Maksimalkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Pilkada 2024

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 27 May 2024 - 22:34

PILKADA: Bawaslu Kepahiang mengharapkan peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat di Pilkada 2024-- HERU/RB

maksimalkan pengawasan partisipatif  masyarakat di pilkada 2024                            kepahiang, koranrb.id - peran pengawasan partisipatif masyarakat ikut serta mengawal jalannya pilkada 2024 sangat diharapkan. 
bukan hanya bawaslu selaku lembaga yang telah ditunjuk dalam hal pengawasan pemilu, aktifnya masyarakat mengawal akan mewujudkan jalannya pilkada 2024 sesuai harapan. 
dalam rangka ini pula, bawaslu kabupaten kepahiang menggerla rakor penguatan partisipatif dalam pemilihan tahun 2024, senin 27 mei 2024.
rakor dibuka langsung ketua bawaslu kabupaten kepahiang, mirzan pranoto hidayat, anggota bawaslun kabupaten kepahiang erwin prianto dan asuan toni.
baca juga: koni mati suri, pembinaan atlet berprestasi minim 
dalam sambutannya, mirzan menyampaikan tujuan kegiatan ini dilakaksanakan untuk meningkatkan partisipatif masyarakat dalam mengawal pemilu tahun 2024. 
"kita bersama ikut andil dalam mengawal pilkada yang akan berlangsung pada 27 november 2024 nanti," kata mirzan.
terkait penguatan pengawasan pilkada 2024 ini sendiri, bawaslu kepahiang juga tengah menjalankan seleksi untuk merekrut 117 calon pengawas pemilu kelurahan desa (pkd).
sesuai tahapan, pelaksanaan tes wawancara mulai dilaksanakan 27-28 mei 2024.
baca juga:pemuktahiran data idm di mukomuko harus tepat waktu
terdata 242 peserta mengikuti seleksi, yang nantinya akan memegang tanggung jawab pengawasan pilkada 2024 di tingkat kelurahan dan desa. 
"masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon anggota pkd ditujukan kepada bawaslu kabupaten kepahiang atau kepada panwaslu kecamatan," kata mirzan. 
terkait tugas yang menjadi kewajiban seorang pkd adalah, wajib menjalankan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan/desa. 
mulai dari pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap. 
baca juga:makin menyusut, 555 hektare sawah sudah alih fungsi
lalu,  pelaksanaan kampanye, pendistribusian logistik pemilu, pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap tps.
juga mengawasi pengumuman hasil penghitungan suara di setiap tps, pengumuman hasil penghitungan suara dari tps yang ditempelkan di sekretariat pps, pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tps sampai ke ppk.
pergerakan surat tabulasi pengitungan suara dari tingkattps dan ppk dan pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan.
seorang pkd juga wajib mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa.
mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini di wilayah kelurahan/desa.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 28 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan