KORANRB.ID - Sedikitnya ada 238 personel dari Polres Rejang Lebong akan dikerahkan secara khusus untuk mengamankan jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Rejang Lebong pada 27 November 2024 mendatang.
Angka ini diklaim Kapolres Rejang Lebong, AKBP Eko Budiman, S.IK, M.IK, M.Si, sudah mencakup sekitar dua per tiga dari total personel yang dimiliki Polres Rejang Lebong, sementara sisanya akan disiagakan untuk tugas-tugas rutin lainnya.
Tak hanya itu, dalam pengamanan Pilkada ini terdapat pula dukungan dari personel tambahan yang berasal dari TNI, Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas), dan pihak keamanan lainnya.
Kapolres menjelaskan bahwa ratusan personel yang dikerahkan akan ditempatkan pada pos-pos pengamanan di berbagai titik strategis.
BACA JUGA:Baru 3 Pendaftar Program Magang ke Jepang
BACA JUGA:Waspada Longsor dan Pohon Tumbang! Ini Pesan BPBD Bengkulu Tengah
Titik-titik tersebut dipilih berdasarkan analisis risiko, seperti lokasi-lokasi yang memiliki jumlah pemilih tinggi, daerah rawan konflik, dan wilayah yang sulit dijangkau.
“Dengan penempatan personel di pos-pos yang telah ditentukan, kita berharap setiap potensi gangguan keamanan dapat dicegah dan diatasi dengan cepat,” ungkap Kapolres.
Adapun tugas utama para personel dalam pengamanan Pilkada ini meliputi penjagaan tempat pemungutan suara (TPS), pengawasan terhadap mobilisasi massa, serta pengendalian kerumunan untuk mencegah gangguan yang mungkin terjadi.
Selain itu, aparat kepolisian juga bertugas mengawal logistik Pilkada, seperti surat suara dan peralatan pemilihan lainnya, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat memengaruhi hasil pemilihan.
BACA JUGA:Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lebong Usulkan DAK Rp1 Miliar
BACA JUGA:Kasus Pengrusakan oleh 13 Pelajar Tunggu Hasil Litmas Bapas
“Sebelumnya kita sudah menggelar beberapa simulasi pengamanan. Meski begitu, kita kita akan terus mengevaluasi kesiapan personel, anggaran, serta sumber daya lainnya agar tidak terjadi kendala selama pengamanan Pilkada,” tegas Kapolres.
Selain itu, evaluasi ini juga mencakup analisis terhadap kemungkinan kebutuhan tambahan, seperti penguatan jumlah personel di titik-titik rawan atau penambahan peralatan pengamanan khusus jika diperlukan.
“Langkah ini diambil untuk meminimalkan risiko gangguan keamanan yang mungkin terjadi, serta memastikan bahwa semua personel siap menjalankan tugasnya dengan optimal,” bebernya.