Meski angka-angka survei menempatkan Amin di posisi bawah, faktanya kegiatan di lapangan selalu penuh. Anies meminta para pendukungnya untuk terus bergerilya ke tetangga.
Anies juga sempat menyentil soal isu nepotisme. Isu tersebut mengemuka pasca terpilihnya Gibran sebagai wakil Prabowo. Anies menekankan, kewarasan dan etika bernegara harus dikembalikan. ’’Negara ini milik seluruh Republik Indonesia, bukan milik satu dua keluarga,’’ tegas Anies.
BACA JUGA:Anak Tetap Fashionable dengan Budget Minimalis
Polemik Status Gibran
Status Gibran yang tetap menjadi kader PDIP pasca ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto masih menjadi polemik. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan, secara etika politik, Gibran sudah keluar dari PDIP. Itu berlaku otomatis saat dia memilih tidak mematuhi keputusan partai yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Hal itu sesuai dengan aturan partai yang wajib diikuti semua kader. Sebagai salah satu kader elite di PDIP, Basarah yakin Gibran memahaminya. ’’Saya yakin Mas Gibran sudah membaca anggaran dasar partai, anggaran rumah tangga partai, dan mekanisme-mekanisme partai lainnya,’’ ujarnya.
Basarah justru menyayangkan etika politik Gibran yang dinilai tidak baik. Sebab, hingga saat ini dia belum mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP. Gibran juga belum berpamitan secara layak kepada partai. ’’Kami tunggu untuk kita menerima KTA PDIP. Kalau meminjam istilah Mas Rudy Solo, kalau orang timur itu datang tampak muka, kembali tampak punggungnya,’’ imbuhnya.
Basarah juga mengidentifikasi perilaku Gibran sebagai tindakan pembangkangan. Sebab, Ketua Umum PDIP Megawati telah menginstruksikan semua kader untuk memenangkan Ganjar-Mahfud. Keputusan itu harus dipatuhi oleh semua kader dan anggota PDIP. ’’Secara aturan partai dia telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai,’’ ujarnya.
BACA JUGA:Ada Laporan Dugaan Netralitas ASN Hingga Perangkat Desa
Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menepis tudingan sejumlah kader PDIP yang menyebut Jokowi meminta jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Karena permintaan itu ditolak PDIP, Jokowi akhirnya memutuskan membelot dari Ganjar-Mahfud. Namun, isu itu kemarin dibantah oleh Bahlil. ’’Jadi, kalau ada yang salah soal penundaan pemilu, itu salah saya, Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa,’’ ujarnya tadi malam.
Dia menerangkan, isu tiga periode merupakan ide yang sempat ditawarkan setelah ada aspirasi dari dunia usaha. Itu pun dengan catatan ada perubahan konstitusi sesuai aturan. ’’Kalau memungkinkan ya monggo, kalau tidak ya nggak usah,’’ imbuhnya.
Bahlil menyentil PDIP yang dinilai terlalu memaksakan menggulirkan isu tersebut. ’’Mungkin nggak ada isu lain yang laku kali,’’ sindirnya. (far/idr/c17/oni)