Digelontorkan Dana Rp1,3 Miliar, Program BSPS Belum Berjalan

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Ade HR |

Minggu , 28 Apr 2024 - 22:42

MENUNGGU: Pemkab Lebong belum juga menggulirkan BSPS tahun 2024. --DOK/RB

Data itu sesuai data statistik penduduk yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023.

Belajar dari pengalaman selama ini, untuk program PB dana yang diberikan Rp 54 juta per unit, sedangkan untuk program bedah RTLH Rp 24 juta per unit.

Tetapi masalah kepastian angka per unitnya sangat tergantung dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui pembahasan TAPD bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Sekadar mengingatkan, tahun 2022 pemerintah pusat sempat menggelontorkan BSPS senilai Rp5 miliar untuk Kabupaten Lebong.

Namun batal salur karena Pemkab Lebong dinilai tidak siap melaksanakannya.

Dimana Pemkab Lebong tidak menyiapkan dana sharingnya.

Padahal sesuai aturan mainnya, pengusulan program BSPS ke pusat harus dibarengi kesiapan daerah menganggarkan dana pendampingnya.

Bisa jadi karena itulah pusat tidak lagi mengalokasikan BSPS untuk Kabupaten Lebong.

Soalnya sejak tahun 2022, sampai tahun 2024 ini tidak ada BSPS dari Ditjen Perumahan, Kementerian PUPR untuk Kabupaten Lebong.

digelontorkan dana rp1,3 miliar, program bsps belum berjalan                             tubei, koranrb.id - sampai hari ini, senin, 29 april 2024, program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) di kabupaten lebong belum juga berjalan.
bahkan belum diketahui pasti berapa jumlah kelompok penerima manfaat (kpm) yang akan menerima program bsps sepanjang tahun 2024. 
padahal dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2024, pemerintah kabupaten (pemkab) lebong telah mengalokasikan dana sebesar rp1,3 miliar untuk mengakomodir program bsps.
‘’kami masih membahas program bsps ini di tingkat internal,’’ ujar kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman (disperkim) kabupaten lebong, evan gustanto, se melalui kabid kawasan permukiman, guntur saputra, s.sos.
baca juga:ayo rebut rp10 juta, lomba sayembara maskot dan tagline pilkada kepahiang 2024 
artinya dengan anggaran yang ada, disperkim belum bisa memutuskan berapa kuota penerima program bsps, yakni warga kurang mampu yang belum memiliki rumah layak huni.
termasuk jenis bangunannya, apakah bsps itu akan direalisasikan untuk pembangunan baru (pb) atau sebatas peningkatan kualitas (pk) dari rumah tidak layak huni (rtlh), belum diputuskan.
‘’setelah diputuskan kuota dan jenis program bsps yang akan digulirkan, barulah kami terima usulan atau pengajuan calon penerima bsps dari kelurahan dan desa,’’ terang guntur.
diakuinya, tahun 2024 pemkab lebong tidak mendapatkan kuota bsps dari direktorat jenderal (ditjen) perumahan, kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr).
baca juga:pembangunan gedung pengadilan agama mukomuko habiskan rp20 miliar, pokja ukpbj diperiksa jaksa
sama halnya dengan tahun 2023 dan 2022 yang mana tidak ada satupun pengajuan pb maupun pk yang disampaikan pemkab lebong yang diterima oleh pusat. 
terpisah, bupati lebong, kopli ansori meminta disperkim benar-benar mendata sasaran program bsps agar implementasinya lebih terukur.
''targetnya harus jelas kita-kira apa yang hendak dikejar, misalnya untuk mengurangi angka kemiskinan,’’ kata kopli.
artinya salah satu tolak ukur miskin berdasarkan analisa disperkim adalah masyarakat yang tidak punya rumah. 
baca juga:5 panwascam pemilu 2024 tak ikut existing panwascam pilkada 2024
namun harus dibuat batasannya karena tidak serta merta masyarakat yang tidak punya rumah bisa dijadikan sebagai target penerima program bsps.
''batasan itu misalnya bagi pasangan suami istri yang sudah berumah tangga minimal 10 tahun dan belum punya rumah, jadi yang di bawah itu belum masuk target prioritas,'' terang kopli.
dengan tolak ukur itu, disperkim akan memiliki data yang akurat sehingga tidak bingung ketika menetapkan berapa target sasaran penerima bsps. 
jadi tolak ukurnya bukan berdasarkan berapa banyak usulan atau proposal yang masuk, seperti yang selama ini telah berjalan. 
baca juga:keluarga korban laka maut di seluma terima santunan, segini jumlahnya
‘’jika data yang disampaikan valid disertai target yang jelas, diharap tidak ada lagi penolakan dari pemerintah pusat atas usulan bsps dari daerah,’’ tukas kopli.
tidak dipungkirinya, sulit bagi pemkab lebong memberantas kemiskinan jika hanya mengandalkan biaya dari apbd. 
artinya peran organisasi perangkat daerah (opd) dalam memberantas kemiskinan yang salah satunya melalui program bsps, tetap harus dibantu dana pusat. 
diketahui, nilai yang digelontorkan pemkab lebong untuk menunjang program bsps itu kurang sedikit dari nilai yang diajukan disperkim.
baca juga:pohon tumbang di liku 9 masih mengancam 
dalam perumusan rencana kerja anggaran (rka) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (rapbd) kabupaten lebong tahun 2024, disperkim mengusulkan anggaran bsps senilai rp1,5 miliar. 
artinya hanya dipangkas rp200 juta oleh tim anggaran pemerintah daerah (tapd) kabupaten lebong.
sementara saat pengajuan, disperkim mengklaim kebutuhan anggaran itu sudah disesuaikan dengan penghitugan jumlah warga yang belum punya rumah serta jumlah rtlh yang butuh perbaikan. 
diketahui, angka kemiskinan yang masuk kategori ekstrem di kabupaten lebong mencapai 300 kepala keluarga (kk) dengan sebaran 1.200 jiwa. 
baca juga:polemik pemberhentian kades dusun baru, menanti sp 3 pemberhentian sementara
data itu sesuai data statistik penduduk yang dikeluarkan badan pusat statistik (bps) tahun 2023. 
belajar dari pengalaman selama ini, untuk program pb dana yang diberikan rp 54 juta per unit, sedangkan untuk program bedah rtlh rp 24 juta per unit. 
tetapi masalah kepastian angka per unitnya sangat tergantung dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) melalui pembahasan tapd bersama badan anggaran (banggar) dprd. 
sekadar mengingatkan, tahun 2022 pemerintah pusat sempat menggelontorkan bsps senilai rp5 miliar untuk kabupaten lebong. 
baca juga:kasus melonjak, pemda bengkulu utara libatkan tni dan polri tangani soal demam berdarah dengue 
namun batal salur karena pemkab lebong dinilai tidak siap melaksanakannya.
dimana pemkab lebong tidak menyiapkan dana sharingnya. 
padahal sesuai aturan mainnya, pengusulan program bsps ke pusat harus dibarengi kesiapan daerah menganggarkan dana pendampingnya.
bisa jadi karena itulah pusat tidak lagi mengalokasikan bsps untuk kabupaten lebong. 
soalnya sejak tahun 2022, sampai tahun 2024 ini tidak ada bsps dari ditjen perumahan, kementerian pupr untuk kabupaten lebong.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 29 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan