Guru Honorer di Bengkulu Selatan Takut Daftar Seleksi PPPK, Ada Apa?

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Ade HR |

Sabtu , 27 Apr 2024 - 21:30

BERKAS : Para honorer guru calon PPPK Bengkulu Selatan sedang mengurus berkas di kantor Dikbud Kabupaten Bengkulu Selatan.--RIO/RB

Sementara itu, Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi SE MM melarang keras adanya praktek pungutan liar ataupun sejenis lainnya yang mengatasnamakan Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan.

Apalagi menyangkut masalah seleksi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK tahun 2024.

Ia menyadari harapan besar masyarakat untuk mengikuti seleksi ASN 2024 sangat tinggi.

Seperti para honorer yang selama ini mengabdi untuk sekolah dan masyarakat Bengkulu Selatan.

Berbagai upaya guru honorer tersebut telah dilakukan untuk dapat menjadi PPPK ataupun PNS.

Namun dengan adanya isu praktek pungutan liar yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat, Bupati merasa ada yang tidak beres.

Sebab dirinya sangat menentang adanya praktek tersebut.

Apalagi dugaan pelakunya adalah pejabat Bengkulu Selatan.

Untuk itu dirinya dengan tegas meminta masyarakat yang mengetahui apalagi menjadi korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada dirinya.

Ia memastikan akan menindak tegas oknum tersebut, sehingga masyarakat Bengkulu Selatan tidak terganggu dengan seleksi PPPK yang sedang berjalan.

"Kalau ada, kalau memang ada segera laporkan jangan diam.

Ini tidak boleh dibiarkan, saya pastikan tindak tegas," ujar Gusnan.

guru honorer di bengkulu selatan takut daftar seleksi pppk, ada apa?                            kota manna, koranrb.id - beberapa honorer guru di bawah naungan dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) kabupaten bengkulu selatan mulai resah dan takut mendaftar seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
ketakutan para honorer ini bukan tanpa dasar.
sebab akhir-akhir ini ada oknum-oknum yang meminta uang sebagai syarat lolos tes pppk formasi guru.
oknum tersebut menjanjikan setiap yang mendaftar untuk menyetor uang, maka akan dijamin lolos dan menjadi pppk.
baca juga:waspada! belasan kasus flu singapore ditemukan di bengkulu
menurut pengakuan salah satu honorer guru yang hampir menjadi korban, dirinya pernah ditawari oleh oknum untuk lolos sebagai pppk.
sebagai syarat, yang bersangkutan harus menyetor uang terlebih dahulu.
uang yang diminta oleh oknum tidak bertanggungjawab tersebut tidaklah sedikit.
ada yang meminta uang hingga rp50 juta.
baca juga:catat! pemkab rejang lebong gelar nobar timnas di setia negara city park
"jadi takut kalau kini, ada orang yang menawari bisa lolos pppk dan syaratnya uang rp 50 juta," ungkap salah satu narasumber yang meminta namanya tidak disebut.
tidak berhenti sebatas itu, oknum-oknum yang meminta uang sudah ramai dibahas di grup media sosial honorer, dan semakin membuat para honorer khawatir hingga takut untuk mengikuti seleksi secara terbuka.
"mereka (oknum) menawarkan jabatan kepada keluarga saya juga," tambahnya.
uang yang diminta oleh oknum tersebut wajib diberikan sebelum pendaftaran maupun pemberkasan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru dimulai. 
baca juga:emas putih dan emas kuning, ini 5 perbedaannya
karena apabila uang tersebut lambat dibayarkan, maka peserta yang bersangkutan dipastikan tidak akan masuk atau lolos dalam daftar calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru tahun 2024 ini.
"oknum itu sempat menawarkan pembayaran uang dengan cara dicicil.
misal dua kali atau tiga kali dengan sistem tunai dan tidak melalui transfer," terang honorer guru yang telah mengajar selama lima tahun ini.
diketahui oknum tersebut salah satu pejabat di pemkab bengkulu selatan.
baca juga:21.929,58 hektar hutan bengkulu hilang dalam setahun, penyebab banjir bengkulu?
sang oknum pejabat ini sempat memperlihatkan nama-nama yang sudah menyetor sejumlah uang ke pihaknya agar peserta lain (calon korban) percaya.
tak hanya itu, oknum tersebut meminta agar peserta yang berminat untuk tidak buka suara ke peserta lain supaya jalannya mulus.
"keterangan keluarga saya, sudah banyak yang menyetor uang.
bahkan ada yang namanya lulus passing grade tahun lalu," pungkasnya.
baca juga:hamil tak ketahuan, orangtua kaget anaknya mau melahirkan, lapor polres benteng, sang pacar ditangkap
dengan beredarnya isu tersebut, aparat penegak hukum bengkulu selatan meminta calon peserta pppk guru tidak percaya dan tidak memberikan uang kepada oknum-oknum yang bisa meloloskan seleksi pppk.
seperti diungkapkan kepala kejaksaan negeri bengkulu selatan nurul hidayah sh mh melalui kasi intel hendra catur putra sh mh, pihaknya sejak jauh hari telah mengingatkan soal pungutan liar (pungli).
masyarakat bengkulu selatan wajib menolak atau melaporkan apabila ada indikasi atau oknum yang meminta uang sebagai syarat lolos tes atau semacamnya.
karena menurut hendra hal tersebut merupakan perbuatan oknum.
baca juga:halal bihalal ikal fakultas pertanian unib, dihadiri ratusan alumni
"inilah yang perlu diperhatikan, jangan sampai ada masyarakat mau dibodohi, laporkan kalau memang ada kejadian," kata hendra.
hendra berharap masyarakat dapat melaporkan ke aparat penegak hukum kejaksaan ataupun kepolisian soal pungli dan sebagiannya.
"sekarang ada lembaga tim siber bengkulu selatan, sekretariatnya ada di inspektorat bengkulu selatan," sampai hendra.
ketua persatuan guru republik indonesia (pgri) kabupaten bs guswarli efendi m.pd.i ikut menanggapi isu seleksi pppk tersebut.
baca juga:puing-puing longsor perbatasan lebong – curup mulai dibersihkan 
sebagai langkah pencegahan, pgri sebut guswarli telah memberikan pengertian langsung kepada honorer guru tersebut agar tidak tertipu dengan modus oknum tersebut.
"mungkin ada yang sudah setor, tapi kami berharap calon korban lainnya jangan lagi, itu oknum," kata guswarli.
guswarli berharap, agar calon peserta seleksi pppk guru jangan sekali-kali memberikan uang pelicin kepada oknum manapun. 
ikuti saja prosesnya, karena seleksi sistem cat itu tidak bisa direkayasa.
baca juga:kapibara hewan pengerat raksasa, benarkah perenang unggul?
selain itu, guswarli juga meminta para calon peserta pppk agar tidak memberikan sinyal terhadap oknum manapun. 
peserta harus berani menolak dan tidak mudah dikendalikan.
"tapi ini tetap akan kami pantau, intinya pgri mendukung penuh proses seleksi pppk yang transparan dan bersih," demikian guswarli.
sementara itu pihak dikbud kabupaten bengkulu selatan belum dapat menanggapi isu tersebut.
baca juga:penyebab mata uang rupiah kian melemah setiap tahun, ini penyebabnya!
sementara itu, bupati bengkulu selatan gusnan mulyadi se mm melarang keras adanya praktek pungutan liar ataupun sejenis lainnya yang mengatasnamakan pemerintah daerah bengkulu selatan. 
apalagi menyangkut masalah seleksi calon aparatur sipil negara (asn) pppk tahun 2024. 
ia menyadari harapan besar masyarakat untuk mengikuti seleksi asn 2024 sangat tinggi.
 seperti para honorer yang selama ini mengabdi untuk sekolah dan masyarakat bengkulu selatan. 
baca juga:dinkes bengkulu tengah ditargetkan pad retribusi sebesar rp 100 juta
berbagai upaya guru honorer tersebut telah dilakukan untuk dapat menjadi pppk ataupun pns. 
namun dengan adanya isu praktek pungutan liar yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat, bupati merasa ada yang tidak beres. 
sebab dirinya sangat menentang adanya praktek tersebut.
apalagi dugaan pelakunya adalah pejabat bengkulu selatan. 
baca juga:pilkada seluma, billy sunardi masuk penjaringan internal pan
untuk itu dirinya dengan tegas meminta masyarakat yang mengetahui apalagi menjadi korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada dirinya. 
ia memastikan akan menindak tegas oknum tersebut, sehingga masyarakat bengkulu selatan tidak terganggu dengan seleksi pppk yang sedang berjalan.
"kalau ada, kalau memang ada segera laporkan jangan diam.
ini tidak boleh dibiarkan, saya pastikan tindak tegas," ujar gusnan.
baca juga:10 tips pilih outfit hijab saat liburan ke pantai, utamakan serba putih
kepada para pejabat bengkulu selatan, gusnan menekankan agar tidak terlibat hal-hal di luar tugas pokok dan fungsi. apalagi mencampuri urusan seleksi pppk. 
menurutnya seleksi asn pppk ataupun pns tahun 2024 ini tidak ada yang dapat meloloskan kecuali ikut tes secara aturan yang telah ditetapkan pemerintah. 
"jangan yang berani mengatasnamakan pemerintah daerah bengkulu selatan, kalau ada itu adalah oknum dan kita tindak tegas," kata gusnan. 
dan kepada masyarakat bengkulu selatan khususnya yang akan ikut seleksi pppk untuk lebih hati-hati. 
baca juga:selamat! jabatan kades resmi jadi 8 tahun, sudah disahkan presiden jokowi dan diundangkan, ini kriterianya
ia menilai calon guru itu harus pintar, tidak mudah percaya oknum apalagi sampai memberikan uang dan sebagiannya. 
"intinya jangan percaya orang yang meminta uang, itu praktek yang salah tidak benar," tambah gusnan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 28 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan