Kemandirian Fiskal Disorot, PAD Belum Capai Separuh Pendapatan
PARIPURNA: Pemkot Bengkulu rapat Paripurna bersama DPRD Kota Bengkulu yang digelar Senin, 17 November 2025 berubah menjadi momentum evaluasi besar terhadap kemandirian fiskal daerah. --Ist/rb
BACA JUGA:DPRD Tolak Nama RSD Sungai Lemau, Minta Pemkab Kaji Ulang
“Belanja diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan memastikan pembangunan berjalan sesuai target,” katanya.
Beberapa sektor prioritas yang menjadi penekanan dalam APBD 2026 antara lain, perbaikan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan publik, penguatan program sosial, serta pembiayaan program strategis kota.
Tony menutup penjelasannya dengan penegasan bahwa tahun 2026 akan menjadi momentum penataan kembali fiskal daerah.
“Kita memastikan keseimbangan fiskal terjaga agar manfaat dana transfer pusat benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
BACA JUGA:Wisata Pulau Harapan Tak Sumbang PAD
Dengan struktur pendapatan yang masih timpang, pembahasan RAPBD 2026 dipastikan menjadi ruang strategis DPRD dan Pemkot untuk merumuskan langkah konkret mengurangi ketergantungan fiskal dan memperkuat kemandirian daerah.