KOTA MANNA,KORANRB.ID - Dinas Perkim Bengkulu Selatan mengancam membatalkan bantuan bedah rumah kepada penerima. Itu bisa saja dilakukan, salah satunya karena tidak didukung oleh pemerintah desa.
Tahun 2024 ini, Pemkab Bengkulu Selatan menargetkan 40 unit RTLH yang akan dibedah atau direhab menjadi rumah layak huni (RLH). Pendanaan program bedah rumah ini dari APBD Perubahan tahun 2024 Bengkulu Selatan.
Sebagai pelaksana kegiatan, Dinas Perkim saat ini tengah tahap persiapan untuk perehaban 40 unit RTLH. Sebagaimana disampaikan Kabid Kawasan Perumahan dan Permukiman Dinas Perkim, Robert Ginting.
BACA JUGA:11 Motor Pusling Dibagikan, Anggarannya Cukup Fantastis
BACA JUGA:Sengketa Pilkada Bengkulu Selatan, Reskan Effendi Hadirkan 5 Saksi di Sidang Kedua
Pembangunan RTLH ini baru terlaksana pada APBD Perubahan tahun 2024, dimana 40 unit RTLH tersebut tersebar di 8 kecamatan se-Kabupaten Bengkulu Selatan.
Namun dalam pelaksanaan bedah rumah ini, Ginting menyebutkan bukan hanya Dinas Perkim yang berperan. Dibutuhkan bantuan dari pemerintah desa tempat RTLH yang akan direhab.
Apabila tidak mendapat dukungan dari pemerintah setempat, Dinas Perkim akan membatalkan bedah rumah yang diusulkan pemerintah desa, dan dialihkan ke RTLH desa lainnya.
“Bedah rumah bisa dibatalkan, intinya kades harus mampu membantu secara swadaya untuk kegiatan bedah rumah,” kata Ginting.
Pernyataan tegas Dinas Perkim ini menurut Ginting perlu disampaikan. Sebab bedah rumah ini murni usulan pemerintah desa, yang ditindaklanjuti pemerintah kabupaten turun melihat langsung kondisi rumah yang akan dibantu.
BACA JUGA:Sanggahan Berhasil, Puluhan Peserta Seleksi CPNS yang Sebelumnya TMS Bisa Lanjut SKD
BACA JUGA:Gaduh! Plt Bupati Coba Cabut SPT Plt Kepala BKPSDM Lebong
Hingga tahun 2024 ini, Ginting menyebut masih ada 923 unit rumah masyarakat di Bengkulu Selatan yang layak dibantu untuk dilakukan perehaban hingga menjadi rumah layak huni.
Namun karena keterbatasan anggaran, maka tahun ini baru 40 unit RTLH yang akan dibedah.
Didapati 40 unit RTLH itu setelah dilakukan verifikasi dan cek lapangan, memang layak untuk diutamakan perehaban segera. Apalagi adanya dukungan yang kuat dari pemerintah desa tempat RTLH jadi sasaran itu.