’’Rencana penetapan EUDR di Uni Eropa juga memberikan sentimen negatif terhadap ekspor kita,’’ urainya.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menilai bahwa realisasi DMO tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri.
Domestic market obligation minim karena pelemahan ekspor CPO dalam beberapa waktu terakhir.
’’DMO ada hubungannya dengan ekspor, artinya kalau realisasi turun karena ekspor juga turun,” jelasnya.
Penurunan ekspor CPO disebabkan adanya permintaan global yang melandai.
BACA JUGA:Ini 5 Aktivitas yang Dapatkan Pahala di Bulan Ramadan, Salah Satunya Memberi Sedekah
Di sisi lain, menurut Eddy, seharusnya harga minyak goreng dalam negeri saat ini lebih stabil di tengah harga CPO yang tidak terlalu tinggi.
’’Seharusnya, kebijakan DMO diberlakukan hanya saat harga CPO di level tinggi hingga mengancam pasokan dalam negeri,” tuturnya.
Menurut Eddy, kebijakan DMO telah menambah beban biaya rata-rata sebesar USD 20 per ton.
Cost tersebut menjadi beban para produsen hingga berimbas pada harga tandan buah segar (TBS) petani yang sedikit tertekan.
”Kalau sawit Indonesia lebih mahal, pembeli akan beli dari tempat lain, kecuali memang stok minyak nabati dunia menurun dan permintaan naik,” pungkasnya.(**)
Tren Ekspor CPO Indonesia
Tahun Nilai Ekspor
2018 USD 17,9 miliar
2019 USD 15,6 miliar
2020 USD 18,4 miliar