Tolak Program Tapera, Buruh Lakukan Ini di Istana Negara

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 04 Jun 2024 - 22:00

Tolak program Tapera, buruh lakukan ini di Istana Negara --Tapera.go

Iqbal menilai, beleid yang diklaim dapat mendorong investasi justru bagi para buruh adalah simbol ketidakadilan yang melegalkan eksploitasi.

Sebab, dengan UU ini perjanjian kerja kontrak dan outsourcing semakin bebas.

Hingga kini UU ini hanya memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk memperlakukan buruh sebagai alat produksi semata, bukan sebagai manusia yang memiliki hak dan martabat.

“UU Cipta Kerja juga menyebabkan upah murah, pesangon rendah, mudahnya PHK, jam kerja yang fleksibel, hingga hilangnya beberapa saksi pidana,” keluh pria yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Buruh ini.

Sistem outsourcing juga dinilai tidak memberikan kepastian kerja.

Termasuk, upah yang jauh dari kata layak. Hal ini pun berakibat pada kondisi buruh yang semakin sulit.

Karenanya, para buruh akan terus menyuarakan agar pemerintah mencabut klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja.

Langkah hukum pun bakal terus diupayakan agar bisa mengelaurkan beleid tersebut.

tolak program tapera, buruh lakukan ini di istana negara                             koranrb.id - buruh menunjukkan sikap tegasnya dalam menolak program tapera.
tolak program tapera, buruh lakukan ini di istana negara 
rabu 6 juni 2024 ribuan orang buruh akan turun ke jalan untuk memprotes program yang dinilai merugikan buruh tersebut.
aksi yang akan dimulai pukul 10.00 wib, di depan istana negara itu bakal diikuti ribuan buruh dari berbagai organisasi serikat perkerja.
baca juga:tapera tidak mensejahterakan buruh, ini penjelasan pengamat 
baca juga:pemotongan 3 persen gaji pekerja tuai kontroversi, ketua mpr respon tapera 
seperti konfederasi serikat pekerja indonesia (kspi), konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia (kspsi), kpbi, serikat petani indonesia (spi), serta organisasi perempuan percaya.
“kebijakan tapera ini merugikan dan membebani pekerja,” tegas presiden kspi said iqbal, di jakarta. 
iqbal mengatakan, iuran yang dibebankan ke pekerja/buruh sangat membebani mereka lantaran selama beberapa tahun terakhir tak ada kenaikan gaji signifikan.
tak hanya itu, usai mengiur selama 10 hingga 20 tahun, buruh tetap saja tidak memiliki kepastian bisa memiliki rumah.  
baca juga: kebijakan potongan gaji untuk tapera bergejolak, dpr ambil langkah ini 
baca juga:listrik padam di bengkulu, pln minta maaf dan beri penjelasan ini 
selain itu, lanjut dia, dalam tapera, pemerintah dinilai lepas tanggung jawab dalam menyediakan rumah.
pemerintah hanya bertindak sebagai pengumpul iuran, tidak mengalokasikan dana dari apbn maupun apbd untuk program ini.
"permasalahan lain adalah dana tapera rawan dikorupsi, serta ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana," ungkapnya.
selain aksi menolak pp tapera, ada sejumlah isu lain yang diangkat dalam aksi demontrasi ini.
baca juga:pj bupati bengkulu tengah minta opd bayar pajak kendaraan dinas 
baca juga:pilgub bengkulu 2024: 5 cagub, 1 jalur perseorangan 
diantaranya, tolak uang kuliah tunggal (ukt) mahal, tolak kris bpjs kesehatan, tolak omnibuslaw uu cipta kerja, dan hapus outsourching tolak upah murah (hostum). 
iqbal mengatakan, ukt jadi isu penting bagi para buruh.
mengingat, banyak anak ataupun saudara yang mengalami kenaikan ukt yang begitu tinggi meski sudah ada perintah membatalkan kenaikan ukt. 
padahal, menurut dia, pendidikan ini merupakan slaah satu jalan menuju kehidupan yang lebih baik bagi para buruh.
baca juga:realisasi pad pajak daerah mencapai rp 1,9 miliar
baca juga:tips biar kalian lebih berani menghadapi orang
namun, kini menjadi beban yang menghimpit akibat ukt yang mahal.
“akibatnya, bagi anak-anak buruh, mimpi untuk meraih pendidikan tinggi menjadi semakin sulit dengan biaya yang terus melambung,” sambungnya.
sementara, terkait kamar rawat inap standar (kris), buruh berpendapat kebijakan ini justru menurunkan kualitas layanan kesehatan dan akan semakin memperburuk pelayanan di rumah sakit yang sudah penuh sesak.
oleh karena itu, para buruh menuntut pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan memastikan pelayanan kesehatan yang adil dan layak bagi seluruh rakyat. 
 penolakan terhadap omnibuslaw uu cipta kerja juga akan kembali disuarakan.
baca juga:lulusan sd di kabupaten ini terbanyak, tingkat pendidikan masih rendah
baca juga:gaji ke-13 asn di bengkulu tengah segera dicairkan
iqbal menilai, beleid yang diklaim dapat mendorong investasi justru bagi para buruh adalah simbol ketidakadilan yang melegalkan eksploitasi.
sebab, dengan uu ini perjanjian kerja kontrak dan outsourcing semakin bebas.
hingga kini uu ini hanya memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk memperlakukan buruh sebagai alat produksi semata, bukan sebagai manusia yang memiliki hak dan martabat. 
“uu cipta kerja juga menyebabkan upah murah, pesangon rendah, mudahnya phk, jam kerja yang fleksibel, hingga hilangnya beberapa saksi pidana,” keluh pria yang juga menjabat sebagai presiden partai buruh ini.
baca juga:mitos atau fakta, makan kacang bisa menimbulkan jerawatan di wajah begini penjelasannya! 
baca juga:kisah hancurnya tiki-taka dalam sepakbola catalan
sistem outsourcing juga dinilai tidak memberikan kepastian kerja.
termasuk, upah yang jauh dari kata layak. hal ini pun berakibat pada kondisi buruh yang semakin sulit.
karenanya, para buruh akan terus menyuarakan agar pemerintah mencabut klaster ketenagakerjaan dalam uu cipta kerja.
langkah hukum pun bakal terus diupayakan agar bisa mengelaurkan beleid tersebut.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 5 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan