3 Terdakwa Dugaan Korupsi BOK Kaur Bakal Lapor 5 Terdakwa OOJ ke Polisi, Ada Apa?

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade HR |

Selasa , 23 Apr 2024 - 22:43

Sopian Siregar, SH., M.kn penasihat hukum 3 terdakwa dugaan korupsi dana BOK Kabupaten Kaur--Fiki/RB

BENGKULU, KORANRB.ID – 3 Terdakwa dugaan korupsi anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Kaur berencana melaporkan 5 terdakwa kasus Obstruction Of Justice (OOJ) dugaan Korupsi BOK Kaur ke Polda Bengkulu.

Pasalnya 3 terdakwa korupsi BOK Kaur ini merasa telah tertipu oleh 5 terdakwa OOJ tersebut.

Hal ini disampaikan tiga terdakwa BOK Kaur, Indah Fuji Astuti, Rike James Yunsen dan Darmawansya, melalui Penasehat Hukum (PH) nya, Sopian Siregar, SH., M.kn, kepada RB, Selasa 23 April 2024.

“Kemungkinan kami akan melakukan langkah hukum pidana laporan ke Polda Bengkulu atas dugaan penipuan yang dilakukan oleh 5 terdakwa OOJ yang sudah divonis hakim,” kata Sopian.

Laporan dugaan penipuan ini rencananya akan disampaikan ke Polda Bengkulu, minggu depan.

Saat ini, Sopian akan berkoordinasi ke keluarga klienya terlebih dahulu.

“Kalu klien saya mintanya minggu depan laporan ini (Dugaan Penipuan, red) dilayangkan ke Polda. Saat ini kita koordinasikan ke pihak keluarga terlebih dahulu,” tutupnya.

Sementara itu, PH terdakwa OOJ, Rahmat Nurul Safril, Ardyansyah Harahap, Bambang Surya Saputra, Ranggi Setiyadi, SH menanggapi rencana laporan yang akan dilayangkan terdakwa BOK Kaur ke Polda Bengkulu.

Dia mengatakan apa yang direncanakan para terdakwa korupsi BOK Kaur ini merupakan hal yang sah dilakukan.

“Menurut kami, kuasa Hukum tiga terdakwa OOJ, sah-sah saja. Karena setiap orang mempunyai hak hukumnya untuk membuat laporan,” kata Ranggi.

Lanjut Ranggi, apakah laporan tersebut dapat ditindak lanjuti atau tidak, kembali lagi kepada penyidik yang menangani kasus itu.

“Yang jelas kami selaku PH tiga terdakwa menghormati rencana pelaporan itu,” ujarnya.

3 terdakwa dugaan korupsi bok kaur bakal lapor 5 terdakwa ooj  ke polisi, ada apa?                            bengkulu, koranrb.id – 3 terdakwa dugaan korupsi anggaran bantuan operasional kesehatan (bok) kabupaten kaur berencana melaporkan 5 terdakwa kasus obstruction of justice (ooj) dugaan korupsi bok kaur ke polda bengkulu.
pasalnya 3 terdakwa korupsi bok kaur ini merasa telah tertipu oleh 5 terdakwa ooj tersebut.
hal ini disampaikan tiga terdakwa bok kaur, indah fuji astuti, rike james yunsen dan darmawansya, melalui penasehat hukum (ph) nya, sopian siregar, sh., m.kn, kepada rb, selasa 23 april 2024.
“kemungkinan kami akan melakukan langkah hukum pidana laporan ke polda bengkulu atas dugaan penipuan yang dilakukan oleh 5 terdakwa ooj yang sudah divonis hakim,” kata sopian. 
baca juga:polemik kades dusun baru, ini isi rekomendasi dewan seluma 
laporan dugaan penipuan ini rencananya akan disampaikan ke polda bengkulu, minggu depan.
saat ini, sopian akan berkoordinasi ke keluarga klienya terlebih dahulu. 
“kalu klien saya mintanya minggu depan laporan ini (dugaan penipuan, red) dilayangkan ke polda. saat ini kita koordinasikan ke pihak keluarga terlebih dahulu,” tutupnya. 
sementara itu, ph terdakwa ooj, rahmat nurul safril, ardyansyah harahap, bambang surya saputra, ranggi setiyadi, sh menanggapi rencana laporan yang akan dilayangkan terdakwa bok kaur ke polda bengkulu.
baca juga:pasca lebaran, pengajuan nikah meningkat drastis
dia mengatakan apa yang direncanakan para terdakwa korupsi bok kaur ini merupakan hal yang sah dilakukan. 
“menurut kami, kuasa hukum tiga terdakwa ooj, sah-sah saja. karena setiap orang mempunyai hak hukumnya untuk membuat laporan,” kata ranggi. 
lanjut ranggi, apakah laporan tersebut dapat ditindak lanjuti atau tidak, kembali lagi kepada penyidik yang menangani kasus itu. 
“yang jelas kami selaku ph tiga terdakwa menghormati rencana pelaporan itu,” ujarnya. 
baca juga:sempat viral! lubang jalan penghubung 4 desa mulai diperbaiki
namun harus ada catatan yang harus dipertimbangkan untuk calon pelapor, pertama perkara yang dihadapi terdakwa ooj sudah terbukti melanggar pasal 21 undang-undang tindak pidana korupsi, dan sudah diputus oleh pengadilan negeri tipikor bengkulu, senin 22 april 2024. 
“artinya dari awal di pembuktian kami sudah mengarahkan bahwa ini bukan pasal 21 tapi ke penipuan.
tetapi kita lihat sendiri, sampai dengan putusan, faktanya klien kami terbukti melanggar pasal 21,” tutupnya. 
untuk diketahui, dalam amar putusan majelis hakim, yang diketuai fauzi isra, sh, mh empat terdakwa perkara korupsi dana bantuan operasional kesehatan (bok) di kabupaten kaur divonis dengan hukuman 1 tahun pidana penjara. 
baca juga:ratusan pelajar kaur daftar seleksi anggota polri
selain itu, majelis hakim juga menjatuhi denda rp50 juta subsidair 2 bulan pidana penjara terhadap terdakwa darmawansyah mantan kepala dinas kesehatan kabupaten kaur, serta pidana tambahan berupa uang penganti rp305 juta.
kemudian, terdakwa gusdiarjo mantan sekrestaris dinas kesehatan kabupaten kaur dikenakan benda rp50 juta subsidair 2 bulan serta pidana tambahan berupa uang penganti rp40 juta. 
mantan kepala puskesmas di kaur yakni rike james yunsen dikenakan denda rp50 juta subsidair 2 bulan serta pidana tambahan berupa uang penganti rp39 juta.
selanjutnya terdakwa indah fuji astuti juga dikenakan denda rp50 juta subsidair 2 bulan, serta pidana tambahan berupa uang penganti rp21 juta. 
baca juga:7 tokoh daftar cagub bengkulu: dari ketua partai, pengusaha hingga mantan kepala daerah
uang pengganti yang dibebankan kepada para terdakwa dalam perkara ini sudah dibayarkan oleh uang yang dititipkan 14 kepala puskesmas kaur kepada jaksa penuntut umum (jpu) kejari kaur. 
“memerintahkan penuntut umum untuk menyerahkan uang yang sudah dititipkan kepala puskesmas kaur kepada kas negara,” sebut majelis hakim.
majelis hakim, menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal subsidair dakwaan jpu kejari kaur.
yakni pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
baca juga:kukuhkan gugus tugas daerah bisnis dan ham, gubernur bengkulu sampaikan ini 
di hari yang sama, pengadilan negeri tipikor juga memutuskan perkara ooj atau perintangan penyidikan dana bok kaur. 
vonis lima terdakwa termuat dalam amar putusan majelis hakim, diketuai majelis hakim, agus hamzah,  sh., mh.
amar putusan ini dibacakan di pengadilan negeri tipikor bengkulu,  senin 22 april 2024.
dalam amar putusan majelis, terdakwa upa labuhari divonis 3 tahun pidana penjara dan dijatuhi denda rp150 juta subsidair 3 bulan. 
baca juga:pelaku penadah motor curian juga terlibat kasus asusila terhadap anak
untuk empat terdakwa,  meliputi rianti faulina, rahmat nurul safril,  ardiansyah harahap dan bambang surya saputra, divonis 4 tahun pidana penjara, denda rp200 juta subsidair 6 bulan pidana penjara.
“para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 21 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999,” ujar majelis hakim.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 24 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan