Pelaksanaan DAK Harus Segera, OPD Jangan Lamban

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 06 May 2024 - 22:49

RS PRATAMA: Proyek DAK Dinkes 2023 lalu yang beberapa kali mengalami keterlambatan. Firmansyah/RB--

pelaksanaan dak harus segera, opd jangan lamban                            koranrb.id – aparatur sipil negara (asn) harus perhatikan beberapa instrumen yang sudah disampaikan kepada sejumlah opd.
agar melaksanakan percepatan terhadap pelaksanaan program kerja tahun ini.
di antaranya berkaitan dengan dana alokasi khusus (dak) fisik, yang harus disegerakan pelaksanaan kegiatannya. 
opd teknis jangan jalan di tempat harus segera menggunakan kekuatan penuh untuk merealisasikan semua kegiatan yang telah direncanakan tersebut.
baca juga:minggu ini 224 sk pppk di mukomuko dibagikan
baca juga:habiskan rp500 juta, warga keluhkan jalan usaha tani, minta inspektorat segera audit dd suka pindah
“tolong untuk opd pengelola dak fisik agar segera menjalankan persiapan paket pekerjaan.
jangan sampai gara-gara terlambat melaksanakan persiapan maka berimbas pada pelaksanaan kegiatan yang berjalan lamban,” kata bupati mukomuko h. sapuan se, mm, ak, ca, cpa.
bupati menambahkan, tentunya daerah tidak menginginkan adanya kegiatan dak fisik tahun 2024 ini tidak terserap gara-gara kelalaian opd. 
karena memperjuangkan anggaran di tingkat pusat untuk membangun daerah bukan sesuatu yang mudah, butuh perjuangan serta persaingan yang tinggi.
baca juga:diduga sopir mengantuk, penyebab ambulans rsud mukomuko kecelakaan
baca juga:anggaran penanggulangan bencana bpbd mukomuko hanya rp200 juta
maka dari itu apabila mengalami kendala opd diminta segera melakukan koordinasi.
setelah itu juga berkaitan dengan usulan dak 2025 opd juga harus terus meningkatkan koordinasi, terkait pengusulan ke pemerintah pusat.
melalui masing-masing departemen untuk mendapat anggaran dak di tahun 2025.
setelah itu perlu diketahui juga untuk memperoleh alokasi dak dari pemerintah pusat, tergantung dari persiapan pemerintah daerah dalam menyampaikan usulan.
baca juga:calon jemaah haji mukomuko masuk kloter 6, embarkasi sumbar, berangkat 17 mei
baca juga:pemdes diminta untuk laksanakan program blt dd dan program ketahanan pangan sesuai regulasi 
di samping kelengkapan persyaratan, usulan daerah juga harus sesuai dengan lokasi prioritas (lokpri) rencana kerja pemerintah (rkp) yang dirancang pemerintah pusat.
“maka dari itu selain semangat disiplin bekerja, asn juga harus segera melaksanakan tugas dan kewajiban.
ingat mendapatkan dak ini bukan sesuatu yang mudah, jangan sampai kesempatan ini tidak terlaksana.
sehingga opd yang bersangkutan akan di blacklist untuk mendapatkan dak pada tahun-tahun selanjutnya,” tegasnya.
selain itu juga jangan hanya terfokus pada satu pekerjaan saja. sembari mempersiapkan pelaksaan kegiatan dak fisik tahun ini. 
opd juga harus cepat mempersiapkan persyaratan yang masih kurang untuk pengusulan dak ditahun depan.
“tidak ada alasan sibuk mempersiapakan dak fisik tahun ini maka persiapan dak tahun depan terlewatkan.
karena penilaian keberhasilan pekerjaan itu dilihat dari hasil kegiatan yang telah dilakukan,” tutupnya.
sementara kepala badan penelitian pengembangan daerah (bapelitbangda) kabupaten mukomuko, h. gianto sh, m.si mengatakan, dari hasil rapat pertemuan pembahasan percepatan realisasi yang telah dilaksanakan sebelmnya. 
di mana banyak yang menjadi catatan penting harus dilaksanakan opd pengampuh dana dak fisik. 
sebab untuk persiapan bekas administrasi sudah dimulai dari akhir tahun lalu, maka dari itu di awal tahun 2024 ini opd pengampuh seharusnya sudah siap memasuki tahapan esekusi kegiata. 
sebab seperti diketahui penggunaan anggaran dak ini memiliki batas waktu yang harus menjadi patokan.
“kami sudah rapat bersama bupati, seperti apa yang beliau sampaikan. opd yang memiliki kegiatan fisik harus segera memulai kegiatan,” katannya.
gianto menambahkan, untuk tahun ini mukomuko mendapatkan anggaran rp106 miliar untuk dak fisik. 
yang tersebar di tujuh opd, dinas kesehatan (dinkes) dan rsud mukomuko dengan anggaran rp39 miliar, dinas pertanian rp19 miliar, dinas pendidikan dan kebudayaan (dispendikbud) rp9 miliar lebih.
kemudian dinas pekerjaan umum penataan ruang (pupr) rp9 miliar lebih, dinas perikanan rp4,6 miliar dan dinas kearsipan dan perpustakaan daerah rp10 miliar.
“untuk kegiatan fisik ini intinya harus segera masuk kedalam proses tahapan pekerjaan. sebab untuk proses lelang hingga kontrak pekerjaan juga akan memakan waktu,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 7 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan