Temuan Belanja BOS Rp 1,9 Miliar, Disdikbud: Salah Input Data

Reporter: Zulkarnain Wijaya |

Editor: Ade HR |

Sabtu , 11 Nov 2023 - 21:36

Sigit Budiyanto, SIP, M.AP --

temuan belanja bos rp 1,9 miliar, disdikbud: salah input data                             seluma, koranrb.id – dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten seluma, membantah adanya kelebihan belanja barang dan jasa dana bantuan operasional sekolah (bos) tahun anggaran 2022 rp 1,9 miliar.
kepala disdikbud kabupaten seluma, farzian, spd melalui kabid sd, kusumar rohfiantoni sstp, mms didampingi kasi kurikulum, sigit budiyanto, sip, m.ap mengatakan, temuan lhp bpk itu sebenarnya bukanlah temuan. karena hanya kesalahan dalam penginputan anggaran. 
di dalam dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) disdikbud seluma, terinput untuk belanja barang dan jasa (barjas), namun dalam realisasinya juga terdapat belanja modal dan belanja pegawai.
baca juga:ph: 14 kapus dan pptk diduga punya peran sama
"jadi yang disebut temuan tersebut sebenarnya hanya masalah penginputan anggaran saja dan sudah diralat," ungkap sigit, pada rb kemarin (11/11).
dia juga mengatakan, anggaran itu bukan dialihkan. di dalam dpa hanya tertulis secara globalnya saja yakni belanja barang dan jasa. 
saat disdikbud melaksanakan rekonsiliasi dana bos setiap tahapnya yang merupakan realisasi dari sekolah,  maka terbaca pengalihan. 
sigit juga menyadari bahwa kesalahan input ini sudah menjadi perhatian disdikbud seluma dan menjadi lecutan agar kedepannya penginputan dana bos dan yang lainnya tidak terjadi kesalahan lagi di kemudian hari.
baca juga:pesan menpan-rb, jangan percaya orang dalam mengaku bisa luluskan casn
"jadi bukan tidak melaporkan pengalihan, namun memang itu ada kesalahan input. karena di dalam dpa hanya secara globalnya dari seluruh sekolah. namun kami tetap mengevaluasi agar kedepannya tidak terjadi kembali kesalahan serupa," tegas sigit.
dalam lhp bpk tahun anggaran 2022, pada realisasi belanja barang dan jasa bos di kabupaten seluma menjadi temuan rp 1.968.048.181 atau rp 1,96 miliar. 
temuan bpk perwakilan bengkulu tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (lhp lkpd) kabupaten seluma tahun 2022 yang diperoleh harian rakyat bengkulu. 
adapun isi lhp lkpd tersebut, realisasi pendapatan bos diketahui rp 27.515.108.803. dengan rincian bos reguler senilai rp 26.435.108.803 dan bos kinerja rp 1.080.000.000. 
sedangkan realisasi belanja bos rp 27.634.294.862. terdiri dari belanja pegawai bos rp 9.522.905.929, belanja barang dan jasa bos rp 15.528.341.901,dan belanja modal bos rp 2.583.047.032. 
baca juga:800 sapi terjangkit pmk, tahun ini dinas pertanian seluma gencarkan vaksinasi
"pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan kelebihan belanja terdapat pada belanja barang dan jasa bos senilai rp 1.968.048.181. yang mana realisasinya senilai rp 13.560.313.720 melebihi alokasi anggarannya senilai rp 15.528.341.901 atau melebihi 114,51% anggaran," bunyi lhp lkpd tersebut. 
hasil permintaan keterangan kepada kepala disdikbud selaku penanggung jawab tim bos tanggal 11 april 2023 menunjukkan bahwa kelebihan realisasi belanja tersebut disebabkan karena terdapat pergeseran anggaran dan realisasi belanja pada satuan pendidikan. 
namun tidak dilakukan perubahan anggaran belanja bos pada saat perubahan apbd oleh disdikbud. selain itu, rekonsiliasi yang dilakukan pada setiap akhir tahapan juga hanya sebatas realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan sisa saldo dana bos
baca juga:1,1 juta pelamar pppk ikuti seleksi kompetensi, nilai tes bisa dilihat di youtube cat bkn 
permintaan keterangan lebih lanjut kepada kabid akuntansi bkd tanggal 11  april 2023 menunjukkan bahwa pihak yang seharusnya melakukan verifikasi surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja (sp3b) yang diajukan bpk perwakilan provinsi bengkulu dari 161 sekolah atau satuan pendidikan untuk diterbitkan surat pengesahan pendapatan  dan belanja (sp2b) adalah bkd. 
kegiatan verifikasi sp3b bos yang dilakukan hanya meliputi realisasi pendapatan, belanja, dan saldo akhir bos dengan bukti saldo rekening koran.  selain itu, dari hasil permintaan keterangan kabid anggaran bkd tanggal 11 
april 2023 selaku anggota tapd menyatakan bahwa, pada tahun 2022 tidak ada koordinasi disdikbud terkait perubahan alokasi dana bos sehingga tidak ada perubahan pagu dana bos hingga tahun anggaran berakhir.(zul)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 12 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan