Atau mengintegrasikan nama dan Nomor Induk Keluarga (NIK) untuk pemasangan listrik, lokasi sudah ada jaringan listrik, dan status rumah milik sendiri.
"Bagi yang NIK atau namanya dipinjamkan dengan seseorang untuk pemasangan listrik, maka dipastikan tidak akan mendapatkannya karena terkoneksi dengan PLN Mobile," tegasnya.
Ditargetkan, Januari - Februari ini akan dilakukan sosialisasi, Maret-April tahap verifikasi, dan akan mulai direalisasikan Mei mendatang.
BACA JUGA:NasDem Amankan Satu Kursi DPR RI Dapil Bengkulu
Donni menjelaskan, untuk sekali pemasangan, normalnya membutuh dana sekitar Rp1 juta. Untuk itu, baik pemerintah desa/kelurahan dari aparatur paling bawah untuk melakukan usulan, masyarakat yang layak menerima bantuan tersebut.
"Kita juga membuka secara hotline melalui kontak 085280818581, karena ditakutkan ada pemerintah desa yang tidak aktif mengirimkan usulan," kata Donni.
Kuota yang disiapkan tahun ini lebih tinggi dari tahun 2023 lalu yang hanya dilakukan 980 pemasangan.
Menggunakan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar 75 persen dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar 25 persen.
"Selain program perioritas Gubernur Bengkulu, ini juga termasuk ke dalam Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian ESDM. Tetapi pada dasarnya outputnya sama itu, usulan yang kita terima itu dari Pemerintah kabupaten/kota," tutup Donni. (*)