KEPAHIANG, KORANRB.ID - Kades se Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang di akhir tahun ini berangkat menuju 2 kota besar di pulau Jawa. Ke Ibukota Jakarta dan Magelang Jawa Tengah. Disebut kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) selama satu minggu menggunakan dana desa.
Keberangkatan 14 Kades di Kecamatan Kabawetan difasilitasi Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD). Namun ada yang beranggapan pelesiran di akhir tahun yang dibungkus bimtek. Para kades itu berangkat menggunakan armada bus.
Salah satu Kepala Desa di Kecamatan Kabawetan saat dikonfirmasi RB, Selasa (26/12) membenarkan keberangkatan para kades tersebut dalam rangka mengikuti Bimtek. "Ya, perginya kemarin (Senin) dalam rangka bimtek," ujar Kades yang minta namanya tak ditulis.
BACA JUGA: Polemik Dana Hibah KNPI Bakal Dibawa ke APH
Selama kepergian para kades tersebut, praktis urusan administrasi dan pelayanan di desa sementara waktu diwakilkan kepada seorang Plh. Sayangnya, mengenai keberangkatan para kades se Kecamatan Kabawetan ini, Camat Kabawetan Yunanto Nugroho, S.Hut yang dikabarkan ikut serta bersama para kades belum bersedia memberi penjelasan.
Berulang kali dihubungi, yang bersangkutan tak jua bisa emberi penjelasan. Diketahui, Kecamatan Kabawetan memiliki 14 desa dan 1 kelurahan. Desa tersebut adalah, Desa Air Sempiang, Babakan Bogor, Bandung Baru, Bandung Jaya, Barat Wetan, Pematang Donok, Sido Makmur, Sido Rejo, Suka Sari, Sumber Sari, Tangsi Duren, Tugu Rejo, Bukit Sari, Mekar Sari,
Sebagai gambaran, saat ini berdasarkan laporan dari Dinas PMD Kabupaten Kabupaten Kepahiang desa-desa se Kabupaten Kepahiang telah melakukan pencairan Dana Desa (DD) tahap III.
BACA JUGA: Akhir Tahun, Antisipasi Lonjakan Pengujung Kebun Teh Kabawetan
Adapun gelontoran DD dari pusat untuk Kabupaten Kepahiang di TA 2023 ini, mencapai Rp 82.012.030.000. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya, yang hanya sebesar Rp 78.223.781.000. Sedangkan ADD, pada 2022 sebesar Rp 40.950.483.100, meningkat menjadi Rp 42.341.829.700.
Pengalokasian dana desa untuk pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk Bantuan Tunai Langsung (BLT) minimal 10 persen dan maksimal 25 persen dari total DD per desa.
Selain itu untuk operasional Pemdes maksimal 3 persen, dan program ketahanan pangan serta hewani minimal 20 persen, termasuk untuk pembangunan lumbung pangan desa. (oce)