DPRD Bengkulu Utara Minta Pemda Evaluasi Dana Desa

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 21 May 2024 - 21:52

DPRD Bengkulu Utara minta Pemda evaluasi Dana Desa--shandy/rb

dprd bengkulu utara minta pemda evaluasi dana desa                            koranrb.id – saat ini pembangunan tidak hanya terpusat di pemerintah daerah melalui sumber dana apbd.
namun pembangunan juga sudah berpusat di desa melalui program dana desa.
saat ini dana desa di bengkulu utara sebesar rp 180 miliar yang bersumber dari apbn.
tak hanya itu, 215 desa di bengkulu utara juga mendapatkan alokasi dana desa (add) dari apbd sebesar rp 70 miliar sehingga total dana yang mengalir ke desa mencapai rp 250 miliar.
baca juga:dprd bengkulu utara sorot persoalan lingkungan, hingga kesejahteraan petugas kebersihan
baca juga:dprd bengkulu utara serahkan 27 rekomendasi lkpj pelaksanaan apbd 
ketua dprd bengkulu utara sonti bakara, sh menerangkan jika pemda bengkulu utara harus terus melakukan evaluasi.
tujuannya bukan untuk mencampuri urusan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
namun untuk memastikan jika program yang dilakukan melalui dana desa dan oleh pemerintah desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“pengawasan yang untuk memastikan terkait progres kemajuan desa dalam lima tahun dan selanjutnya, sehingga membutuhkan rencana pembangunan dan arah pembangunan yang jelas,” terangnya.
baca juga:dprd bengkulu utara minta percepat pembahasan raperda 
baca juga:jelang habis masa jabatan, ini lonjakan harta tiga pimpinan dprd bengkulu utara sejak awal menjabat
hal ini dinilainya sangat penting sehingga pembangunan yang dilakukan di desa benar-benar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
program yang dilakukan juga harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di masing-masing desa.
“saat ini memang pemerintah daerah melalui camat memiliki peran dalam melakukan evaluasi dari apbdes, namun hal ini harus lebih besar lagi kewenangannya,” terangnya.
namun evaluasi program dan capaian tersebut tidak boleh keluar dari musyawarah desa yang sudah dilakukan oleh desa.
baca juga:ketua dprd bengkulu utara sonti: mtq bawa dampak peningkatan keagamaan bagi masyarakat
baca juga:dprd bengkulu utara dorong penambahan kuota haji 
namun hanya memastikan program yang sudah disetujui pemerintah desa untuk masuk dalam apbdes tersebut memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan.
“dana pembangunan di desa saat ini sangat besar, tidak tepatnya arah pembangunan bisa menyebabkan dana tersebut tidak dirasakan manfaatnya secara maksimal pada masyarakat desa,” tegasnya.      
selain itu, pembangunan di desa juga harus sejalan dengan pembangunan yang ditargetkan oleh pemerintah daerah.
sama halnya kesinambungan dan keterkaitan pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan daerah.
baca juga:dprd bengkulu utara minta rekomendasi dan catatan jadi prioritas pemda
baca juga:soroti kasus kekerasan anak, dprd bengkulu utara siapkan anggaran tambahan 
sehingga pembangunan yang dilakukan di desa juga saling terkoneksi dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
“jangan sampai pembangunan yang dilakukan oleh desa justru bertentangan dengan arah pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah,” terangnya.
pemerintah desa ada dalam satu wilayah kabupaten dan kota, sehingga arah pembangunan yang dilakukan desa diharapkannya sejalan dengan arah pembangunan pemerintah kabupaten.
sehingga apa yang menjadi visi dan misi pemerintah daerah juga tertuang dalam pembangunan di desa.
baca juga:dprd bengkulu utara minta perluasan program bibit sayuran gratis untuk masyarakat
baca juga:dprd bengkulu utara bahas perda tentang disabilitas dan pengembangan pesantrean 
keterkaitan pembangunan ini bisa mendorong percepatan pembangunan di desa dengan sasaran dan target capaian yang sama dengan pemerintah.
“seperti saat ini, arah pembangunan pemerintah ada di beberapa hal, diantaranya infrastruktur, kemiskinan dan ketahanan pangan, ini juga harus terejawantahkan dalam program belanja dana desa di masing-masing desa. karena tujuan pemerintah kabupaten adalah masyarakat yang ada di desa-desa,” pungkas sonti. (qia/adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 22 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan