BACA JUGA:Pemdes Wajib Bayar Pajak, Sanksi Menanti Bila Abai
Apalagi latarbelakang kades berbeda, pengalaman kerja berbeda, ada kades baru dan pengaruh ataupun tekanan dari berbagai pihak.
“Jangan sampai melakukan penyimpangan, sudah banyak kasus dan contoh kades di penjara,” ingat Hamdan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Bengkulu Selatan, Try Syaputra Fikri, SE mengatakan soal DD masih rawan disalahgunakan oleh oknum kades dan perangkat.
Dana Desa yang dikelola oleh desa menjadi ajang mata pencarian sebagian oknum kades.
Oleh sebab itu ia berharap instansi yang mengawasi desa dapat memonitor DD dan mencegah terjadinya penyimpangan.
“Tolong ingatkan terus kades, mungkin kesalahan admintrasi dan sebagainya membawa Kades terjerat hukum. Artinya edukasi terus,” ujar Fikri