Tuntut Pembatalan Perda RTRW, Aliansi PBF Gelar Aksi

Reporter: Bela Wilianti |

Editor: Ade HR |

Senin , 22 Apr 2024 - 22:55

AKSI: Kegiatan aksi Aliansi Peduli Bumi Rafflesia menggelar aksi di halaman Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (22/4).--istimewa/rb

2. Mendesak Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu untuk segera melakukan Transisi energi dari energi fossil menuju energi bersih yang adil dan berkelanjutan.

3. Menolak pengesahan PERDA No 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu tahun 2023-2043.

4. Mendesak Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu untuk merealisasikan putusan Mahkamah Konstitusi No 35 Tahun 2012 tentang hak ulayat masyarakat hukum adat dan meminta Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu untuk mendorong Pemerintah Pusat segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat.

5. Mendesak Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mendorong Pemerintah Pusat agar segera merumuskan Rancangan Undang Undang (RUU) Keadilan Iklim.

tuntut pembatalan perda rtrw, aliansi pbf gelar aksi                            bengkulu, koranrb.id - aliansi peduli bumi rafflesia (pbr) meminta pembatalan peraturan daerah (perda) rancangan tata ruang wilayah (rtrw) provinsi bengkulu tahun 2023-2024. 
hal itu disampaikan dalam aksi yang digelar di halaman gedung dprd provinsi bengkulu, senin, 22 april 2024. 
menanggapi hal ini, wakil ketua iii dprd provinsi bengkulu erna sari dewi mengatakan, perda rtrw provinsi bengkulu tahun 2023-2042 yang telah disahkan itu, tujuannya untuk menjaga lingkungan. 
bukan untuk mempermudah investasi merusak sumber daya alam di provinsi bengkulu.
baca juga:sidak hari pertama sekolah di mukomuko, ini persentase kehadiran guru
"dalam pasal per-pasal yang ada di perda rtrw itu, sangat jelas isinya untuk menjaga lingkungan," jelas erna, senin 22 april 2024. 
perda rtrw itu, akan memberikan kepastian setiap pihak dalam mengelola sumber daya alam bengkulu untuk menjaga lingkungan. 
termasuk melindungi, agar tidak terjadi bencana alam. seperti banjir dan tanah longsor. 
"tinggal lagi, pemerintah merealisasikan isi dalam perda tersebut.
baca juga: suhardhi ds ambil formulir bawagub bengkulu 2024 di kantor partai demokrat
termasuk pengawasan. sehingga aturan dalam perda tidak dilanggar," tutupnya. 
sementara itu, koordinator aksi aliansi peduli bumi rafflesia ghifar dalam pernyataan sikap di halaman gedung dprd provinsi bengkulu, mengatakan dalam raperda rtrw hanya mengakomodasi kepentingan pltu batubara teluk sepang, perkebunan, pertambangan, perikanan, dan pariwisata. 
"dengan demikian, dalam rtrw kepentingan rakyat sama sekali diabaikan," ucapnya.
ghifar kuga menyampaikan, tidak ada peran serta masyarakat dalam proses penyusunan rtrw. 
baca juga:unsur pimpinan dprd bengkulu selatan bakal dapat mobil fortuner
hal tersebut menurutnya menjadi kemunduran demokrasi dan menunjukkan ketidak terbukaan pemerintah terhadap partisipasi publik dalam mengawasi kebijakan rtrw.
"harusnya perubahan tata ruang di bengkulu juga belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko bencana," ucapnya.
padahal, bengkulu merupakan wilayah dengan tingkat risiko tinggi terhadap ancaman bencana seperti gempa bumi, tsunami, gunung api, dan banjir.
"tidak hanya itu, juga bencana tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrim dan abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan," ujarnya. 
baca juga:lebihi waktu berjualan, pkl jalan kedondong diancam tipiring
terdapat tiga bencana utama di bengkulu, berdasarkan data bencana indonesia tahun 2022. 
ghifar menjelaskan, di diantaranya banjir, tanah longsor, dan puting beliung. 
bencana yang terjadi beberapa tahun terakhir di bengkulu, termasuk terjadi di kabupaten lebong merupakan dampak dari salah urus tata kelola sumber daya alam oleh pemerintah daerah.
"contohnya banjir di kota dan kabupaten di provinsi bengkulu tahun 2019 dan banjir di kabupaten lebong, kota bengkulu, kabupaten seluma tahun 2024," ungkapnya.
baca juga:penduduk meningkat, dpt pilbup bengkulu utara bakal bertambah 3.159 pemilih
melalui aksi tersebut, pihaknya mendesak pemerintah daerah untuk meninjau kembali rtrw 2023-2042 dan melibatkan masyarakat secara bermakna dalam proses penyusunannya.
bagi ghifar pentingnya untuk mempertimbangkan aspek risiko bencana dalam tata ruang wilayah.
"rtrw harus berpihak pada rakyat dan kelestarian alam. jangan hanya menjadi alat bagi para investor untuk mengeruk keuntungan," tegasnya.
tidak hanya itu, demo itu juga menyuarakan keresahan masyarakat adat di beberapa kabupaten di bengkulu. seperti hutan adat malin deman mukomuko, hutan serawai pasar seluma, hutan adat di rejang lebong dan beberapa hutan adat lainnya.
baca juga:penduduk meningkat, dpt pilbup bengkulu utara bakal bertambah 3.159 pemilih
untuk itu, pihaknya menuntut implementasi putusan mahkamah konstitusi (mk) no.35 tahun 2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara. 
"putusan mk tersebut belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adat di bengkulu," ucapnya. 
masyarakat di sekitar hutan adat, menurutnya mengalami hambatan dalam bertani dan memanfaatkan fungsi hutan adat mereka dalam mencari sumber penghidupan di sektor pertanian.
selain itu, ghifar mengatakan, mendesak pemerintah untuk menangani krisis iklim yang melanda seluruh dunia, termasuk di indonesia. 
baca juga:tanggap darurat jalan putus giri mulya, dipasangi batang kelapa
krisis iklim disebabkan oleh perubahan iklim dan pemanasan global, yang berakibat pada peningkatan suhu bumi.
"penebalan lapisan atmosfer tersebut menyebabkan jumlah panas bumi yang terperangkap di atmosfer bumi semakin banyak, sehingga mengakibatkan peningkatan suhu bumi," tuturnya. 
 
 
 
 
tuntutan aksi
 
1. mendesak pemerintah daerah provinsi bengkulu untuk membentuk peraturan daerah (perda) tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. 
 
2. mendesak pemerintah daerah provinsi bengkulu untuk segera melakukan transisi energi dari energi fossil menuju energi bersih yang adil dan berkelanjutan. 
 
3. menolak pengesahan perda no 3 tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah (rtrw) provinsi bengkulu tahun 2023-2043. 
 
4. mendesak pemerintah daerah provinsi bengkulu untuk merealisasikan putusan mahkamah konstitusi no 35 tahun 2012 tentang hak ulayat masyarakat hukum adat dan meminta pemerintah daerah provinsi bengkulu untuk mendorong pemerintah pusat segera mengesahkan rancangan undang-undang tentang perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat. 
 
5. mendesak pemerintah provinsi bengkulu untuk mendorong pemerintah pusat agar segera merumuskan rancangan undang undang (ruu) keadilan iklim.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 23 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan