Polemik Pemberhentian Kades Dusun Baru, Menanti SP 3 Pemberhentian Sementara

Reporter: Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 28 Apr 2024 - 22:31

HEARING: PH dari Pemkab Seluma saat menunjukkan bukti bukti saat hearing di DPRD Seluma terkait polemik Kades Dusun Baru. ZULKARNAIN/RB--

KORANRB.ID - Polemik status Kepala Desa (Kades) Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, Ibran yang diduga melakukan perselingkuhan masih membuat kondisi desa tidak kondusif.

Saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma memberi sinyal bahwa Kades Ibran bisa saja diberhentikan sementara dalam waktu dekat.

Namun terlebih dahulu tim hukum akan mengolah data serta rekomendasi yang baru saja masuk dari DPRD Seluma sebagai bahan pertimbangan.

Hal ini diungkapkan Penasehat Hukum Pemerintah Kabupate (Pemkab) Seluma, Hartanto.

Salah satu hal yang membuat jabatan Kades Ibran dapat dicopot apabila meninggal dunia, kemudian mengundurkan diri dan melakukan pelanggaran.

“Dasar pemberhentian itu diantaranya melanggar kewajiban dan melanggar larangan. Apabila terbukti Kades melakukan hal tersebut maka ada sanksi yang harus dilakukan,” ujar Hartanto.

Untuk diketahui, Pemkab Seluma sudah memberikan Surat Peringatan (SP) 1 bahkan SP 2 kepada Kades Ibran melalui Camat Ilir Talo.

Maka dari itu tidak menutup kemungkinan SP 3 atau pemberhentian sementara selangkah lagi akan dilakukan.

Namun Hartanto mengatakan bahwa dalam mengambil keputusan, Pemkab Seluma akan menggunakan asas kecermatan dan asas fakta yang ada. Artinya yang sesuai dengan wewenang, prosedur dan substansi.

“Sejauh ini prosedur telah dilaksanakan dengan benar, yakni SP I dan SP II yang merupakan sanksi bagi Kades, jika nanti dari data dan faktanya dinyatakan sesuai, minimal akan kita berhentikan sementara terlebih dahulu,” papar Hartanto.

polemik pemberhentian kades dusun baru, menanti sp 3 pemberhentian sementara                            koranrb.id - polemik status kepala desa (kades) dusun baru kecamatan ilir talo kabupaten seluma, ibran yang diduga melakukan perselingkuhan masih membuat kondisi desa tidak kondusif. 
saat ini pemerintah kabupaten (pemkab) seluma memberi sinyal bahwa kades ibran bisa saja diberhentikan sementara dalam waktu dekat. 
namun terlebih dahulu tim hukum akan mengolah data serta rekomendasi yang baru saja masuk dari dprd seluma sebagai bahan pertimbangan.
hal ini diungkapkan penasehat hukum pemerintah kabupate (pemkab) seluma, hartanto. 
baca juga:63 desa di seluma belum ajukan pencairan dana desa tahap i 
baca juga:pilkada seluma, billy sunardi masuk penjaringan internal pan
salah satu hal yang membuat jabatan kades ibran dapat dicopot apabila meninggal dunia, kemudian mengundurkan diri dan melakukan pelanggaran.
“dasar pemberhentian itu diantaranya melanggar kewajiban dan melanggar larangan. apabila terbukti kades melakukan hal tersebut maka ada sanksi yang harus dilakukan,” ujar hartanto.
untuk diketahui, pemkab seluma sudah memberikan surat peringatan (sp) 1 bahkan sp 2 kepada kades ibran melalui camat ilir talo.
maka dari itu tidak menutup kemungkinan sp 3 atau pemberhentian sementara selangkah lagi akan dilakukan.
baca juga:sopir truk pelaku tabrak lari pelajar seluma berhasil diamankan, ini penjelasan kapolsek
baca juga:pelajar seluma meninggal usai tabrak truk, sopir melarikan diri
namun hartanto mengatakan bahwa dalam mengambil keputusan, pemkab seluma akan menggunakan asas kecermatan dan asas fakta yang ada. artinya yang sesuai dengan wewenang, prosedur dan substansi.
“sejauh ini prosedur telah dilaksanakan dengan benar, yakni sp i dan sp ii yang merupakan sanksi bagi kades, jika nanti dari data dan faktanya dinyatakan sesuai, minimal akan kita berhentikan sementara terlebih dahulu,” papar hartanto.
kemudian terkait rekomendasi dari dprd seluma, hartanto mewakili pemkab seluma juga mengaku akan mempertimbangkannya.
karena dprd seluma merupakan mitra dari pemkab seluma dalam menjalankan roda pemerintahan, tentunya segala rekomendasi akan dijadikan dasar dalam mengambil keputusan.
baca juga:erwin, teddy dan tenno incar perahu pdip maju pilkada seluma 2024 
baca juga:polemik kades dusun baru, ini isi rekomendasi dewan seluma 
meskipun pada akhirnya keputusan tetap merupakan hak penuh dari bupati seluma.
“semua prosedur telah kita lakukan, termasuk audit investigasi dari inspektorat. jadi data yang ada dan  rekomendasi dprd akan kita pertimbangkan sebelum keputusan diambil,” tutup hartanto.
sementara itu, dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten seluma pada selasa 23 april 2023 menuntaskaskan hearing kedua atas polemik yang melibatkan kades dusun baru kecamatan ilir talo kabupaten seluma tersebut.
piihak yang dilibatkan yakni pemkab seluma dalam hal ini asisten i dan iii setda seluma, dinas pmd seluma, inspektorat seluma dan bagian hukum setda seluma.
kemudian ada perwakilan polres seluma, perwakilan kejari seluma dan perwakilan masyarakat desa dusun baru.
usai hearing yang dipimpin oleh wakil ketua ii dprd seluma, samsul aswajar, s.sos. 
dewan lalu melakukan rapat internal bersama ahli hukum dprd seluma, lalu akhirnya mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang nantinya akan dijadikan pertimbangan bupati seluma, erwin octavian, se.
isi rekomendasi yang pertama, meminta kepada bupati seluma untuk memfasilitasi musyawarah desa yang dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menemukan titik temu antara kedua belah pihak yang berselisih.
kedua, meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut dan memproses oknum/warga yang menyegel kantor desa dengan cara restorative justice, yakni penyelesaian dengan berkeadilan dan musyawarah.
ketiga, atau yang terakhir, dprd kabupaten seluma merekomendasikan kepada bupati agar tidak memberhentikan kepala desa, akan tetapi dilakukan fungsi pembinaan terhadap kepala desa dan masyarakat yang bertikai.
karena belum ditemukan alasan-alasan pemberhentian kepala desa sebagaimana diatur dalam undang-undang desa dan peraturan pelaksanaannya.
“rekomendasi ini merupakan buah hasil dari hearing pertama dan kedua yang dprd seluma lakukan. semoga rekomendasinya dapat dipertimbangkan dengan baik oleh pemkab seluma dalam mengambil keputusan atas polemik di desa dusun baru,” ungkap samsul aswajar.
menurut samsul, adanya hearing bukan berarti dprd seluma memihak kepihak manapun. 
karena dprd seluma hanya ingin mendengarkan rentetan permasalahan ini.
dengan cara mengundang kades bersama rombongan pada hearing pertama dan mengundang pemkab seluma serta aparat penegak hukum (aph) di hearing kedua.
dengan adanya hearing ini, dprd menarik garis lurus lalu kesimpulannya dituangkan sebagai rekomendasi bagi bupati.
meskipun nantinya keputusan tersebut murni sepenuhnya kewenangan bupati seluma, baik pemberhentian ataupun tidak ada pemberhentian.
“kami hanya ingin agar pemkab seluma jangan gegabah dalam mengambil keputusan. maka dari itu kami membantu memberikan rekomendasi, sesuai dari hearing dan upaya yang telah kami lakukan,” jelas samsul.
jika dihitung sejak 4 april 2024, artinya sudah 3 minggu kantor desa disegel oleh warga tanpa bisa dibuka.
selama itu pula pemerintah desa dusun baru kecamatan ilir talo kabupaten seluma tidak bisa melakukan operasional seperti sediakala. 
atas hal tersebut, pemdes dusun baru terpaksa melakukan work fromhome (wfh) untuk melayani masyarakat.
dijelaskan sekretaris desa (sekdes) dusun baru, hardi yansah. kantor desa tersebut disegel oleh warga, murni karena efek kekesalan masyarakat atas mediasi yang dilakukan oleh pemkab seluma bersama dprd, forkopimda dan masyarakat dusun baru tidak menemukan titik terang. 
lantaran pemkab seluma mengingkari janjinya untuk memberhentikan kades dusun baru atas dugaan perselingkuhan dan membuat kondisi desa tidak tentram.
"sampai saat ini kami tidak tau kapan akan dibuka segelnya,” imbuh hardi.
selain adanya kasus dugaan selingkuh oleh kades yang sempat viral di media sosial dan berujung pada audit investigasi oleh inspektorat seluma.
kades juga dilaporkan telah memecat guru ngaji, garin masjid, hingga 2 kader pembangunan manusia (kpm) di desa dusun baru kecamatan ilir talo. 
serta kades juga telah memberikan sp ii kepada perangkat desanya, yakni sekretaris desa, kaur keuangan dan kepala dusun (kadus) i dengan alasan yang dianggap perangkat desa kurang tepat dan cenderung memaksa.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 29 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan