Layanan CT Scan RSUD Mukomuko Tertunda karena Tenaga Ahli dan Izin

KORANRB.ID – Layanan CT Scan di RSUD Mukomuko belum dapat beroperasi karena rumah sakit masih menunggu tenaga radiografer bersertifikat dan izin penggunaan dari instansi terkait. 

Dua syarat utama ini menjadi penentu sebelum alat tersebut bisa digunakan untuk pemeriksaan pasien.

Direktur RSUD Mukomuko Syafriadi Taher menegaskan CT Scan dalam kondisi baik dan tidak mengalami kerusakan. 

Kendala utama terletak pada belum tersedianya tenaga ahli serta proses perizinan yang masih diverifikasi.

BACA JUGA:RSHD Bengkulu Bidik Status Rumah Sakit Rujukan Spesialis

BACA JUGA:Mutasi Pejabat Eselon II Mukomuko Tunggu Izin BKN Terbit

“Peralatannya sudah ada dan kondisinya sangat baik. Namun pengoperasian CT Scan membutuhkan tenaga ahli yang tersertifikasi serta izin penggunaan yang sah. Dua hal ini sedang kami upayakan,” jelas Syafriadi.

Ia mengatakan manajemen rumah sakit melakukan percepatan dengan menjalin komunikasi bersama tenaga profesional di bidang radiologi CT Scan. Perekrutan langsung atau kerja sama dengan tenaga ahli luar daerah menjadi opsi untuk mempercepat layanan. Sementara itu, dokumen pendukung untuk perizinan terus dilengkapi agar izin dapat terbit sesuai standar keselamatan radiasi.

“Kami ingin memastikan alat ini benar-benar siap dari semua sisi sebelum digunakan. Ini menyangkut keselamatan pasien, sehingga tidak boleh sembarangan,” tambahnya.

BACA JUGA:Realisasikan Kawasan Industri Pulau Baai, Pemprov Bengkulu Segera Review RTRW

BACA JUGA:SMAN 3 Bengkulu Selatan Gelar Aneka Lomba Bulan Bahasa dan Hari Pahlawan

Syafriadi menyampaikan kondisi fisik CT Scan tetap dijaga melalui pengecekan rutin. Jika layanan CT Scan beroperasi, RSUD Mukomuko dapat mengurangi rujukan pasien ke rumah sakit di luar daerah dan mempercepat proses diagnosis penyakit.

Ia juga membenarkan persoalan ketersediaan obat, walau stok obat kini berada di batas minimal dan tidak sekritis sebelumnya. 

Selain pembelian rutin, RSUD Mukomuko bekerja sama dengan beberapa apotek yang menyediakan obat terlebih dahulu sebelum pembayaran dilakukan melalui klaim BPJS.