DPRD Bengkulu Utara Minta Kenaikan TPP Staf dan Eselon III, Ini Alasan Wakil Ketua I

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 26 May 2024 - 21:09

DPRD Bengkulu Utara minta kenaikan TPP staf dan eselon III, ini alasan Wakil Ketua I --shandy/rb

“Kita terus turun ke masyarakat dan mendengar keluhan-keluhan, pemerintah harus menjawab keluhan tersebut dengan kinerja yang baik,” tegasnya.

Sekadar mengetahui, Pemda Bengkulu Utara memiliki hampir 5.000 PNS dan 2.000 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Sebagian PPPK tersebut saat ini penggajiannya sudah dikembalikan ke daerah.

Setiap tahun, belanja pegawai di Bengkulu Utara juga sudah diatas 40 persen.

Keterbatasan anggaran ini yang kerap dikeluhkan menjadi kendala pembangunan, meskipun Bengkulu Utara mendapatkan suntikan program fisik terbesar dari Kementerian PUPR setiap tahunnya.

Tahun ini Bengkulu Utara akan kembali mendapatkan pembangunan jalan dalam program Inpres di wilayah Kota Arga Makmur.

Selain itu ada juga perbaikan jalan non status yang terjadi abrasi parah serta pembangunan tiga jembatan di Jalan Lintas Barat.

Ditambah lagi pembangunan mega proyek pasar Tradisional Modern dari Kementerian PUPR senilai Rp 116 miliar. (qia/adv)

dprd bengkulu utara minta kenaikan tpp staf dan eselon iii, ini alasan wakil ketua i                             dprd bengkulu utara minta kenaikan tpp staf dan eselon iii, ini alasan wakil ketua i 
arga makmur – dprd bengkulu utara meminta adanya kenaikan tambahan perbaikan penghasilan (tpp) bagi pns di bengkulu utara.
permintaan kenaikan tpp ini khusus bagi pejabat mulai dari eselon iii hingga staf pelaksana.
ini alasan  wakil ketua i dprd bengkulu utara juhaili.
juhaili menilai saat ini besaran tpp antara eselon ii dan besaran yang diterima eselon iii terlalu jauh.
baca juga:dprd bengkulu utara minta ada pembangunan prioritas wisata daerah
baca juga:dprd bengkulu utara dorong program pppk khusus satpol pp hingga pengadaan damkar baru
sehingga ia menilai butuh penyesuaian besaran tpp sehingga jarak tpp masing-masing tingkatkan menjadi proporsional. 
meskipun pembayaran tersebut disesuaikan dengan kemampuan daerah, namun ia meminta pemda bengkulu utara menghitung ulang kemampuan dana sehingga bisa ditingkatkan.
“setidaknya ada peningkatan secara bertahap sehingga tidak terlalu berbeda jauh antara eselon ii dengan pejabat dan staf dibawahnya,” terangnya. 
ia menilai jika tugas mulai dari eselon iii hingga staf juga tak kalah beratnya dengan eselon ii.
baca juga: pembahasan alot di dprd bengkulu utara harus terus dijaga 
baca juga:jaga kualitas jalan, ketua dprd bengkulu utara minta tonase truk angkutan ditertibkan 
bahkan ia  menilai pejabat di bawah hingga staf yang melaksanakan kebijakan yang diambil oleh para pimpinan sehingga seharusnya tidak ada rentang terlalu jauh. 
apalagi untuk staf pelaksana yang dinilainya terlalu kecil dan dibebani dengan pajak.
“sedangkan tugas staf pelaksana ini sangat berat, maka kami minta untuk dilakukan penyesuaian dengan  beban kerja dan tidak boleh terlalu jauh berbeda,” terangnya. 
ia juga menegaskan saat ini tuntutan pada asn sebagai pelayan di daerah semakin berat dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan target pembangunan pemerintah.
baca juga: dprd bengkulu utara minta pemda evaluasi dana desa
baca juga:dprd bengkulu utara sorot persoalan lingkungan, hingga kesejahteraan petugas kebersihan
mulai pemerintah pusat, provinsi hingga daerah, sehingga menuntut kinerja yang lebih dari seluruh asn. 
“maka sudah selayaknya ada penghargaan yang diberikan dalam bentuk peningkatan tpp tersebut,” ujarnya. 
namun jika nantinya dilakukan peningkatan besaran tpp, ia juga menuntut kinerja pns di bengkulu utara untuk ditingkatkan. 
apalagi saat ini masih banyak beban daerah yang belum tuntas sehingga menjadi target penyelesaian. 
baca juga:dprd bengkulu utara serahkan 27 rekomendasi lkpj pelaksanaan apbd 
baca juga:dprd bengkulu utara minta percepat pembahasan raperda 
“kinerja tidak boleh berhenti sampai disini, harus terus ada peningkatan karena kebutuhan masyarakat pada pembangunan pemerintah setiap tahun bertambah,” terangnya. 
ia juga memastikan dprd akan terus melakukan pengawasan pada kinerja asn di bengkulu utara. 
terutama opd-opd yang memang memiliki kerja tinggi termasuk dalam hal pelayanan langsung pada masyarakat. 
ia tidak ingin ada penurunan kinerja yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pembangunan di daerah.
baca juga:jelang habis masa jabatan, ini lonjakan harta tiga pimpinan dprd bengkulu utara sejak awal menjabat
baca juga:ketua dprd bengkulu utara sonti: mtq bawa dampak peningkatan keagamaan bagi masyarakat
“kita terus turun ke masyarakat dan mendengar keluhan-keluhan, pemerintah harus menjawab keluhan tersebut dengan kinerja yang baik,” tegasnya. 
sekadar mengetahui, pemda bengkulu utara memiliki hampir 5.000 pns dan 2.000 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 
sebagian pppk tersebut saat ini penggajiannya sudah dikembalikan ke daerah. 
setiap tahun, belanja pegawai di bengkulu utara juga sudah diatas 40 persen. 
keterbatasan anggaran ini yang kerap dikeluhkan menjadi kendala pembangunan, meskipun bengkulu utara mendapatkan suntikan program fisik terbesar dari kementerian pupr setiap tahunnya.
tahun ini bengkulu utara akan kembali mendapatkan pembangunan jalan dalam program inpres di wilayah kota arga makmur. 
selain itu ada juga perbaikan jalan non status yang terjadi abrasi parah serta pembangunan tiga jembatan di jalan lintas barat. 
ditambah lagi pembangunan mega proyek pasar tradisional modern dari kementerian pupr senilai rp 116 miliar. (qia/adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 27 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan