MUKOMUKO, KORANRB.ID – Pemkab Mukomuko mengklaim jumlah warga katagori miskin ekstrem sejumlah 17 ribu jiwa. Jauh berbeda dengan data pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Disebutkan warga miskin ekstrem di daerah Kabupaten Mukomuko ada 23 ribu jiwa.
“Kalau data Kemenko PMK RI yang kita terima, awalnya sejumlah itu (23 ribu warga miskin ekstrem. Itu data mentah, belum disesuaikan dengan kondisi daerah. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi data oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Dinas Sosial, jumlahnya hanya 17 ribu jiwa,” terang Kepala Bidang Ekososbud Bappelitbangda Kabupaten Mukomuko, Novtri S.
Adanya selisih angka yang cukup besar antara data miskin ekstrem di Mukomuko menurut PMK dengan data Pemkab Mukomuko, dijelaskan Novtri karena berbeda indikator yang digunakan.
BACA JUGA: Dugaan Kelebihan Bayar TPP Rp 6,5 M Belum Terjawab
Karena itu pula akhirnya pemerintah pusat menyerahkan ke daerah untuk menambah indikator-indikator lain yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
“Inilah (indikator lainnya) yang akan kita tetapkan bersama. Tentunya melibatkan banyak pihak. Yang pasti jika indikator Rp11 ribu perhari pendapatan warga, maka besar kemungkinan daerah kita ini tidak ada lagi warga yang miskin ekstrem. Sebab pendapatan warga kita diatas angka tersebut,” bebernya.
Adapun beberapa usulan dan saran dari berbagai pihak. Diantaranya akan memasukan indikator lansia tinggal sendiri, penderita penyakit kronis dan lainnya.
Ditanya apa yang menjadi indikator desa di Mukomuko menetapkan warga miskin ekstrem yang mendapatkan alokasi BLT-DD? Novtri menyampaikan, bahwa desa menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta adanya musyawarah bersama di tingkat desa dan kecamatan.
BACA JUGA: Pemdes Harus Pastikan BLT Dana Desa Tepat Sasaran
“Yang jelas nanti akan dimusyawarahkan dan disepakati bersama dengan pihak-pihak terkait sebelum di laporakan ke Kemenko PMK RI terkait data di lapangan. Indikator kemisinan ekstrem disesuaikan dengan kearifan lokal kita,’’ sebutnya.
Untuk tahap pertama, lanjut Novtri, sebanyak 17 ribu warga miskin berdasarkan hasil verval Dinsos akan dikoordinasikan lebih lanjut ke Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang juga Wabup Mukomuko, Wasri.(pir)