Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Donni Swabuana, ST, M.Si, menuturkan setiap harinya 50-100 usulan masuk melalui hotline tersebut.
Usulan tersebut menyebar diseluruh kabupaten/kota, se-Provinsi Bengkulu.
“Antusias masyarakat dalam menyambut program ini sungguh luar biasa," kata Donni, Senin 29 Januari 2024.
Ia menuturkan, pihaknya juga sudah bersurat kepada kabupaten/kota, agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) nya dapat memberikan usulan berdasarkan data yang terhimpun dari desa dan kelurahan di masing-masing kabupaten/kota tersebut.
BACA JUGA:28 Desa Terganjal, Pencairan Dana Desa 2024 Tahap I
“Disamping melalui hotline ini, kita juga menunggu pengusulan dari Bappeda kabupaten/kota itu," katanya.
Tingginya antusias masyarakat tersebut, dikatakan Donni cukup memberi gambaran atau indikasi rumah masyarakat di Provinsi Bengkulu, yang belum dialiri listrik.
Diperkirakan, hingga akhir masa pengajuan akan ada sekitar 2 ribu pengusulan yang masuk.
“Jika nanti melebihi kuota kita akan upayakan pola lain untuk mengakomodir terutama soal support pendanaan," lanjut Donni menjelaskan.
BACA JUGA:Anak Bupati Berpeluang Rebut Kursi Ketua DPRD Kepahiang, Ini Caleg Berpeluang Isi Waka I dan Waka II
Usulan yang masuk tersebut, nantinya dikatakan Donni, terverifikasi tetap merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Selain itu, juga melalui data Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) dari Bappeda di masing-masing daerah.
Selain itu,seleksi juga akan melibatkan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN), sehingga nantinya penerima SR subsidi pemerintah itu adalah orang yang benar-benar dinilai berhak, dengan kategori tidak mampu.
“Proses verifikasi melibatkan PLN, mereka nanti yang akan melakukan seleksi apakah mereka layak tidak menerima bantuan listrik gratis tersebut. Untuk kategori tidak mampu nanti akan dinilai Bappeda masing-masing dan Dinas Sosial," jelas Donni.
BACA JUGA:Ini Prediksi Sementara 35 Calon Anggota DPRD Kota Bengkulu
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, beberapa kriteria penerima bantuan listrik, yakni masyarakat tidak mampu, belum pernah terdaftar sebagai pelanggan PLN.