PPDB SMA/SMK Harus Lebih Transparan!

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 21 May 2024 - 22:03

PERHATIAN: Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi memastikan PPDB 2024/2024 tingkat SMA/SMK menjadi fokus sorotan. --Muharista Delda/RB

Termasuk Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Hanya saja ada sedikit revisi untuk memperjelas ketentuan lainnya sehingga masyarakat lebih mudah memahami dan memperkecil peluang kecurangan.

Misalnya, terkait keabsahan Kartu Keluarga (KK) asli yang harus dibuktikan dengan perpindahan orang tua sehingga tidak ada lagi kasus titip menitip seperti tahun-tahun sebelumnya.

''Termasuk daya tampung satuan pendidikan juga menjadi perhatian kami dalam menentukan zonasi,'' tukas Three.

Untuk mempertegas aturan tersebut, Dikbud Provinsi Bengkulu juga akan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

''Namun perlu dipahami, sekolah boleh menerima calon siswa di luar jalur zonasi, namun tidak lebih 30 persen dari kuota penerimaan siswa baru,'' tukas Three.

Yakni penerimaan siswa baru lewat jalur afirmasi, prestasi dan permintaan orang tua yang masing-masingnya tidak lebih dari 10 persen.

ppdb sma/smk harus lebih transparan!                            bengkulu, koranrb.id - proses penerimaan peserta didik baru (ppdb) untuk tahun ajaran 2024/2025 tingkat sma/smk di provinsi bengkulu diminta lebih transparan. 
disampaikan ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, s.ip, dengan transparansi diyakini dapat meminimalisir persoalan-persoalan yang biasanya timbul pada saat pelaksanaan ppdb.
diakuinya, proses ppdb tahun ajaran 2024/2025 untuk tingkat sma/smk di provinsi bengkulu akan menjadi perhatian serius komisi iv. 
''justru itu dari sekarang kami mengingatkan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan ppdb untuk menghindari praktik-praktik tidak etis yang merugikan para calon siswa,'' kata edwar.
baca juga: gtra berhasil redistribusi tanah seluas 34.408,43 hektare, gubernur: dukung reforma agraria
tidak dipungkirinya, peluang kecurangan sebenarnya sudah dibatasi dengan adanya mekanisme ataupun implementasi pelaksanaan proses ppdb melalui jalur zonasi. 
dengan jalur zonasi, tentunya akan memberikan kesempatan atau peluang yang besar bagi para calon siswa yang domisilinya tidak jauh dari keberadaan sebuah sekolah untuk bisa diterima dalam ppdb. 
''tetapi jika prosesnya tidak dijalankan dengan benar, peluang terjadinya kecurangan dalam ppdb tetap saja terbuka, misalnya melalui praktik eksodus atau titipan pejabat tertentu,'' terang edwar.
justru itu sejak awal pihaknya menyuarakan agar kebijakan jalur zonasi dalam ppdb dapat diimplementasikan secara transparan dan adil.
baca juga: dprd bengkulu utara minta pemda evaluasi dana desa
mengingat pada proses ppdb tahun-tahun sebelumnya, muncul berbagai polemik di beberapa sekolah yang terindikasi tidak menerapkan aturan zonasi secara benar. 
terpisah, kepala bidang (kabid) sma dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) provinsi bengkulu, three marnope, s.pd, m.tpd mengatakan, untuk proses ppdb pihaknya sudah mengingatkan seluruh sma dan smk menjalankan mekanisme zonasi secara benar.
prosesnya juga sangat ditekankan berjalan lebih transparan serta harus menjunjung asas profesional, yang artinya tidak akan menerima adanya titipan.
sesuai dengan peraturan menteri pendidikan, kebudayaan riset dan teknologi (permendikbudristek) nomor 9798/a5/hk.04.01/2023 tertanggal 7 maret 2023, perihal pelaksanaan ppdp tahun ajaran 2024.
baca juga:dprd bengkulu utara sorot persoalan lingkungan, hingga kesejahteraan petugas kebersihan
termasuk peraturan gubernur (pergub) nomor 16 tahun 2021 tentang pedoman penerimaan peserta didik baru sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.
hanya saja ada sedikit revisi untuk memperjelas ketentuan lainnya sehingga masyarakat lebih mudah memahami dan memperkecil peluang kecurangan. 
misalnya, terkait keabsahan kartu keluarga (kk) asli yang harus dibuktikan dengan perpindahan orang tua sehingga tidak ada lagi kasus titip menitip seperti tahun-tahun sebelumnya. 
''termasuk daya tampung satuan pendidikan juga menjadi perhatian kami dalam menentukan zonasi,'' tukas three.
baca juga:pemprov bengkulu gerak cepat atasi jalan longsor lebong, ketua komisi i dempo beri komentar ini 
untuk mempertegas aturan tersebut, dikbud provinsi bengkulu juga akan koordinasi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil), dinas sosial (dinsos) dan dinas komunikasi dan informatika (diskominfo).
''namun perlu dipahami, sekolah boleh menerima calon siswa di luar jalur zonasi, namun tidak lebih 30 persen dari kuota penerimaan siswa baru,'' tukas three.
yakni penerimaan siswa baru lewat jalur afirmasi, prestasi dan permintaan orang tua yang masing-masingnya tidak lebih dari 10 persen.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 22 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan