KORANRB.ID - Sebagai bagian penting dan ujung tombak dalam kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Pulau Baai,
Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, memastikan bahwa kesejahteraan para Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan tersebut akan lebih diperhatikan di masa mendatang.
Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Rohidin setelah menghadiri pertemuan dengan anggota TKBM Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, di aula salah satu hotel kawasan Pantai Panjang Bengkulu, pada Sabtu, 14 September 2024.
"Tenaga kerja seperti ini perlu dimonitor, apalagi mereka sudah berbadan hukum dalam bentuk koperasi.
BACA JUGA: Alat Penting UMKM Merancang Rencana Bisnis Terstruktur dan Menjamin Keberhasilan
BACA JUGA:Astra Motor Bengkulu Menggelar Seleksi Regional AHMBS 2024
Tadi saya cek dan tanyakan kepada pengurus, ternyata mereka sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan Jamsostek. Tentunya, bagaimana kesejahteraan mereka selanjutnya akan lebih kami perhatikan," jelas Gubernur Rohidin.
Gubernur Rohidin juga menambahkan bahwa terkait usulan dari TKBM Bengkulu yang meminta fasilitas kendaraan operasional, yang sebelumnya telah disampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, akan segera direalisasikan.
"Terima kasih atas usulannya, nanti saya akan cek dengan beliau agar bisa kami akomodasi," imbuhnya.
Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, Endang Suryani, menyampaikan bahwa sejak TKBM Bengkulu terbentuk pada tahun 1985 hingga saat ini, dengan keanggotaan yang telah mencapai lebih dari 150 orang, baru pada era Gubernur Rohidin aspirasi mereka direspon dan akan segera diakomodasi.
BACA JUGA:Agar Tertib, Sewa Kios Digratiskan untuk PKL
BACA JUGA:Kembangkan Industri Alas Kaki Dalam Negeri, Bersaing dengan Produk Asing
Terlebih lagi, lanjut Endang, pekerjaan sebagai kuli angkut atau tenaga bongkar muat pelabuhan memiliki risiko yang sangat besar.
Oleh karena itu, dengan adanya kendaraan operasional nantinya, jika terjadi kecelakaan kerja, tindakan dapat segera diambil.
"Seperti yang disampaikan Pak Gubernur tadi, harapan ke depannya adalah kami perlu lebih diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Karena selama ini kami hanya bernaung di bawah Dinas Koperasi UKM, Disnaker Kota Bengkulu, dan KSOP Bengkulu," ujarnya.