BACA JUGA:Duta Genre Dorong Kreativitas Pemuda
”Kami sudah MoU dengan Bawaslu dan KPU terkait hal ini, termasuk tidak mengikutsertakan anak dalam kampanye politik,” ujarnya pada Media Talk 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, di Jakarta, Selasa (28/11).
Perlindungan terhadap perempuan di ruang politik ini harus jadi perhatian. Mengingat jumlah perempuan dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang sama besarnya dengan laki-laki, yakni sekitar 102,5 juta. Termasuk, untuk mereka yang mengikuti kontestasi politik 2024 nanti. Para perempuan caleg kerap mengalami diskriminasi dalam ruang politik. Padahal, kedudukannya setara dengan caleg laki-laki.
Head of Programmes UN Women Indonesia Dwi Yuliawati Faiz menambahkan, pihaknya pun telah mengantisipasi hal ini dengan program 16 aktivis untuk 16 hari. Pihaknya bersama KemenPPPA menjaring perempuan-perempuan muda untuk membuat konten yang berisi tentang perlindungan terhadap perempuan di dunia digital.
”Jadi upaya ini untuk menciptakan ruang bagi perempuan agar perempuan bisa berpartisipasi, baik sebagai pemilih maupun kandidat, aman dari kekerasn di dunia digital,” tuturnya. (**)