DPRD Kota Bengkulu Desak Pemkot Bayar Gaji 22 PTT RSTG

KORANRB.ID – Komisi I DPRD Kota Bengkulu mendesak Pemerintah Kota Bengkulu segera menyelesaikan tunggakan gaji 22 Pegawai Tidak Tetap (PTT) Rumah Sakit Tino Galo (RSTG) yang belum dibayarkan selama empat bulan. 

Dewan menilai masalah ini bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan kemanusiaan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu, Bambang Hermanto, S.Sos., M.M., menjelaskan hasil rapat dengar pendapat bersama Pemkot, BKPSDM, Bagian Hukum, Dinas Kesehatan, dan pihak RSTG menunjukkan bahwa permasalahan bermula dari kelalaian manajemen rumah sakit sebelumnya. 

Pihak manajemen dinilai tetap mempekerjakan tenaga kontrak tanpa menyesuaikan dengan aturan baru dari pemerintah pusat.

BACA JUGA:Glow Run Night 2025 di Bengkulu, RBTV Kolaborasi dengan Polresta Bengkulu

BACA JUGA:Hapkido Bengkulu Raih 6 Medali di Kejurnas Surabaya

“Anggarannya sebenarnya sudah tersedia di RSTG, hanya saja status kepegawaian 22 tenaga itu menjadi persoalan karena SK mereka sempat diterbitkan dan langsung dicabut. Akibatnya, gaji tidak bisa dicairkan,” jelas Bambang.

Menurutnya, para tenaga PTT tersebut sudah bekerja penuh membantu proses akreditasi rumah sakit dan melayani pasien, termasuk saat bulan puasa dan Lebaran. Namun hingga kini, hak mereka belum juga diterima.

“Ini soal tanggung jawab dan rasa keadilan. Mereka bekerja sesuai tugas, tapi haknya belum dibayarkan. Padahal jumlahnya tidak besar, sekitar Rp150 juta. Kalau ini dibiarkan, bisa menurunkan semangat tenaga kesehatan lainnya,” ujarnya.

Bambang meminta Pemkot Bengkulu melalui Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan telaah hukum agar gaji para tenaga PTT tersebut bisa segera dibayarkan.

BACA JUGA:Kejari Seluma Gelar Sosialisasi Anti Korupsi Pada Program Revitalisasi Sekolah

BACA JUGA:Warga Berharap Jembatan Kertapati Mudik Segera Dibangun, Sudah 6 Tahun Putus

“Jangan berlindung di balik aturan. Pemerintah harus hadir mencari jalan keluar. Kondisi lapangan harus menjadi pertimbangan, apalagi mereka membantu rumah sakit dalam masa akreditasi. Ini soal kemanusiaan,” tegasnya.

Ia menambahkan, DPRD akan terus mengawal penyelesaian persoalan ini hingga hak para tenaga PTT benar-benar dibayarkan.