"Masalah infrastruktur ini kita banyak sampaikan ke permohonan ke Pemprov Bengkulu agar kiranya dapat dibantu pada tahun 2025 mendatang," sampai Fikri lagi.
Di tempat berbeda, anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Susman Hadi mengatakan, beberapa permasalahan minimnya pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan cukup banyak.
Bukan hanya pada sektor dasar yang disebutkan oleh pemerintah daerah. Namun meliputi pembangunan menuju masyarakat sejahtera.
Salah satunya masalah pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan.
"Sasaran Pembangunan tahun 2025 ini harus merata, kita akan lihat nanti dan itu akan menjadi bahan evaluasi untuk RKPD tahun 2026," kata Susman.
Menurut mantan Ketua DPRD Bengkulu Selatan ini, Bupati Bengkulu Selatan dan wakilnya belum menyasar seluruh pembangunan dalam beberapa tahun terkahir.
Dari tahun 2021 hingga 2023, pergerakan pembangunan di Bengkulu Selatan terbilang lamban.
Oleh karena itu, disebutkan Susman, hendaknya menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan Pembangunan tahun berikutnya.
"Tentunya kita tidak menyalahkan personal saja, ini tugas bersama. Tapikan Bupati punya tanggung jawab lebih besar," demikian Susman.