Revisi UU Pemilu Digarap Lebih Awal, Bahas Pengaturan Cuti Kampanye Pejabat Merangkap Peserta Pemilu

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Kamis , 25 Apr 2024 - 21:35

Revisi UU Pemilu Digarap Lebih Awal--Abdi/RB

KORANRB.ID – Komisi II DPR akan mendorong revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar dilakukan lebih awal.

Sangat mungkin hal itu dilaksanakan pada masa awal periode DPR RI 2024–2029.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, S.IP, M.AP mendukung langkah DPR melakukan revisi UU Pemilu digarap lebih awal.

Membahas amanat MK dan catatan berbagai pihak.

Menurut Dempo ada poin-poin amanat MK Revisi UU Pemilu.

Pembahasan ulang parliamentary threshold atau ambang batas parlemen.

Lalu memperjelas penindakan dan definisi kampanye di luar jadwal.

“Serta pengaturan cuti kampanye pejabat yang merangkap peserta pemilu, pengaturan audit Sirekap oleh lembaga independen, dan Pengaturan program-program pemerintah di masa pemilu,” kata Dempo.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, revisi UU Pemilu menjadi kebutuhan.

Sebab, ada banyak persoalan. Agar cukup waktu, Doli mendorong revisi segera dilakukan.

revisi uu pemilu digarap lebih awal, bahas pengaturan cuti kampanye pejabat merangkap peserta pemilu                            koranrb.id – komisi ii dpr akan mendorong revisi uu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu agar dilakukan lebih awal.
sangat mungkin hal itu dilaksanakan pada masa awal periode dpr ri 2024–2029. 
ketua komisi i dprd provinsi bengkulu, dempo xler, s.ip, m.ap mendukung langkah dpr melakukan revisi uu pemilu digarap lebih awal.
membahas amanat mk dan catatan berbagai pihak. 
baca juga:tingkatkan pelayanan kesehatan, pemkab lebong kejar naikkan akreditasi rsud 
baca juga:300 hektare sawah siap tanam, ketersediaan pupuk jadi harapan petani 
menurut dempo ada poin-poin amanat mk revisi uu pemilu.
pembahasan ulang parliamentary threshold atau ambang batas parlemen.
lalu memperjelas penindakan dan definisi kampanye di luar jadwal. 
“serta pengaturan cuti kampanye pejabat yang merangkap peserta pemilu, pengaturan audit sirekap oleh lembaga independen, dan pengaturan program-program pemerintah di masa pemilu,” kata dempo. 
baca juga:berikut cara ketahui uang asli atau palsu, simak penjelasannya
baca juga:tersisa 2,02 persen lagi warga bengkulu utara belum e-ktp, ini rinciannya 
ketua komisi ii dpr ahmad doli kurnia mengatakan, revisi uu pemilu menjadi kebutuhan.
sebab, ada banyak persoalan. agar cukup waktu, doli mendorong revisi segera dilakukan. 
’’(supaya) jauh juga dari pelaksanaan pemilunya supaya kita betul-betul objektif dan punya cukup waktu untuk mengelaborasi,’’ ujarnya.
doli meyakini, revisi bisa segera digulirkan. pasalnya, banyak pihak yang punya kesepahaman akan hal itu.
baca juga:2 kali mediasi gagal, sidang gugatan caleg dilanjutkan pn kepahiang
baca juga:dapat mencegah jerawat! begini 8 manfaat daun pecah beling untuk kesehatan
dalam catatannya, ada banyak norma yang perlu dievaluasi.
selain dari amanat mk dalam putusan sengketa pilpres, ada juga norma parliamentary threshold atau ambang batas parlemen pada gugatan uu pemilu oleh perludem.
selain itu, lanjut doli, ada sejumlah norma lain yang bisa dievaluasi.
seperti sistem pemilu, presidential threshold, distribusi district magnitude, besaran kursi per dapil, hingga konversi suara ke kursi.
baca juga:fokus tingkatkan kualitas pendidikan, seragam gratis akan kembali dibagikan
baca juga:ambil formulir pks dan demokrat, wabup rejang lebong pastikan ikut pilkada 2024
evaluasi juga perlu menyangkut sistem pemilu.
jika mengacu pidato prabowo dan susilo bambang yudhoyono beberapa waktu lalu, ada kegelisahan soal pemilu yang melelahkan dan mahal.
termasuk evaluasi soal desain keserentakan pemilu.
’’kita kan selama ini bicara tentang keserentakan, efisiensi, dan macem-macem.
baca juga:antisipasi penggunaan narkoba di kalangan pelajar, polisi datangi sma, smk dan man di mukomuko
baca juga:tpg sma, smk, slb bengkulu triwulan i cair bulan depan, ini penjelasan dinas dikbud provinsi bengkulu 
ternyata kan enggak efisien juga gitu,’’ jelasnya.
dari sisi teknis, digitalisasi pemilu juga perlu dibahas. pengalaman kekisruhan sirekap dinilai sebagai buah tidak adanya pengaturan yang khusus.
dari sisi penegakan hukum, selain yang diingatkan mk, doli juga menilai isu politik mahar perlu menjadi atensi.
uu pemilu masih cukup terbatas dalam menindak praktik tersebut.
ketua umum pkb muhaimin iskandar juga sepakat revisi uu pemilu. mengacu pertimbangan mk, banyak persoalan yang perlu dibenahi.
’’setiap lima tahun kami pasti menyempurnakan kelemahan-kelemahan dari uu pemilu kita,’’ ujarnya, rabu 24 april 2024. 
untuk melihat persoalan secara mendalam, kata cak imin, ada baiknya penggunaan hak angket dijalankan. ’
’sebetulnya pkb masih ingin ada angket. tujuannya, membaca secara detail titik lemah dari keterpurukan demokrasi kita,’’ tuturnya. 
sebelumnya meski menolak permohonan phpu, mahkamah konstitusi (mk) mengakui adanya kekurangan dari sistem aturan kepemiluan.
oleh karenanya, mahkamah memberikan pesan untuk pemerintah dan dpr menyempurnakan norma dalam undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilu
salah satu norma yang mendapatkan penekanan untuk diatur adalah pengaturan terkait kegiatan bernuansa kampanye yang dilakukan sebelum dan setelah masa kampanye.
sebab, ketiadaan aturan itu kerap membatasi bawaslu dalam menangani pelanggaran yang terjadi di luar masa kampanye.
hakim mk suhartoyo mengatakan, ketiadaan aturan memberikan celah bagi pelanggaran pemilu terlepas dari jeratan hukum.
padahal, dalam uu pemilu ada larangan bagi pejabat, asn maupun unsur pemerintahan lainnya untuk tidak mengadakan kegiatan yang menjurus pada keberpihakan, baik sebelum, selama dan setelah kampamye.
"ke depan pemerintah dan dpr penting melakukan penyempurnaan terhadap uu pemilu, uu pemilukada maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan kampanye," ujarnya.
selain itu, mk juga menilai perlunya aturan detail bagi pejabat negara yang merangkap sebagai peserta pemilu. selama ini, kegiatan kampanye kerap dilakukan di sela-sela tugas negara terjadi akibat ketidakjelasan batasan dalam undang-undang.
akibatnya, hal itu membuka peluang penyalahgunaan fasilitas.
suhartoyo mencontohkan, menteri koordinator bidang perekonomian airlangga hartarto pernah melakukan dinas bagi-bagi bantuan sosial.
namun setelah itu, airlangga berganti kegiatan melakukan kampanye golkar di waktu dan lokasi yang berhimpitan.
ke depan, suhartoyo berharap kegiatan kampanye dan tugas dinas tidak lagi dilakukan berhimpitan.
uu pemilu harus mengatur batasan yang jelas.
"kedua kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan maupun berhimpitan, karena berpotensi adanya terjadi pelanggaran pemilu dengan menggunakan fasilitas negara," jelasnya.
selain revisi uu pemilu, mk juga mewanti-wanti berulangnya politisasi bansos di pilkada 2024.
hal itu disampaikan hakim saldi isra dalam pendaptnya di dissenting opinion.
"saya mengemban kewajiban moral untuk mengingatkan guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya pengulangan atas keadaan serupa dalam setiap kontestasi pemilu," ujarnya.
saldi memperkirakan, penggunaan anggaran negara atau daerah oleh petahana demi memenangkan salah satu peserta pemilihan yang didukungnya dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum. sehingga dapat ditiru menjadi bagian dari strategi pemilihan. (red/pkt)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 26 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan