"DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan anggaran yang disusun memang bermanfaat bagi rakyat," terang Sumardi.
BACA JUGA: DPRD Benteng Sudah Bentuk AKD dan Komisi-Komisi
BACA JUGA: Ribuan Obat dan Bahan Medis Senilai Rp1.5 Miliar Dimusnahkan
Untuk itu, ia menyebutkan bahwa DPRD akan mengadakan sesi diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti organisasi masyarakat, akademisi, dan tokoh masyarakat, guna mengakomodasi aspirasi dan masukan dari berbagai kalangan.
Meski target akhir November cukup ketat, Sumardi tetap optimistis bahwa seluruh anggota dewan akan bekerja keras untuk memenuhi tenggat waktu tersebut.
Sumardi menerangkan, bahwa pengalaman sebelumnya dalam pembahasan APBD memberikan pelajaran berharga bagi DPRD untuk lebih efisien dalam menangani isu-isu yang potensial menghambat proses penyusunan anggaran.
"Saya yakin akhir November ketuk palu," ujar Sumardi.
BACA JUGA:Tunggakan PBB Rp4.9 Miliar, Terbesar Kota Arga Makmur
BACA JUGA:Giliran Lembaga Adat Desa Desak Kades Tanjung Alam Diberhentikan, Surati Bupati Kepahiang
Sumardi berharap bahwa APBD 2025 yang nantinya disahkan dapat menjadi anggaran yang benar-benar pro-rakyat, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Bengkulu.
Ia mengimbau masyarakat untuk ikut mengawal proses ini agar kebijakan anggaran yang dihasilkan dapat memberikan manfaat nyata.
"Kami berharap APBD 2025 ini bisa menjadi langkah positif bagi pembangunan Bengkulu," terang Sumardi.