Relevansi Teori Positivisme Hukum Hans Kelsen Terhadap Budaya Hukum di Pengadilan Negeri Indonesia

Reporter: Redaksi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 17 Nov 2025 - 21:32

RELEVANSI: Penelitian ini dilakukan oleh Mutiara Indryanti, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, untuk menelaah kembali relevansi positivisme hukum Kelsen dalam konteks penegakan hukum modern yang dituntut lebih responsif, humanis, dan progresif--

Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Kompas, 2010.

Radbruch, Gustav. Rechtsphilosophie. Edited by Erik Wolf and Hans-Peter Schneider. Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1973.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Staatsblad 1915 Nomor 732.

Indonesia. Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Staatsblad 1941 Nomor 44.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Adi, Rianto. "Relevansi Teori Hans Kelsen dalam Konteks Sistem Hukum di Indonesia." Jurnal Hukum dan Pembangunan 47, no. 2 (2017): 201-220.

Arifin, Ridwan. "Implementasi Teori Hierarki Norma Hans Kelsen dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia." Jurnal Konstitusi 15, no. 4 (2018): 742-765.

Mulyadi, Lilik. "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Dimensi dari Perspektif Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam Konteks Negara Hukum Modern." Jurnal Hukum dan Peradilan 6, no. 2 (2017): 181-200.

Suteki. "Rekonstruksi Politik Hukum tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Keadilan Sosial." Jurnal Dinamika Hukum 13, no. 1 (2013): 1-14.

Wignjosoebroto, Soetandyo. "Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum." Jurnal Hukum dan Pembangunan 44, no. 1 (2014): 1-25.

relevansi teori positivisme hukum hans kelsen terhadap budaya hukum di pengadilan negeri indonesia                            koranrb.id – dalam praktik peradilan indonesia, perdebatan mengenai sejauh mana hakim seharusnya berpijak pada teks undang-undang atau menggali nilai-nilai keadilan substantif terus menjadi isu sentral dalam kajian hukum. 
fenomena kecenderungan hakim untuk menempatkan diri sebagai penerap hukum yang pasif memperlihatkan adanya jejak kuat paradigma positivisme hukum, khususnya pemikiran hans kelsen. 
kondisi ini mendorong perlunya kajian komprehensif mengenai hubungan antara teori positivisme hukum dan budaya hukum hakim yang berkembang di pengadilan negeri indonesia. 
berangkat dari kegelisahan akademik tersebut, penelitian ini dilakukan oleh mutiara indryanti, mahasiswi fakultas hukum universitas bengkulu, untuk menelaah kembali relevansi positivisme hukum kelsen dalam konteks penegakan hukum modern yang dituntut lebih responsif, humanis, dan progresif.
baca juga:kado istimewa hut provinsi bengkulu ke-57, program helmi-mian sukses bantu rakyat 
baca juga: ekonomi kreatif maluku utara diperkuat lewat kurasi dan eksposur
penelitian ini mengkaji relevansi teori positivisme hukum hans kelsen terhadap budaya hukum hakim di pengadilan negeri indonesia. 
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis, penelitian ini menganalisis konsep-konsep kunci positivisme hukum seperti grundnorm, hierarki norma (stufenbau), dan pemisahan hukum dari moral. 
hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum hakim di pengadilan negeri indonesia masih sangat dipengaruhi oleh paradigma positivisme hukum, yang tercermin dalam kecenderungan formalistik-legalistik dalam memutus perkara. 
hakim cenderung terpaku pada interpretasi harfiah pasal-pasal undang-undang tanpa menggali nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat.
baca juga:jaksa garda desa diluncurkan, tata kelola dana desa di provinsi bengkulu diperkuat 
baca juga:dari pelabuhan pulau baai menuju indonesia emas, gm pelindo: selamat hut provinsi bengkulu 
relevansi positivisme hukum kelsen bersifat ambivalen: di satu sisi memberikan kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan, namun di sisi lain berpotensi menghasilkan putusan yang formal-prosedural tetapi tidak adil secara substantif. 
penelitian ini merekomendasikan perlunya transformasi budaya hukum hakim menuju pendekatan yang lebih progresif dengan mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tiga pilar tujuan hukum, serta menempatkan manusia sebagai subjek sentral dalam penegakan hukum.
pendahuluan
penegakan hukum di indonesia menghadapi problema klasik yang terus berulang dalam praktik peradilan. hakim sebagai ujung tombak pelaksana kekuasaan kehakiman kerap terjebak dalam pendekatan yang legalistik-prosedural, di mana putusan-putusan peradilan lebih mengutamakan kepastian hukum formil ketimbang keadilan substantif. 
baca juga:dari aspirasi masyarakat hingga daerah otonom! berikut sejarah pembentukan kabupaten bengkulu tengah
baca juga:warisan peradaban di nusantara! berikut 4 fakta sejarah menarik kabupaten mukomuko
fenomena ini bukan tanpa akar filosofis. bila ditelusuri lebih dalam, orientasi formalistik dalam praktik peradilan indonesia memiliki benang merah dengan tradisi positivisme hukum yang berkembang sejak abad ke-19 di eropa. 
positivisme hukum sebagai aliran filsafat hukum menekankan pemisahan tegas antara hukum dan moral, antara das sein (yang ada) dan das sollen (yang seharusnya). 
hukum dipandang sebagai sistem norma tertutup yang harus berdiri sendiri, bebas dari kontaminasi nilai-nilai di luar sistem hukum itu sendiri. 
salah satu tokoh paling berpengaruh dalam tradisi positivisme hukum adalah hans kelsen (1881-1973), seorang filsuf dan ahli hukum asal austria yang merumuskan teori hukum murni atau reine rechtslehre. 
pemikiran kelsen tentang hierarki norma hukum yang tersusun secara berjenjang dan konsep grundnorm sebagai norma dasar telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu hukum modern, termasuk mempengaruhi sistem hukum di indonesia.
indonesia sebagai negara yang mewarisi sistem hukum civil law dari kolonial belanda tidak dapat dilepaskan dari pengaruh positivisme hukum. 
baca juga:dari aspirasi masyarakat hingga daerah otonom! berikut sejarah pembentukan kabupaten bengkulu tengah
baca juga:dari pemekaran hingga potensi ekonomi! berikut 4 fakta sejarah menarik kabupaten bengkulu utara
undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan dalam pasal 1 ayat (1) bahwa "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum republik indonesia." 
namun dalam praktiknya, hakim di pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama cenderung mendasarkan putusannya pada interpretasi harfiah terhadap bunyi pasal-pasal undang-undang, seolah-olah hakim hanyalah "corong undang-undang" sebagaimana konsep montesquieu yang kemudian diadopsi oleh positivisme hukum.
budaya hukum hakim yang terbentuk dalam praktik peradilan mencerminkan cara pandang terhadap hukum itu sendiri. ketika hakim memposisikan diri sebagai pelaksana undang-undang yang pasif, maka putusan-putusan yang dihasilkan akan bersifat mekanis dan seringkali mengabaikan aspek keadilan substantif. 
di sisi lain, ketika hakim berani melakukan interpretasi kreatif dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, maka terbuka peluang untuk mewujudkan keadilan yang lebih hakiki. 
pertanyaan kemudian muncul: sejauh mana positivisme hukum hans kelsen masih relevan dengan praktik peradilan di indonesia saat ini? apakah pendekatan positivistik yang menekankan kepastian hukum formil masih dapat dipertahankan dalam konteks masyarakat indonesia yang pluralistik dan dinamis?
menjawab pertanyaan tersebut mendesak dilakukan mengingat semakin kompleksnya persoalan hukum yang dihadapi oleh hakim. kasus-kasus yang masuk ke pengadilan tidak lagi dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan tekstual terhadap undang-undang. 
dibutuhkan paradigma baru yang mampu menjembatani antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tiga pilar tujuan hukum. dalam konteks inilah, kritik terhadap positivisme hukum menjadi relevan, khususnya kritik yang datang dari pemikiran hukum progresif yang digagas oleh satjipto rahardjo. 
hukum progresif menawarkan perspektif alternatif yang menempatkan manusia sebagai subjek sentral dalam penegakan hukum, bukan sekadar objek yang harus tunduk pada bunyi pasal-pasal undang-undang.
berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini hendak menjawab beberapa permasalahan mendasar. pertama, bagaimana konsep positivisme hukum menurut hans kelsen dan bagaimana implikasinya terhadap pemahaman tentang hukum? 
kedua, bagaimana bentuk budaya hukum hakim di pengadilan negeri indonesia dan apakah budaya hukum tersebut mencerminkan pengaruh positivisme hukum? ketiga, sejauh mana relevansi teori positivisme hukum hans kelsen terhadap budaya hukum hakim di pengadilan negeri indonesia, baik dari segi kontribusi positif maupun keterbatasan-keterbatasan yang perlu dikritisi?
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara komprehensif konsep positivisme hukum hans kelsen beserta elemen-elemen kuncinya seperti teori grundnorm dan stufenbau. 
selanjutnya, penelitian ini bertujuan menganalisis budaya hukum hakim di pengadilan negeri indonesia dengan mengidentifikasi kecenderungan formalistik-legalistik dalam putusan-putusan peradilan. akhirnya, penelitian ini hendak menjelaskan relevansi positivisme hukum terhadap praktik peradilan dengan mengkaji baik aspek positifnya dalam menjamin kepastian hukum maupun aspek negatifnya yang berpotensi mengorbankan keadilan substantif.
manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari tiga perspektif. secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian filsafat hukum, khususnya dalam memahami pengaruh positivisme hukum terhadap sistem peradilan indonesia. 
secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi hakim dan praktisi hukum dalam merefleksikan paradigma penegakan hukum yang selama ini diterapkan. 
secara akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang filsafat hukum dan sosiologi hukum, khususnya yang berkaitan dengan budaya hukum dan perilaku hakim dalam memutus perkara.
metode penelitian
penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis. penelitian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.  
dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis konsep-konsep teoritis positivisme hukum hans kelsen dan bagaimana konsep tersebut tercermin dalam regulasi dan praktik peradilan di indonesia. 
pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep-konsep kunci dalam pemikiran hans kelsen seperti grundnorm, stufenbau, dan pemisahan hukum dari moral.
sementara pendekatan filosofis digunakan untuk memahami landasan epistemologis dan ontologis dari positivisme hukum serta implikasinya terhadap cara pandang hakim dalam menegakkan hukum.
penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. 
pertama, pendekatan filsafat hukum digunakan untuk menggali akar pemikiran positivisme hukum dan memahami paradigma yang mendasari teori hans kelsen. 
kedua, pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menganalisis regulasi terkait kekuasaan kehakiman, khususnya undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. 
ketiga, pendekatan analisis putusan hakim (case approach) digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola budaya hukum hakim dalam memutus perkara di pengadilan negeri. melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi sejauh mana putusan-putusan hakim mencerminkan paradigma positivisme hukum.
sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori. bahan hukum primer meliputi undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, serta putusan-putusan pengadilan negeri yang relevan.
bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku referensi tentang positivisme hukum, khususnya karya hans kelsen seperti general theory of law and state, buku jimly asshiddiqie dan m. ali safa'at tentang teori hans kelsen tentang hukum, jurnal-jurnal ilmiah di bidang filsafat hukum, serta karya-karya satjipto rahardjo tentang hukum progresif. bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel-artikel populer yang membahas tentang positivisme hukum dan praktik peradilan di indonesia.
teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. data-data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan hubungan-hubungan konseptual. interpretasi teoritis dilakukan terhadap putusan-putusan hakim untuk menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan pengaruh positivisme hukum. 
analisis dilakukan dengan cara membandingkan konsep-konsep teoritis positivisme hukum dengan praktik peradilan yang terjadi di lapangan, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai relevansi teori positivisme hukum hans kelsen terhadap budaya hukum hakim di pengadilan negeri indonesia.
hasil dan pembahasan
konsep positivisme hukum menurut hans kelsen
hans kelsen lahir pada tahun 1881 di praha dan dikenal sebagai salah satu pemikir hukum paling berpengaruh di abad ke-20. pemikiran kelsen tentang hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks filsafat neo-kantian yang berkembang pada awal abad tersebut.
dalam tradisi kantian, terdapat pemisahan tegas antara dunia "yang ada" (das sein) dan dunia "yang seharusnya" (das sollen). kelsen mengadopsi dikotomi ini dan menerapkannya dalam teori hukum. bagi kelsen, hukum termasuk dalam ranah das sollen, yaitu ranah normatif yang berbeda secara fundamental dengan ranah faktual. 
hukum bukanlah fakta empiris yang dapat diamati dengan panca indera, melainkan sistem norma yang mengatur perilaku manusia berdasarkan prinsip-prinsip keharusan.
teori hukum murni yang dirumuskan kelsen bertujuan untuk membersihkan ilmu hukum dari unsur-unsur non-yuridis. kelsen berpendapat bahwa ilmu hukum selama ini terkontaminasi oleh disiplin ilmu lain seperti sosiologi, politik, psikologi, dan bahkan etika.
akibatnya, kajian hukum menjadi tidak murni dan kehilangan kekhasan metodologisnya. kelsen menegaskan bahwa hukum harus dipelajari sebagai sistem normatif yang otonom, terstruktur secara logis, dan bebas dari pengaruh nilai-nilai eksternal.  
teori hukum murni menolak untuk menjadi studi hukum yang metafisik. teori ini mencari dasar-dasar hukum sebagai landasan validasinya bukan pada asas meta-yuridis, melainkan melalui hipotesis yuridis, yaitu suatu norma dasar yang dibangun dengan analisa logis berdasarkan pemikiran hukum yang sebenarnya.
salah satu konsep paling mendasar dalam pemikiran kelsen adalah konsep grundnorm atau norma dasar. grundnorm merupakan norma tertinggi dalam hierarki sistem hukum yang berfungsi sebagai sumber legitimasi bagi seluruh norma hukum di bawahnya. 
grundnorm bersifat hipotesis, artinya ia tidak dibuat secara eksplisit oleh lembaga pembuat undang-undang, melainkan diasumsikan sebagai dasar yang membenarkan keabsahan sistem hukum secara keseluruhan.  
di indonesia, grundnorm dapat diidentifikasi sebagai pancasila, yang merupakan dasar falsafah negara dan sumber dari segala sumber hukum. 
pancasila sebagai norma dasar berada di atas konstitusi (uud 1945) dan memberikan legitimasi bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkannya.
konsep grundnorm berkaitan erat dengan teori stufenbau atau teori hierarki norma yang dikembangkan oleh murid kelsen, adolf merkl. 
menurut teori ini, sistem hukum tersusun secara bertingkat atau berjenjang, di mana norma-norma yang lebih rendah memperoleh keberlakuannya dari norma yang lebih tinggi. struktur hierarkis ini memastikan adanya sinkronisasi dan keteraturan dalam sistem hukum.  
setiap norma hukum harus bersumber pada norma yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengannya. bila terjadi pertentangan antara norma yang lebih rendah dengan norma yang lebih tinggi, maka norma yang lebih rendah tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. 
dalam konteks indonesia, hierarki norma hukum dapat dilihat mulai dari pancasila sebagai norma dasar, kemudian uud 1945 sebagai konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah.
pemisahan antara hukum dan moral merupakan prinsip fundamental lainnya dalam positivisme hukum kelsen. kelsen meyakini bahwa hukum dan moral adalah dua bidang yang berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan. 
hukum adalah sistem norma positif yang dibuat oleh otoritas yang berwenang dan berlaku karena telah ditetapkan secara formal, bukan karena hukum tersebut baik atau adil secara moral.  
kelsen menganggap bahwa diskusi tentang moralitas dan nilai-nilai selesai ketika hukum positif dibentuk. oleh karena itu, hukum ditaati bukan karena dianggap baik atau adil, melainkan karena hukum tersebut telah ditulis dan disahkan oleh otoritas.
seseorang harus menyesuaikan diri dengan apa yang sudah diberlakukan (aturan yang tertulis) tanpa mempertanyakan aspek moral atau keadilannya.
implikasi dari pemikiran kelsen adalah posisi hakim dalam sistem peradilan. dalam paradigma positivisme hukum, hakim dipandang sebagai "corong undang-undang" (bouche de la loi). 
hakim tidak memiliki diskresi atau kebebasan untuk menafsirkan hukum di luar bunyi tekstual undang-undang. tugas hakim hanyalah menerapkan hukum yang sudah ada secara mekanis terhadap kasus-kasus konkret yang dihadapinya. 
hakim tidak boleh membuat hukum baru (rechtsvinding dalam arti menciptakan norma baru) karena hal itu merupakan tugas legislatif yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang. 
konsep ini mencerminkan prinsip pemisahan kekuasaan yang ketat antara yudikatif dan legislatif, di mana hakim hanya menjalankan fungsi yudikatif tanpa ikut campur dalam fungsi legislatif.
positivisme hukum kelsen memberikan kekuatan dalam hal kepastian hukum. dengan menetapkan bahwa hukum adalah sistem norma yang tersusun hierarkis dan tertulis, maka setiap orang dapat mengetahui dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. 
kepastian hukum ini penting untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa dan memberikan perlindungan bagi hak-hak individu. 
namun demikian, positivisme hukum juga menghadapi berbagai kritik, terutama terkait dengan pengabaiannya terhadap aspek keadilan substantif dan nilai-nilai moral. 
kritik terhadap positivisme hukum akan dibahas lebih lanjut dalam bagian tentang relevansi teori kelsen terhadap praktik peradilan di indonesia.
budaya hukum hakim di pengadilan negeri indonesia
pengadilan negeri merupakan lembaga peradilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan.  
dalam struktur kekuasaan kehakiman di indonesia, pengadilan negeri berada di bawah mahkamah agung sebagai pengadilan tertinggi. berdasarkan pasal 18 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi." 
hakim sebagai pelaksana utama kekuasaan kehakiman memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan. pasal 1 angka 5 undang-undang nomor 48 tahun 2009 mendefinisikan hakim sebagai hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.  
dalam menjalankan tugasnya, hakim harus berlandaskan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan sesuai dengan undang-undang. 
namun dalam praktiknya, budaya hukum hakim di pengadilan negeri indonesia menunjukkan kecenderungan yang bersifat formalistik-legalistik.
budaya hukum hakim yang formalistik-legalistik tercermin dalam praktik penyelesaian perkara yang sangat berorientasi pada prosedur. hakim cenderung terpaku pada bunyi pasal-pasal undang-undang tanpa melakukan interpretasi yang lebih luas untuk menggali keadilan substantif.
dalam banyak putusan, argumentasi hakim didominasi oleh kutipan-kutipan pasal dan penalaran silogisme yang mekanis. hakim menggunakan premis mayor berupa ketentuan undang-undang, premis minor berupa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan menarik kesimpulan berdasarkan logika deduktif.
pendekatan ini memang memberikan kepastian hukum, namun seringkali mengabaikan dimensi keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.
dominasi legal formal dalam putusan hakim juga dapat dilihat dari minimnya pertimbangan yang menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. padahal pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 menegaskan bahwa "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." 
ketentuan ini mengandung makna bahwa hakim tidak boleh hanya menerapkan undang-undang secara kaku, melainkan harus aktif menggali nilai-nilai hukum yang hidup di luar sistem hukum tertulis. namun dalam praktiknya, ketentuan ini seringkali hanya menjadi jargon normatif tanpa diimplementasikan secara konsisten dalam putusan-putusan hakim.
reliansi yang berlebihan terhadap undang-undang sebagai sumber utama hukum mengakibatkan hakim menjadi pasif dan tidak kreatif dalam menemukan hukum. ketika menghadapi kekosongan hukum atau ketidakjelasan regulasi, hakim seringkali menolak untuk mengadili dengan alasan bahwa tidak ada dasar hukumnya. 
padahal pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa "pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."  
ketentuan ini menegaskan bahwa hakim wajib menemukan hukumnya sendiri bila ketentuan undang-undang tidak mengatur secara jelas. hakim harus berani melakukan konstruksi hukum melalui metode penemuan hukum seperti interpretasi, konstruksi, atau bahkan analogi bila diperlukan.
minimnya argumentasi keadilan substantif dalam putusan hakim juga menjadi indikator dari budaya hukum yang formalistik. hakim cenderung puas dengan menyatakan bahwa putusannya telah sesuai dengan undang-undang tanpa mempertimbangkan apakah putusan tersebut adil bagi para pihak.
keadilan sering dipahami dalam pengertian formal-prosedural, yaitu keadilan yang terwujud ketika semua prosedur hukum telah ditempuh dengan benar. sementara keadilan substantif yang melihat hasil akhir dari putusan apakah memberikan rasa keadilan atau tidak seringkali terabaikan.
akibatnya, banyak putusan yang secara formal benar namun secara substantif dirasakan tidak adil oleh masyarakat pencari keadilan.
fenomena budaya hukum yang formalistik-legalistik ini dapat dijelaskan dari beberapa faktor. pertama, sistem pendidikan hukum di indonesia yang masih sangat menekankan pada hafalan pasal-pasal undang-undang tanpa mengajarkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. 
kedua, sistem rekrutmen dan karir hakim yang menekankan pada kemampuan teknis-prosedural ketimbang pemahaman filosofis tentang hukum dan keadilan. 
ketiga, tekanan dari hierarki peradilan yang mengharuskan hakim mengikuti yurisprudensi atau putusan pengadilan yang lebih tinggi tanpa diberi ruang untuk melakukan terobosan hukum. 
keempat, beban kerja yang sangat berat mengakibatkan hakim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penggalian nilai-nilai hukum dan membuat pertimbangan yang mendalam.
relevansi teori positivisme hukum kelsen terhadap budaya peradilan
pengaruh positivisme hukum hans kelsen terhadap budaya hukum hakim di pengadilan negeri indonesia dapat dilihat dari doktrin kepastian hukum yang menjadi paradigma dominan dalam praktik peradilan. 
kepastian hukum merupakan nilai penting dalam sistem hukum yang menjamin bahwa setiap orang dapat mengetahui dengan pasti apa yang menjadi haknya dan kewajibannya.
dalam konteks pemikiran kelsen, kepastian hukum diwujudkan melalui sistem norma yang tersusun hierarkis dan tertulis secara jelas.  
hakim dalam menjalankan fungsinya harus merujuk pada norma-norma yang telah ditetapkan secara formal tanpa mencampuradukkan dengan pertimbangan moral atau nilai-nilai di luar sistem hukum positif.
hubungan antara positivisme hukum dengan asas legalitas dalam hukum pidana sangat erat. asas legalitas yang terkenal dengan adagium nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. 
asas ini dirumuskan pertama kali oleh anselm von feuerbach dalam bukunya lehrbuch des peinlichen recht pada tahun 1801 dan kemudian diadopsi dalam berbagai sistem hukum pidana di dunia, termasuk indonesia. 
pasal 1 ayat (1) kuhp menyatakan bahwa "tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan."  
ketentuan ini merupakan manifestasi dari pemikiran positivisme hukum yang menekankan bahwa hukum harus tertulis dan dibuat sebelum perbuatan dilakukan.
asas legalitas memberikan perlindungan bagi individu dari kesewenang-wenangan penguasa. tanpa asas legalitas, seseorang dapat dihukum atas dasar penilaian subjektif penguasa tentang apa yang dianggap sebagai perbuatan tercela. 
ini terjadi pada masa-masa sebelum asas legalitas dikenal, di mana raja-raja dan penguasa dapat menghukum seseorang berdasarkan kehendak mereka sendiri tanpa dasar hukum yang jelas. 
asas legalitas memastikan bahwa hanya perbuatan yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana dalam undang-undang yang dapat dijatuhi hukuman. dengan demikian, asas legalitas sejalan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum.
namun demikian, penerapan asas legalitas secara kaku dapat menimbulkan persoalan keadilan. dalam beberapa kasus, perbuatan yang secara moral tercela dan merugikan masyarakat tidak dapat dihukum karena belum ada pengaturannya dalam undang-undang. 
hakim yang terikat pada asas legalitas harus melepaskan pelaku dari tuntutan hukum meskipun secara keadilan substantif perbuatan tersebut seharusnya dihukum. 
di sinilah muncul ketegangan antara kepastian hukum yang ditawarkan oleh positivisme hukum dengan keadilan substantif yang dikehendaki oleh masyarakat.
dampak dari penerapan positivisme hukum terhadap keadilan dapat dilihat dalam dikotomi antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. keadilan prosedural menekankan pada pemenuhan prosedur dan formalitas hukum. 
selama prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang telah diikuti dengan benar, maka keadilan dianggap telah terpenuhi. sementara keadilan substantif melihat pada hasil akhir dari putusan, apakah putusan tersebut memberikan rasa keadilan atau tidak tanpa hanya terpaku pada formalitas prosedur.  
dalam praktik peradilan di indonesia, keadilan prosedural lebih dominan dibandingkan keadilan substantif. hakim lebih merasa aman untuk memutus berdasarkan bunyi pasal-pasal undang-undang ketimbang melakukan interpretasi kreatif yang berisiko dianggap melampaui kewenangannya.
kritik terhadap positivisme hukum datang dari berbagai aliran pemikiran hukum alternatif, salah satunya adalah filsafat hukum progresif yang digagas oleh satjipto rahardjo. hukum progresif menawarkan paradigma baru yang menempatkan manusia sebagai subjek sentral dalam penegakan hukum, bukan hukum itu sendiri. 
satjipto rahardjo menyatakan bahwa "hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum."  pernyataan ini merupakan kritik mendasar terhadap positivisme hukum yang cenderung menjadikan manusia sebagai objek yang harus tunduk pada sistem norma tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif.
hukum progresif menolak pandangan bahwa hukum adalah sistem tertutup yang harus bebas dari pengaruh moral dan nilai-nilai sosial. 
sebaliknya, hukum progresif memandang hukum sebagai institusi yang terus berkembang dan harus responsif terhadap perubahan sosial. 
hakim dalam perspektif hukum progresif bukan sekadar "corong undang-undang" melainkan aktor yang memiliki kewenangan untuk melakukan terobosan hukum demi mewujudkan keadilan.  
hakim progresif berani keluar dari pakem legalistik-formalistik untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, bahkan bila hal itu berarti harus melakukan interpretasi yang berbeda dari bunyi tekstual undang-undang.
untuk melihat secara konkret bagaimana pengaruh positivisme hukum dalam praktik peradilan, dapat dikaji beberapa putusan pengadilan negeri yang menunjukkan kecenderungan legalistik. 
salah satu contoh adalah putusan-putusan dalam kasus pidana ringan di mana hakim menerapkan ketentuan undang-undang secara kaku tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan. 
dalam kasus pencurian sandal jepit atau pencurian kakao dalam jumlah kecil, hakim tetap menjatuhkan hukuman pidana penjara karena perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal pencurian kuhp.
padahal bila dilihat dari aspek keadilan substantif, perbuatan tersebut tidak pantas dijatuhi hukuman penjara mengingat nilai barang yang dicuri sangat kecil dan pelaku seringkali melakukannya karena desakan ekonomi.
kasus nenek minah yang mencuri tiga buah kakao di banyumas pada tahun 2009 menjadi contoh klasik dari penerapan hukum yang legalistik-formalistik. 
nenek minah dijatuhi hukuman pidana penjara karena perbuatannya dianggap memenuhi unsur-unsur pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 kuhp yang berbunyi "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."  
putusan ini menuai kritik luas dari masyarakat karena dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan. namun dari perspektif positivisme hukum, putusan tersebut dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan bunyi undang-undang.
contoh lain adalah dalam kasus perdata di mana hakim menolak gugatan karena alasan formil seperti error in persona atau gugatan tidak jelas tanpa memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya. 
padahal pasal 127 hir memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan petunjuk kepada para pihak agar memperbaiki hal-hal yang kurang jelas dalam gugatan atau jawaban.  namun dalam praktiknya, banyak hakim yang tidak menggunakan kewenangan ini dan langsung menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan alasan cacat formil. 
pendekatan ini lebih mengutamakan formalitas prosedur ketimbang upaya untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak.
di sisi lain, terdapat juga putusan-putusan hakim yang menunjukkan keberanian untuk keluar dari pakem legalistik-formalistik. putusan mahkamah agung nomor 1/puu-xi/2013 tentang pengujian pasal 244 kuhap yang membolehkan hakim untuk melakukan praperadilan terhadap penetapan tersangka merupakan contoh dari putusan yang progresif. 
meskipun kuhap tidak secara eksplisit mengatur tentang praperadilan penetapan tersangka, mahkamah konstitusi melalui putusan ini memperluas objek praperadilan dengan menggali nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. 
putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak harus terikat secara kaku pada bunyi pasal undang-undang, melainkan dapat melakukan interpretasi ekstensif untuk mewujudkan keadilan.
relevansi positivisme hukum hans kelsen terhadap budaya hukum hakim di pengadilan negeri indonesia dengan demikian bersifat ambivalen. 
di satu sisi, positivisme hukum memberikan kontribusi positif dalam menjamin kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa. 
sistem norma yang hierarkis dan tertulis memudahkan hakim untuk menerapkan hukum secara konsisten dan dapat diprediksi. di sisi lain, penerapan positivisme hukum secara kaku dapat mengakibatkan putusan-putusan yang secara formal benar namun secara substantif tidak adil. 
hakim yang terlalu terpaku pada bunyi pasal undang-undang berisiko kehilangan kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
dalam konteks indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pancasila, penerapan positivisme hukum perlu dikoreksi dengan memasukkan nilai-nilai pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
pancasila sebagai grundnorm memberikan legitimasi filosofis bagi seluruh sistem hukum indonesia. nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial harus menjadi roh yang menghidupi setiap putusan hakim.
dengan demikian, hakim tidak hanya menerapkan hukum secara legalistik-formalistik, melainkan juga mempertimbangkan apakah putusannya sesuai dengan nilai-nilai pancasila.
integrasi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tiga tujuan hukum menjadi penting dalam konteks ini. gustav radbruch, seorang filsuf hukum jerman, merumuskan bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum (rechtssicherheit), dan kemanfaatan (zweckmaessigkeit).
ketiga tujuan ini kadang-kadang berada dalam ketegangan satu sama lain. kepastian hukum menghendaki penerapan hukum yang konsisten tanpa pandang bulu, sementara keadilan kadang-kadang menghendaki penerapan hukum yang berbeda untuk kasus-kasus yang berbeda.
hakim harus mampu menyeimbangkan ketiga tujuan hukum ini dalam setiap putusannya.
positivisme hukum kelsen memberikan penekanan yang sangat kuat pada kepastian hukum, namun cenderung mengabaikan dua tujuan hukum lainnya yaitu keadilan dan kemanfaatan. 
dalam perkembangan pemikiran radbruch sendiri, terutama setelah mengalami trauma dari rezim nazi yang menggunakan hukum positif untuk melakukan kejahatan kemanusiaan, ia merevisi pemikirannya dengan merumuskan apa yang kemudian dikenal sebagai radbruch formula.
menurut formula ini, bila terjadi pertentangan yang tak terdamaikan antara hukum positif dengan keadilan, dan hukum positif tersebut sedemikian tidak adilnya sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang paling fundamental, maka hukum positif tersebut harus dikesampingkan demi keadilan.  
formula radbruch ini menjadi kritik mendasar terhadap positivisme hukum yang memisahkan secara tegas antara hukum dan moral.
dalam praktik peradilan di indonesia, hakim perlu mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dalam memutus perkara. hakim tidak boleh hanya mengandalkan penalaran silogisme yang mekanis, melainkan harus melakukan penalaran hukum yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti tujuan pembentukan undang-undang, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dampak sosial dari putusan, dan rasa keadilan. 
metode penemuan hukum seperti interpretasi sistematis, interpretasi teleologis, interpretasi sosiologis, dan bahkan analogi dapat digunakan oleh hakim untuk menggali makna hukum yang lebih dalam di balik bunyi tekstual undang-undang.
pembinaan budaya hukum hakim yang lebih progresif memerlukan upaya sistematis dan komprehensif. pertama, sistem pendidikan hukum di fakultas-fakultas hukum perlu direformasi untuk tidak hanya mengajarkan hafalan pasal-pasal undang-undang, melainkan juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif.
mahasiswa hukum perlu dibekali dengan pemahaman filosofis tentang hukum dan keadilan serta kemampuan untuk melakukan analisis kasus secara komprehensif. kedua, sistem rekrutmen hakim perlu menekankan tidak hanya pada kemampuan teknis-prosedural, melainkan juga pada integritas moral dan kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan. 
ketiga, sistem pengawasan dan evaluasi kinerja hakim perlu tidak hanya melihat aspek kuantitatif seperti jumlah perkara yang diselesaikan, melainkan juga aspek kualitatif seperti kualitas pertimbangan hukum dan kepuasan masyarakat pencari keadilan.
peran mahkamah agung sebagai pengadilan tertinggi juga penting dalam membentuk budaya hukum hakim yang lebih progresif. melalui yurisprudensi dan surat edaran mahkamah agung (sema), dapat diberikan pedoman kepada hakim-hakim di pengadilan-pengadilan di bawahnya tentang bagaimana menerapkan hukum secara lebih adil dan progresif. mahkamah agung juga dapat memberikan reward bagi hakim-hakim yang berani membuat putusan terobosan yang mencerminkan keadilan substantif, sekaligus memberikan sanksi bagi hakim-hakim yang putusannya terlalu legalistik dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
tansformasi budaya hukum hakim dari yang legalistik-formalistik menuju yang lebih progresif memerlukan perubahan paradigma yang mendasar. 
hakim perlu menyadari bahwa tugas mereka bukan sekadar menerapkan undang-undang secara mekanis, melainkan mewujudkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. hukum bukanlah tujuan pada dirinya sendiri, melainkan instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
dengan paradigma ini, hakim akan lebih berani untuk keluar dari pakem legalistik-formalistik ketika kepentingan keadilan menghendakinya.
kesimpulan
berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa teori positivisme hukum hans kelsen memiliki pengaruh yang kuat dalam praktik peradilan di indonesia, khususnya dalam budaya hukum hakim di pengadilan negeri. 
konsep-konsep kunci dalam pemikiran kelsen seperti grundnorm, hierarki norma, dan pemisahan hukum dari moral telah membentuk paradigma legalistik-formalistik dalam cara hakim memutus perkara. 
budaya hukum hakim di pengadilan negeri masih cenderung formalistik-legalistik, di mana hakim lebih mengandalkan interpretasi harfiah terhadap bunyi pasal-pasal undang-undang tanpa menggali nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. 
penerapan positivisme hukum dalam praktik peradilan memberikan kontribusi positif dalam menjamin kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa, namun di sisi lain dapat mengakibatkan putusan-putusan yang secara formal benar namun secara substantif tidak adil. 
relevansi positivisme hukum kelsen terhadap budaya hukum hakim bersifat ambivalen: relevan untuk menjamin kepastian hukum, namun perlu dikoreksi agar tidak mengabaikan nilai keadilan dan kemanfaatan.
diperlukan integrasi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap putusan hakim melalui pendekatan yang lebih progresif dan holistik. 
transformasi budaya hukum hakim memerlukan perubahan paradigma mendasar dari yang legalistik-formalistik menuju yang lebih progresif dengan menempatkan manusia dan keadilan substantif sebagai orientasi utama dalam penegakan hukum. 
hal ini dapat diwujudkan melalui reformasi sistem pendidikan hukum, perbaikan sistem rekrutmen dan pembinaan hakim, serta komitmen dari mahkamah agung untuk mendorong putusan-putusan yang mencerminkan keadilan substantif.
daftar pustaka
buku
asshiddiqie, jimly dan m. ali safa'at. teori hans kelsen tentang hukum. jakarta: konstitusi press, 2006.
kelsen, hans. general theory of law and state. translated by anders wedberg. cambridge: harvard university press, 1945.
kelsen, hans. teori hukum murni: dasar-dasar ilmu hukum normatif. diterjemahkan oleh raisul muttaqien. bandung: nusa media, 2011.
marzuki, peter mahmud. penelitian hukum. edisi revisi. jakarta: kencana prenada media group, 2013.
rahardjo, satjipto. membedah hukum progresif. jakarta: kompas, 2006.
rahardjo, satjipto. penegakan hukum progresif. jakarta: kompas, 2010.
radbruch, gustav. rechtsphilosophie. edited by erik wolf and hans-peter schneider. stuttgart: k.f. koehler verlag, 1973.
peraturan perundang-undangan
indonesia. undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
indonesia. kitab undang-undang hukum pidana. staatsblad 1915 nomor 732.
indonesia. het herziene indonesisch reglement (hir). staatsblad 1941 nomor 44.
indonesia. undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 157.
jurnal dan artikel ilmiah
adi, rianto. "relevansi teori hans kelsen dalam konteks sistem hukum di indonesia." jurnal hukum dan pembangunan 47, no. 2 (2017): 201-220.
arifin, ridwan. "implementasi teori hierarki norma hans kelsen dalam sistem perundang-undangan indonesia." jurnal konstitusi 15, no. 4 (2018): 742-765.
mulyadi, lilik. "asas legalitas dalam hukum pidana: dimensi dari perspektif rechtsvinding dan rechtsschepping oleh hakim dalam konteks negara hukum modern." jurnal hukum dan peradilan 6, no. 2 (2017): 181-200.
suteki. "rekonstruksi politik hukum tentang pengelolaan sumber daya air berbasis keadilan sosial." jurnal dinamika hukum 13, no. 1 (2013): 1-14.
wignjosoebroto, soetandyo. "hukum dalam masyarakat: perkembangan dan masalah, sebuah pengantar ke arah kajian sosiologi hukum." jurnal hukum dan pembangunan 44, no. 1 (2014): 1-25.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Selasa 16 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan