Tim Evaluasi Perkebunan Pemkab Kaur Tentukan Nasib PT DSJ

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Riky Dwiputra |

Sabtu , 06 Dec 2025 - 13:01

Foto bersama saat sidak tim evaluasi perkebunan beberapa waktu yang lalu. --Rusman Aprizal/RB

Dodi menegaskan, Pemkab Kaur dalam melakukan penanganan konflik PT DSJ dengan masyarakat sifatnya adalah sebagai penengah. Jika memang ditemukan kejanggalan atau kesalahan maka yang bersangkutan wajib menyelesaikan hal tersebut. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pihak PT tidak melengkapi berkas-berkas yang diminta maka langkah tegas tentu akan diambil oleh Pemkab Kaur.

"Kalau memang masih ngeyel, kita akan ambil langkah tegas sesuai dengan regulasi yang ada," tegasnya.

Sementara itu, saat RB mencoba menghubungi pihak PT DSJ soal permasalahan ini baik humas maupun pimpinannya belum memberikan jawaban.

Sementara itu dalam unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat desa penyangga beberapa waktu yang lalu, ada beberapa point penting tuntutan yang disampaikan olah para pengunjuk rasa, diantara adalah mendesak Pemkab Kaur untuk menutup secara permanen seluruh aktivitas PT. Dinamika Selaras Jaya (DSJ) Kaur yang diduga ilegal dan melanggar hukum.

Kemudian, mendesak aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan PPSS Kab. Kaur ke Kejaksaan Agung RI dan Mabes POLRI terkait dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran hukum oleh PT. DSJ Kaur dan oknum pejabat terkait.

Lalu, mendesak Pemkab Kaur untuk melaksanakan rekomendasi DPRD Kaur Nomor 170/1223/B.I/2023 tentang penghentian kegiatan PT. DSJ Kaur.

Dan yang terakhir menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pembiaran PT. DSJ Kaur sejak tahun 2007.

tim evaluasi perkebunan pemkab kaur tentukan nasib pt dsj                             koranrb.id - sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, tanggal 13 desember yang akan datang adalah waktu terakhir pihak pt dinamika selaras jaya (dsj) untuk melengkapi berkas-berkas administrasi yang sebelumnya diminta oleh tim evaluasi perkebunan pemerintah kabupaten (pemkab) kaur dari hasil inspeksi mendadak (sidak) beberapa waktu yang lalu. 
seperti yang diketahui, dari hasil sidak yang dilakukan tim evaluasi perkebunan pemkab kaur pt dsj masih banyak kekurangan berkas-berkas administrasi sehingga keputusanya surat peringatan (sp) 1 dilayangkan untuk pihak pt dsj. 
informasi saat ini, pihak pt dsj sudah memberikan beberapa laporan berkas-berkas yang suda di upload ke online single submission (oss). namun itu belum semuannya, masih ada beberapa berkas administrasi yang sampai dengan saat ini belum diperbaharui oleh pihak pt dsj.
ketua tim evaluasi perkebunan sekaligus kepala dinas pertanian kaur dodi haryono stp, mengatakan, kurang lebih tenggat waktu pihak pt dsj untuk melengkapi berkas-berkas administrasi adalah satu minggu atau sampai dengan tanggal 13 desember mendatang. 
baca juga:dapat gaji ke-13 dan thr, gaji pppk paruh waktu setara upah terakhir 
baca juga:kementan ri gelontorkan bantuan alsintan rp5 miliar untuk seluma
setelah itu nanti, tim evaluasi perkebunan pemkab kaur kembali akan melaksanakan rapat bersama membahas langkah selanjutnya yang akan diambil terhadap pihak pt dsj. 
"tanggal 13 desember terakhir, setalah itu nanti akan kita periksa apakah berkas sudah lengkap atau belum. kalau belum lengkap sesuai dengan semuanya sidak maka, akan diadakan rapat lanjutan," kata dodi. 
ia mengaku, ada beberapa temuan tim evaluasi perkebunan dari hasil sudah yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. 
diantaranya adalah terdapat konflik agraria antara pihak pt dsj dan masyarakat sekitar khususnya desa penyangga. kemudian, pt dsj tidak melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan sesuai dengan regulasi daerah. 
kemudian, berdasarkan temuan dilapangan banyak sekali dokumen yang diupload oleh pihak pt dsj tidak sesuai dengan izin awal.
baca juga:jembatan penghubung kecamatan seginim dan pino dibangun tahun 2027 
baca juga:dprd kaur targetkan perda ternak terbaru tahun depan sudah jadi landasan hukum 
"ada cukup banyak temuan pt dsj, salah satunya adalah izin yang mereka upload ini tidak sesuai dengan izin awal," jelasnya.
dodi menegaskan, pemkab kaur dalam melakukan penanganan konflik pt dsj dengan masyarakat sifatnya adalah sebagai penengah. jika memang ditemukan kejanggalan atau kesalahan maka yang bersangkutan wajib menyelesaikan hal tersebut. apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pihak pt tidak melengkapi berkas-berkas yang diminta maka langkah tegas tentu akan diambil oleh pemkab kaur. 
"kalau memang masih ngeyel, kita akan ambil langkah tegas sesuai dengan regulasi yang ada," tegasnya. 
sementara itu, saat rb mencoba menghubungi pihak pt dsj soal permasalahan ini baik humas maupun pimpinannya belum memberikan jawaban. 
sementara itu dalam unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat desa penyangga beberapa waktu yang lalu, ada beberapa point penting tuntutan yang disampaikan olah para pengunjuk rasa, diantara adalah mendesak pemkab kaur untuk menutup secara permanen seluruh aktivitas pt. dinamika selaras jaya (dsj) kaur yang diduga ilegal dan melanggar hukum.
kemudian, mendesak aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan ppss kab. kaur ke kejaksaan agung ri dan mabes polri terkait dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran hukum oleh pt. dsj kaur dan oknum pejabat terkait.
lalu, mendesak pemkab kaur untuk melaksanakan rekomendasi dprd kaur nomor 170/1223/b.i/2023 tentang penghentian kegiatan pt. dsj kaur.
dan yang terakhir menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pembiaran pt. dsj kaur sejak tahun 2007.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 7 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan