Gelar Halal Bihalal, Gubernur Minta Laporan Kehadiran dari OPD

Reporter: Bela Wilianti |

Editor: Fazlul Rahman |

Selasa , 16 Apr 2024 - 15:00

Gelar Halal Bihalal, Gubernur Minta Laporan Kehadiran dari OPD. (Foto: Bella Wilianti/koranrb.id)--

gelar halal bihalal, gubernur minta laporan kehadiran dari opd                            bengkulu, koranrb.id - gubernur bengkulu, prof. dr. h. rohidin mersyah, mma., meminta agar seluruh organisasi perangkat daerah (opd) di pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu untuk melaksanakan apel perdana usai pelaksanakan libur lebaran 1445 hijriah, selasa, 16 april 2024.
di momen apel tersebut, ia juga meminta agar dilakukan pengecekan terhadap kehadiran para aparatur sipil negara (asn) di opd masing-masing.
"di momen pertama masuk kerja ini, saya sudah meminta untuk melaksanakan apel di opd masing-masing. sekaligus mengecek kehadiran setelahnya dilaporkan ke saya," tegas rohidin usai pelaksanaan halal bihalal yang dilaksanakan di halaman apel kantor gubernur bengkulu, selasa, 16 april 2024.
meskipun sudah dibuat surat edarah (se) nomor: 800/98/b.5/2024 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara (asn) setelah libur nasional dan cuti bersama hari raya idul fitri 2445 hijriah, ia berharap kehadiran pegawai di opd tetap mencapai 50 persen. 
baca juga:maju pilwakot 2024, paman li belum putuskan maju independen atau jalur parpol 
sebagaimana di se tersebut, pemprov bengkulu masih memberikan dispensasi libur pada tanggal 16 - 17 april 2024 mendatang untuk menjalankan work from home (wfh) atau bekerja di rumah.
"ini bertujuan agar di masa arus balik ini, tidak terjadi kemacetan," kata rohidin.
di momen pertama masuk bekerja ini pula, pihaknya sudah melaksanakan halal bihalal. 
"kita saling maaf-maafan, tidak kalah pentingnya tadi kita saling menguatkan satu sama lain bahwa hari ini kita mulai bekerja kembali," ucapnya. 
baca juga:laga hidup mati bhayangkara fc! degradasi ke liga 2 bila gagal menang 
selain itu, halal bihalal yang diselenggaraka tersebut, juga menjadi halal bihalal ditahun terakhir kepemimpinannya sebagai gubernur dan wakil gubernur.
untuk itu, ia berharap kepada pimpinan opd yang dikomendoi sekda untuk dilakukan percrpatan realisasi anggaran atau agenda di awal-awal tahun ini. 
"sehingga agenda di tahun 2024 ini bisa dilakukan semua," ucapnya.
pada kamis, 18 april 2024, ia mengatakan harus full kehadiran. ia bahkan, memperingatkan sanksi sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan.
baca juga:laga hidup mati bhayangkara fc! degradasi ke liga 2 bila gagal menang 
"tentu nanti ketika mereka tidak mematuhi ketentuan yang ada, saya minta pak sekda dan inspektorat memperingatkan sanksi sesuai tingkat kesalahan," ucapnya.
ketua komisi i dprd provinsi bengkulu dempo xler, sip. map., menekankan bagi asn yang melakukan penambahan libur tanpa alasan wajib untuk dilakukan evaluasi. 
dengan begitu, tidak ada alasan asn menambah liburan lebaran. hal itu penting dilakukan agar pelayanan pemerintah kembali normal.
menurutnya, pemprov wajib untuk memastikan semua asn di organisasi perangkat daerah (opd) mematuhi surat keputusan bersama (skb) 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2024 tersebut.
pegawai negeri sipil (pns) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) wajib masuk kembali pada hari ini, 16 april 2024.
baca juga:korban terkaman buaya berasal dari keluarga tak mampu, tinggalkan istri dan anak, rumah sering kebanjiran
"jika perlu asn tersebut dilakukan absen manual juga. itu untuk memastikan kehadiran mereka," ujar dempo.
sebagai pelayan publik, menurut dempo, asn harus menjadi contoh bagi masyarakat. sehingga pelayanan publik tidak terganggu.
namun, dempo memahami bahwa ada kondisi tertentu asn tidak dapat masuk kerja. seperti sakit, namun harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. begitupun sedang melahirkan.
"masyarakat sudah kembali beraktivitas, maka asn pun harus demikian. layanan publik harus kembali normal lagi. jika alasannya urgensi tentu saja diizinkan untuk tidak masuk kerja," demikian dempo.
mengenai hari pertama masuk kerja para asn ini, kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, gunawan suryadi, s.sos., m.ap., menegaskan bahwa pihaknya tetap akan mengecek kehadiran para pegawai melalui opd masing-masing.
baca juga:pencuri motor di kosan bengkulu ditembak! masih melawan saat ditangkap
"kami minta agar setiap opd melaporkan kehadiran para pekerjanya terkhusus bagi yang berstatus pns dan pppk," kata gunawan.
mengenai dispensasi bekerja work from home (wfh), yang dilakukan pada tanggal 16-17 april 2024, yang ditetapkan oleh menteri  pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan-rb), menurut gunawan, juga harus ditepati disituasi tertentu.
meski begitu, para asn tetap diwajibkan datang. ia menegaskan, dispensasi yang diberikan menpan-rb tersebut tidak untuk dijadikan alasan malas bekerja dihari pertama dengan alasan masih dalam perjalanan arus balik mudik.
"ya kita tetap juga ikut kebijak nasional sesuai dengan se menpan rb nomor 1 tahun 2024," tutur gunawan, minggu, 14 april 2024.
baca juga:sudah tahu belum? begini 5 cara hasilkan uang dari tiktok, simak penjelasannya
ketika ketetapan tersebut dilanggar, dikatakan gunawan tentu akan diberikan sanksi oleh pihak pemprov bengkulu. untuk itu pihaknya terus melakukan imbauan kepada asn, agar mematuhi edaran yang ada mengenai cuti bersama.
"apabila tetap dilanggar, maka sanksi akan diberlakukan," ujarnya.
sebelumnya, inspektur inspektorat provinsi bengkulu provinsi bengkulu dr. h. heru susanto, se. mm., juga sudah menjelaskan, sanksi bagi asn menambah libur lebaran.
disesuaikan  dengan peraturan pemerintah (pp) nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pns. ada hukuman ringan, sedang hingga berat.
"sanksinya mulai teguran, potong tunjangan, hingga pemberhentian jabatan maupun status pns," terang heru.
untuk tingkat hukuman disiplin ringan, dikatakan heru seperti teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. kemudian, hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja selama 6-12 bulan.
baca juga:melancarkan pencernaan, ini 9 manfaat labu siam untuk kesehatan
"hukuman disiplin berat itu, berupa penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri," tuturnya.
untuk pelanggaran jam kerja, khususnya bagi asn yang menambah libur lebaran tanpa alasan sah, menurut heru akan dibagi dari sisi waktu tidak masuk kerjanya.
seperti tidak masuk kerja kumulatif 3-10 hari kerja, sanksinya berupa teguran lisan, tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
jika tidak masuk kerja kumulatif 11-13 hari kerja, sanksinya pemotongan tunjangan 25 persen selama 6 bulan. tidak masuk kerja kumulatif 14-16 hari kerja dilakukan pemotongan tunjangan 25 persen selama 9 bulan.
kumulatif tidak masuk kerja, 17-20 hari kerja pemotongan tunjangan 25 persen selama 12 bulan.
baca juga:var bikin timnas kandas 0-2 atas qatar, cek klasemen sementara grup a piala asia u23 
namun jika tidak masuk kerja kumulatif 21-24 hari kerja, sanksinya penurunan jabatan selama 12 bulan, kumulatif 25-27 hari tidak masuk kerja pembebasan dari jabatan selama 12 bulan.
"lalu jika tidak masuk kerja kumulatif 28 hari kerja atau lebih, dilakukan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. terakhir, tidak masuk kerja 10 hari kerja berturut-turut dilakukan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri," demikian heru. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu Senin, 25 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan