BENGKULU, KORANRB.ID - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2025 hari ini mulai dibahas di tingkat Komisi DPRD Provinsi Bengkulu.
Meskipun demikian ada beberapa catatan yang disampaikan masing-masing fraksi, diantaranya terkait sinkronisasi RAPBD dengan program pusat.
"Kami mengingatkan, agar dalam pembahasan RAPBD tahun depan, tetap menyinkronkan dengan agenda dan program nasional," ungkap Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Bengkulu, Mahdi Husen, SH, Selasa, 5 November 2024.
Diketahui, program makan siang gratis yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
BACA JUGA:Lama Terbengkalai, Pembangunan Pukesmas Kampung Bali Dilanjutkan, Januari 2025 Dilelang
"Kalau memang sudah tertuang dalam APBN, harus menjadi perhatian kita untuk menyesuaikan di tingkat daerah," ucap Mahdi
Lebih lanjut, Mahdi mengatakan, bahwa pemerintah daerah (Pemda) juga dinilai perlu berkoordinsi dengan pemerintah pusat, terkait realisasi program makan siang gratis tersebut.
“Pada realisasinya, pemerintah pusat menyiapkan anggaran bersumber APBN sekitar Rp71 triliun.
Untuk penyesuaiannya tentu kita harus berkoordinasi dengan pusat,” ungkap Mahdi.
Mahdi menambahkan, pemerintah daerah tentunya memiliki tanggung jawab besar untuk turut menyukseskan program nasional.
Namun jangan pula nantinya malah menjadi beban daerah, jadi harus dikaji secara matang juga.
“Akhir kata kita dari Fraksi Golkar pada prinsipnya setuju RAPBD TA 2025 dibahas," kata Mahdi.
Sementara itu, Asisten III Setda Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi bahwa seluruh fraksi menyetujui Raperda tentang RAPBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
BACA JUGA:Ini Alasan PKL Enggan Jualan di Dalam Pasar Panorama