Desak RUU KIA Segera Disahkan, 10 Daerah dengan Persentase Balita Pengasuhan Tidak Layak

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Selasa , 23 Apr 2024 - 21:34

Desak RUU KIA segera disahkan, 10 daerah dengan persentase balita pengasuhan tidak layak --Abdi/RB

KORANRB.ID - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler mendesak agar Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA).

Mengingat angka pengasuhan tidak layak di Indonesia masih memprihatinkan.

10 Daerah dengan Persentase Balita yang Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak tahun 2022:

1. Nusa Tenggara Barat 7,47 persen

2. Bali 7,02 persen

3. Kalimantan Utara 6,77 persen

4. Gorontalo 5,75 persen

5. Sulawesi Tengah 4,81 persen

6. Kalimantan Tengah 4,74 persen

7. Aceh 4,54 persen

desak ruu kia segera disahkan, 10 daerah dengan persentase balita pengasuhan tidak layak                             koranrb.id - ketua komisi i dprd provinsi bengkulu dempo xler mendesak agar rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak (kia).
mengingat angka pengasuhan tidak layak di indonesia masih memprihatinkan. 
10 daerah dengan persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak tahun 2022:
1. nusa tenggara barat 7,47 persen
baca juga:rebut hati pemilih milenial dan gen z, dempo dan rohidin diuntungkan
baca juga:rebutan meraih suara pan, helmi sang ketua vs dempo sang panglima 
2. bali 7,02 persen
3. kalimantan utara 6,77 persen
4. gorontalo 5,75 persen 
5. sulawesi tengah 4,81 persen
baca juga:setelah dempo di pilgub, giliran ariyono gumay pastikan maju pilwakot jalur independen
baca juga:dempo maju pilgub bengkulu jalur independen, begini respon pan 
6. kalimantan tengah 4,74 persen
7. aceh 4,54 persen
8. nusa tenggara timur 4,52 persen
9. di yogyakarta 4,51 persen
10. dki jakarta 4,43 persen
baca juga:peta pilgub bengkulu mulai menghangat, mantan aktivis dempo xler maju jalur independen
baca juga:ketua komisi i dempo minta pertamina jamin stok bbm di bengkulu 
berdasarkan data bps 2023, diketahui angka pengasuhan tidak layak di indonesia sebesar 2,98 persen. 
”kalau melihat data yang ada, meski angka ini telah menurun dari tahun sebelumnya namun angkanya masih dinilai cukup tinggi. jadi masih sangat memprihatinkan. 
ada ukuran tertentu yang digunakan dalam penilaian pengasuhan layak tidak ini.
salah satunya, yakni balita (0-4 tahun) yang dalam seminggu terakhir pernah dititipkan atau diasuh oleh anak usia di bawah 10 tahun tanpa pengawasan orang dewasa selama kurang 1 jam atau pernah ditinggalkan sendiri selama lebih dari 1 jam. 
baca juga:dempo prihatin harga beras tinggi menjelang ramadan
baca juga:apresiasi pemira unib gunakan e-voting, dempo minta terapkan di pilkada
merujuk data 2022, ternyata angka pengasuhan tidak layak di indonesia tertinggi justru berada di luar jawa.
padahal, banyak yang menduga angka ini bakal didominasi oleh daerah-daerah metropolitan yang kedua orangtuanya berkerja. 
asisten deputi pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (kemenpppa) rohika kurniadi sari mengungkapkan ada beberapa hal yang menjadi analisa penyebab dari tingginya angka tersebut di daerah.
antara lain, metode mengenai pengasuhan secara adat. 
baca juga:usulan kebutuhan casn 2024 diperpanjang waktunya, ketua komisi i dempo cek ke bkn 
baca juga:dempo: kawal surat suara berlebih, jangan ada potensi kecurangan 
kemudian, orang tua yang ternyata bekerja sebagai petani sehingga anak kerap ditinggal ke ladang atau ke sawah.
sehingga, anak itu sendirian di rumah.
”atau juga orang tua jadi pmi, ntb dan ntt itu kan juga penyumbang tertinggi pmi ya,” ujarnya usai diskusi soal ruu kia pada fase seribu hari pertama kehidupan dorong peran ayah dalam pengasuhan anak di kantor kementerian pppa, jakarta, kemarin. 
 lalu, bagaimana dengan para ibu bekerja di kota atau di wilayah jawa? diakuinya, memang ada perdebatan mengenai hal ini. karena di beberapa wilayah seperti jawa tengah, para balita ini ada yang dititipkan ke nenek atau keluarga terdekat. sehingga, itu jadi kelemahan tersendiri bagi survey yang dibuat.
”meski secara basis rumah tangga ditemukan seperti itu, tapi analisa daerahnya perlu direview dengan kondisi daerah masing-masing,” jelasnya. 
namun dia menekankan, bahwa yang jadi perhatian dari survey tersebut adalah kualitas anak bersama orang tua.
sebab, usia balita itu rentan dan tidak bisa mandiri. hal ini yang menjadikan pengasuhan layak untuk balita ini sangat penting dipenuhi. 
 ”kami melalui pendekatan kabupaten dan kota layak anak mencoba mengintervensi hal ini. ini akan terus kita kuatkan. karena beberapa perlu diingatkan kembali bahwa banyak orang tua belum teredukasi soal ini,” jelasnya. 
di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong agar rancangan undang-undang (ruu) kesejahteraan ibu dan anak (kia) pada fase seribu hari pertama kehidupan bisa segera disahkan.
asisten deputi perumusan kebijakan bidang kesetaraan gender kementerian pppa dian ekawati berharap, ruu ini bisa disahkan di masa awal sidang usai pergantian anggota dpr yang baru. 
ruu ini, kata dia, mendesak untuk bisa segera disahkan guna menekan angka fatherless pada anak dan memperbaiki pengasuhan anak indonesia.
dian menekankan, bahwa pengasuhan di 1000 hari pertama anak akan sangat mempengaruhi kualitas kesehatan hingga emosional anak nantinya.
termasuk, bisa memberikan dukungan penuh pada ibu pasca melahirkan. 
dian mengungkapkan, meski belum disahkan, pemerintah sendiri sudah mulai merancang aturan turunan untuk ruu ini.
mengingat sejatinya, draft ruu sudah disetujui oleh panja dan mayoritas fraksi di komisi 8 dpr ri sebelumnya. 
”nantinya kita siapkan dua aturan, satu perpres dan satu peraturan pemerintah,” jelasnya. 
dalam peraturan pemerintah ini, bakal dibahas mengenai detail-detail aturan soal syarat cuti ayah dan cuti ibu yang bisa diperpanjang.
kemudian, pengawasan hingga sanksi yang diberikan jika terjadi kecurangan di lapangan. kecurangan ini tak hanya untuk perusahaan yang tak memberikan atau mempersulit hak cuti tersebut, tapi juga pada oknum yang menyalahgunakan hak cuti yang diberikan. 
”kami juga berupa mengedukasi perusahaan terkait izin perpanjangan cuti ini. kita tidak menafikkan ada kontroversi, karenanya kami mengumpulkan pembuktian empiris yang menyatakan bahwa cuti ini perlu dan nantinya akan berpengaruh untuk perusahaan juga,” paparnya. 
sayangnya, untuk asn aturan dalam ruu kia ini akan sedikit berbeda karena memiliki aturan lebih rigid.
mengingat, untuk gaji saja, asn ada ketentuan soal tunjangan, kinerja, kehadiran, hingga capaian. sehingga perhitungan untuk gaji yang diterima saat cuti melahirkan akan berbeda. 
sebagai informasi, dalam ruu kia, ibu pekerja diberikan cuti melahirkan selama tiga bulan dan bisa diperpanjang selama enam bulan dengan kondisi khusus yang dibuktikan surat dokter.
saat cuti ini, ibu pekerja berhak menerima gaji penuh selama empat bulan dan 75 persen untuk bulan kelima dan keenam. (red/pkt/dprdprovinsibengkulu)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 24 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan