BACA JUGA:KPU Tidak Akan Ubah Format Debat, Gagasan Tiga Capres Dinilai Belum Konkrit
Terpisah, saat dimintai tanggapan, Juru Bicara Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak memilih untuk tidak berkomentar mengenai protes dari Muhaimin tersebut.
Sementara itu, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mohammad Mahfud MD menyatakan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan latar belakang panelis dalam debat selanjutnya. Menurut dia, itu bukan hal yang perlu dipersoalkan. ”Tidak apa-apa (salah seorang panelis dari Unhan). Dari mana saja (tidak masalah),” ungkap dia saat dimintai komentar oleh awak media di Jakarta, kemarin.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun memastikan, calon presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo sudah siap tampil dalam debat dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik itu. ”Pak Ganjar sudah tahu itu. Dia sudah menguasai itu,” terang dia. Dia memastikan Ganjar sudah siap berdebat soal tema tersebut.
BACA JUGA:Debat Pilpres Perdana 120 Menit Dibagi Enam Segmen
Salah satu poin yang akan disampaikan oleh pasangan calon (paslon) capres dan cawapres nomor urut tiga dalam debat itu terkait dengan sistem pertahanan 5.0. ”Itu artinya sudah siap memasuki era industri kelima. Kan kemarin 4.0 sekarang 5.0, terus berkembang, yang arahnya tetap ke AI (artificial intelligence, Red) dan digitalisasi,” bebernya.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) ikut angkat bicara mengenai debat pilpres pada Minggu (7/1) nanti. Mengangkat tentang isu hubungan internasional dan geopolitik, diakui Juru Bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal bahwa isu tersebut kurang populis. Menurutnya, isu politik luar negeri belum menjadi isu yang dilirik oleh kebanyakan masyarakat.
BACA JUGA:Debat Capres Harus Lebih Berkualitas
Karenanya, dia berharap, debat nanti menjadi ajang yang menarik perhatian masyarakat menganai isu tersebut. ”Nah kami harapkan dalam perdebatan nanti, perhatian jadi lebih besar untuk isu politik luar negeri, khususnya yang memiliki dampak langsung ke masyarakat,” ujarnya, kemarin.
Disinggung soal ada tidaknya masukan untuk debat nanti, Iqbal mengaku, belum ada permohonan dari pihak KPU. Kendati demikian, pihaknya siap memberikan bantuan jika memang diminta.
Masukan ini pun disampaikan olehnya, bersifat terbuka untuk semua pihak. Karena, hal ini merupakan kewajiban Kemenlu sesuai dengan mandate dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi. ”Jadi siapapun, apakah parpol atau capres atau masyarakat sipil, pasti kita akan memberikan informasi yang sama,” jelasnya. (**)