Lapak Pedagang Pasar Minggu Cemari TPU Belakang Pondok
TUMPUKAN: Sisa lapak dagangan PKL Pasar Minggu tertumpuk dan beserakan di area TPU Kelurahan Belakang Pondok. HENDRI SAPUTRA/RB --
Sahat menyebut banyak pedagang yang berjualan bukan warga Kota Bengkulu. Hal itu terlihat dari kendaraan berpelat luar daerah dan identitas yang tak sesuai alamat pengakuan.
“Badan jalan ini milik publik. Ada hak lebih dari 400 ribu warga Kota Bengkulu yang harus kita lindungi. Tidak bisa sebagian orang mengambil alih ruang tersebut untuk berjualan,” tegasnya.
Ia memastikan pengawasan ketat akan dilakukan setiap hari.
“Tidak ada lagi rapat-rapat. Tidak ada lagi sosialisasi. Sosialisasi sudah sering dilakukan. Sekarang saatnya tindakan tegas,” ujarnya.
Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu, Sehmi Alnur, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan lokasi resmi bagi pedagang terdampak penertiban. Pedagang basah diarahkan ke Pasar Minggu, sementara pedagang kering pindah ke Pasar Tradisional Modern (PTM).
“Tempat sudah kami sediakan. Jangan terlalu lama menunda. Lebih cepat pindah, lebih baik,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pedagang yang tetap berjualan di lokasi terlarang akan berhadapan dengan penegakan hukum.
“Kalau masih tetap di situ, ya tidak apa-apa. Tapi konsekuensinya berhadapan dengan perda,” ujarnya.
Sehmi menanggapi keinginan pedagang untuk berdialog langsung dengan Wali Kota terkait perubahan perda.
“Kalau soal perubahan perda, itu prosesnya panjang. Tidak bisa serta-merta,” katanya.
Untuk mendukung relokasi, Pemkot Bengkulu memberikan fasilitas tempat gratis selama tiga bulan pertama di lokasi resmi.
Namun biaya air, listrik, dan pengelolaan sampah tetap menjadi tanggungan pedagang.
“Kami gratiskan tempat selama tiga bulan. Tapi air, listrik, dan sampah tetap harus dibayar,” tutupnya.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu, Rahmad Widodo, menilai penataan kawasan perdagangan di Pasar Minggu merupakan komitmen pemerintah memperbaiki wajah kota. Namun ia meminta agar setiap kebijakan tidak menimbulkan masalah baru bagi pedagang.
“Pedagang adalah bagian dari wajah kota. Pemerintah juga harus memberikan fasilitas dan ruang yang layak agar mereka bisa berusaha dengan baik,” ujarnya.