Tidak Registrasi, Ormas Dianggap Tidak Lagi Aktif

TUBEI, KORANRB.ID - Seluruh Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diminta meregistrasi ulang kepengurusannya. 

Tujuannya agar di tahun anggaran 2024, ormas dan LSM yang terdaftar bisa mendapatkan bantuan hibah dan pembinaan. 

''Kalau tidak registrasi ulang, kami anggap ormas atau LSM itu tidak aktif,'' kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lebong, M Ikhram.

BACA JUGA:Keputusan Rapat Dewan Gubernur, BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6,25 Persen

Selain itu, pentingnya registrasi ulang Ormas ke Kesbangpol sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat. 

Termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas. 

''Setiap LSM dan Ormas harus memasang papan nama dan lambang organisasi di sekretariatnya,'' terang Ikhram.

Tujuannya semata agar keberadaan Ormas dan LSM itu diketahui secara jelas oleh masyarakat karena belakangan ini semakin banyak Ormas yang abal-abal.

BACA JUGA:Prapid Kasus Pungli Uji KIR Minta SP3, PH: Cacat Formil, Salah Pasal

Dimana syarat pendaftaran LSM dan Ormas harus memiliki kepengurusan, memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi dan memiliki sekretariat yang jelas. 

''Sekali mendaftar, masa berlakunya sampai lima tahun dan setiap tahunnya LSM dan Ormas tetap harus melakukan registrasi ulang ke Kesbangpol,'' ungkap Ikhram.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si mengingatkan seluruh LSM dan Ormas bekerja sesuai dengan AD dan ART masing-masing. 

Peran aktif masyarakat untuk mengawasi setiap kegiatan LSM dan Ormas juga sangat diperlukan guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum. 

''Jika masyarakat menemukan adanya indikasi LSM atau Ormas yang keluar dari AD ART, sampaikan ke Kesbangpol,'' tukas Mustarani.