Kasus Asrama Haji P21, Lanjut ke Persidangan

kasus asrama haji p21, lanjut ke persidangan bengkulu, koranrb.id – sebentar lagi, perkara dugaan korupsi proyek revitalisasi dan pengembangan asrama haji bengkulu tahun 2020-2021, akan segera mendapatkan kepastian hukum. ini setelah jaksa penuntut umum (jpu) kejati bengkulu, menyatakan berkas perkara yang ditangani penyidik pidsus kejati bengkulu ini lengkap atau p21. dalam bekas perkara tersebut ada satu tersangka yang akan segera dilimpahkan oleh penyidik ke jpu. yakni mantan direktur cabang pt. bahana krida nusantara (bkn)  berinisial su. proyek ini memiliki pagu anggaran rp 38 miliar. “untuk tersangka su, sudah kita nyatakan lengkap. sudah kita jadwalkan untuk penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke jpu. kemungkinan senin (13/11) mendatang,” sampai kasi penkum kejati bengkulu, ristianti andriani, sh, mh melalui kasi penuntutan kejati bengkulu, rozano yudistira, sh, mh, saat dikonfirmasi rb jumat, (10/11). baca juga:hari pahlawan 2023, jaga kesatuan selain su, ada satu tersangka lagi yang juga sudah ditahan penyidik pidsus kejati bengkulu, yakni ps yang berperan sebagai makelar proyek dalam dugaan kasus ini. “untuk berkas perkara tersangka ps, kita masih menelitinya. selanjutnya akan kita tentukan sikap, apakah sudah lengkap. untuk nantinya sama-sama kita limpahkan ke pengadilan dengan berkas tersangka su,” jelas rozano. rozano menyebutkan, meski berkas perkara kedua tersangka dipisah, jpu mengupayakan agar jadwal persidangannya diserentakkan. “berkas perkaranya dipisah. untuk alur perbuatan melawan hukumnya ada hubungan sedemikian rupa antara kedua tersangka,” sebut rozano. baca juga:tpp desember terancam dibayar separo terpisah, kepala seksi penyidikan (kasidik) pidsus kejati bengkulu, danang prasetyo, sh, mh menyatakan sebelum masa penahanan kedua tersangka habis, penyerahan tersangka dan barang bukti akan dilimpahkan kepada jpu.  “masa penahanannya sebentar lagi habis, sebelum itu habis kita sudah serahkan,” kata danang. untuk selanjutnya, proses penanganan kasus proyek asrama haji tersebut akan melihat fakta-fakta dalam persidangan. “kalau di penyidikan sudah, selanjutnya akan kita lihat di persidangan seperti apa. kalau ada fakta-fakta lain di persidangan ya, pasti kita ikuti,” demikian danang. sementara itu, dari hasil penghitungan kerugian negara (kn) oleh auditor bpkp perwakilan bengkulu, kn kasus ini mencapai rp 1,28 miliar. total pengembalian kn yang dititipkan dua tersangka mantan direktur cabang pt. bahana krida nusantara (bkn)  berinisial su, dan ps serta para saksi mencapai rp 798 juta. setidaknya kn yang masih tersisa mencapai rp 482 juta lagi. pengembalian kn rp 798 juta, pertama dikembalikan sebesar rp 450 juta oleh pt. bkn pada kamis (13/7), yang kemudian disusul penetapan tersangka terhadap su.  baca juga:pantai tapak balai kemudian pada kamis (3/8), penyidik kembali menerima penitipan uang sebesar rp 75 juta dari salah satu saksi dari pt. bkn berinisial w.  kemudian kamis (10/8), salah satu pihak ketiga dalam pengerjaan proyek asrama haji berisial m menyerahkan uang sebesar rp 200 juta kepada penyidik. pasalnya rp 200 juta itu berasal dari fee pinjam perusahaan, dari pemenang lelang proyek asrama haji.  ada lagi penitipan kn dari saksi berinisial mt, ia mengembalikan uang sebesar rp 30 juta pada senin (14/8), kemudian rp 23 juta pada senin (21/8). terakhir tersangka ps, sebelum ditahan senin (16/10) ia menitipkan rp 20 juta. dari penghitungan penyidik, tersangka ps merugikan negara rp 100 juta. namun hitungan itu tak diakui ps. ia hanya mengakui menikmati sebesar rp 20 juta. untuk diketahui, tersangka su sedari awal memenangkan proyek asrama haji telah menerima uang muka. uang yang dikembalikan para saksi atas fee pinjam bendera perusahaan untuk pengerjaan proyek tersebut. para saksi yang turut mengembalikan uang itu sudah pernah diperiksa penyidik, terungkap aliran fee pinjam bendera itu dari hasil pemeriksaan. baca juga:fantastis, temuan 17 paket dinas pupr rp 847,5 juta, rincian proyek dan pelaksana baca di sini seperti diketahui, dalam penyidikan proyek revitalisasi asrama haji ini berfokus pada ketidakbenaran pada saat putus kontrak.  yang bermasalah terkait putus kontrak dalam pengerjaan oleh kontraktor pertama yakni pt. bkn. dari putus kontrak tersebut ditemukan selisih atau pada saat itu dinamakan kelebihan bayar. realisasi keuangan negara berbeda dengan realisasi fisik. sehingga terhadap adanya selisih pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu tentu timbul kerugian negara.  pasalnya jaminan uang muka dan jaminan uang pelaksanaan senilai rp 3,8 miliar yang seharusnya dikembalikan oleh jasa asuransi indonesia (jasindo) serta pt. bkn, diduga belum dikembalikan. sebelum naik penyidikan, kasus ini sudah sempat ditangani jaksa pengacara negara (jpn) bidang perdata dan tata usaha negara (datun) kejati bengkulu. hingga kemudian dilimpahkan ke bidang pidsus kejati bengkulu.  diketahui sumber dana proyek ini berasal dari surat berharga syariah negara (sbsn). waktu itu karena pandemi covid-19, tidak selesai dan putus kontrak. (jam)    

Tag

• # pelimpahan berkas dan tersangka asrama haji
• # kepastian hukum kasus asrama haji
• # lanjut ke persidangan
• # kasus asrama haji p21

Share

• 
• 
• 
• 
•