DPRD Bengkulu Utara Bahas Perda tentang Disabilitas dan Pengembangan Pesantrean

dprd bengkulu utara bahas perda tentang disabilitas dan pengembangan pesantrean koranrb.id- dari 15 peraturan daerah yang masuk dalam jadwal pembahasan rencana peraturan daerah antara dprd bengkulu utara dengan pemda bengkuku utara. ada 2 rencana perda yang menjadi sorotan lantaran bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.  kedua rencana perda tersebut adalah perda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan perlindungan hak pada disabilitas. kedua reperda ini masuk dalam rencana perda yang akan dibahas dalam waktu dekat ini antara dprd bengkulu utara dengan pemda bengkulu utara. baca juga:apbd terlambat, dprd bengkulu utara minta percepatan pembangunan infrastruktur baca juga:pansus dprd bengkulu utara berikan target ipm 2024 dalam raperda lkpj ketua dprd bengkulu utara sonti bakara, sh menerangkan jika dua rencana pembahasan perda ini sudah masuk berdasarkan pembahasan badan pembentuk perda dprd bengkulu utara dengan pemda bengkulu utara.  pemda bengkulu utara sudah siap membahas dua rencana perda tersebut. “maka kita sudah menjadwalkan untuk memulai pembahasan di tahun ini yang tentunya nanti akan kita lihat kesiapan pemda dalam rangka menyerahkan dan kelengkapan draf rencana pera yang akan dibahas,” terangnya.  raperda fasilitas pengembangan pesantren sangat penting mengingat saat ini pesantren menjadi salah satu npilihan masyarakat dalam menyambung pendidikan anak.  baca juga:masa bakti segera berakhir, dprd bengkulu utara komitmen lakukan ini baca juga:tingkatkan kesejahteraan, ini dilakukan dprd bengkulu utara perjuangkan guru non asn menjadi pppk selain itu, perantren juga makin tumbuh dan berkembang termasuk di bengkulu utara sehingga juga menjadi bagian dari pemerintah daerah.  “kita tidak boleh membiarkan pesantren-pesantren yang ada berdiri sendiri tanpa dukungan pembangunan dari pemerintah, maka kita siapkan dasar hukumnya berupa perda,” terangnya.  dengan dukungan pemerintah maka diharapkan pengembangan dan pembangunan pesantren akan semakin cepat. sehingga pesantren juga bisa terus meningkatkan kualitas dalam rangka menciptakan generasi yang unggul baik dari segi kualitas akademik maupun ahlak masyarakat.  baca juga:bahan lkpj, dprd bengkulu utara bentuk pansus bedah keberhasilan program 2023 baca juga:dprd bengkulu utara siap dukung pemerintahan bersih pertahankan wtp “beban dan peran pesantren sangat besar, maka kita harus andil dalam mendukung pengembangan dan pembangunan di pesantren-pesantren,” terangnya.  pesantren bukan hanya membentuk masyarakat menjadi generasi yang unggul dalam bidang akademik. namun pesantren juga menciptakan generai dengan ahlak mulia dan keraqwaan pada agama.  hal ini dinilianya sangat penting di tengah keterbukaan infomasi dan teknologi yang saat ini dirasakan masyarakat di indonesia.  baca juga:kpu tetapkan pdi-p raih kursi ketua, ini 30 calon terpilih dprd bengkulu utara baca juga:ini prediksi formasi pimpinan dprd bengkulu utara “sehingga selain dengan keilmuan yang bagus, masyarakat bengkulu utara juga dibekali dengan ilmu agama yang kuat sehingga tidak terjerumus dengan hal-hal yang negatif,” terangnya.  sementara itu, perda tentang hak penyandang disabilitas juga ditegaskannya harus diatur dalam perda dan akan dibahas.  sehingga setiap pelayanan pemerintah, fasilitas umum yang dibuat oleh pemerintah dan swasta di bengkulu utara harus menyediakan fasilitas yang sifatnya bagian dari hak penyandang disabilitas.  “sehingga keluarga kita penyandang disabilitas tidak merasa dikucilkan, mereka memiliki hak yang sama dengan masyuarakat pada lain yang juga harus dijamin oleh pemerintah,” kata sonti.  baca juga:ini daftar lengkap 30 caleg terpilih dprd bengkulu utara hasil pleno kpu bengkulu utara baca juga:ketua dprd bengkulu utara : percepatan pendidikan jadi tanggung jawab bersama dalam rancangan perda nantinya ia meminta pemda bengkulu utara menjabarkan hak-hak penyandang disabilitas tersebut terutama saat berada di tempat-tempat umum. sehingga mereka bukan hanya mendapatkan fasiltias dan kemudahan untuk mendapatkan pelayanan. namun juga memastikan jika masyarakat penyandang disabilitas tetap aman dan menjadi masyarakat prioritas saat beraktifitas.  “dengan kebutuhan dan pentingnya dua rancangan perda ini, maka kita memutuskan untuk melakukan pembahasan raperda tersebut tahun ini sehingga bisa menjadi dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan,” pungkas sonti. (qia/adv)  

Tag

• # raperda
• # disabilitas
• # bengkulu utara
• # dprd

Share

• 
• 
• 
• 
•