya sekali dengan tonase angkutan besar harus dilakukan dropping secara berkala.
Diungkapkan, Gubernur Bengkulu Prof. Dr. H Rohidin Mersyah MMA bahwa pengerukan dengan mekanisme Private Company itu sesuai dengan hasil rapat pembahasan antara Pemprov Bengkulu bersama PT. Pelindo dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) serta Asosiasi Pertambangan Batu Bara (APBI)
BACA JUGA:Pemkab Mukomuko Persiapkan Berkas Pengusulan Jembatan Timbang ke Kemenhub
"Untuk alur ini sedang ditangani, kita mau bikin private company.
Kemarin sudah disepakati oleh pihak Pelindo, kemudian dengan semua Asosiasi perusahaan baik GAPKI maupun APBI termasuk pengguna jasa yang lainnya," Rohidin.
Rohidin menerangkan, dengan mekanisme private company ini, nantinya akan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang maintenance atau perbaikan alur setiap tahunnya di kawasan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Sehingga, persoalan pendangkalan alur yang ada dapat diatasi dengan baik.
"Kita harapkan ini dalam waktu dekat akan terbentuk mekanisme kerjasamanya.
BACA JUGA:Maju Pilkada, Pemprov Segera Siapkan Pengganti 3 Pejabat Pensiun Dini